Mendagri Imbau Kampanye Pemilu di Palu dan Donggala Dihentikan Sementara

Kompas.com - 01/10/2018, 16:00 WIB
Lumpur yang keluar dari perut bumi pasca-gempa bermagnitudo 7,4 menenggelamkan rumah-rumah di Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah. KOMPAS.com/ROSYID A AZHARLumpur yang keluar dari perut bumi pasca-gempa bermagnitudo 7,4 menenggelamkan rumah-rumah di Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengimbau penyelenggara Pemilu 2019 menghentikan sementara proses kampanye Pileg dan Pilpres 2019 di daerah yang terdampak gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah.

"Saya imbau KPU, untuk tanggap darurat, kampanye untuk sementara disetop dulu ya, supaya bisa konsentrasi dulu membantu masyarakat yang sedang tertimpa musibah," ujar Tjahjo saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (1/10/2018).

Demikian pula dengan kerja Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) juga dapat berhenti untuk sementara sambil menunggu proses tanggap darurat bencana terlewati.

Menurut Tjahjo, berdasarkan peraturan perundangan, tahap-tahapan pemilihan umum dapat dihentikan sementara apabila daerah tempat pemilu tersebut berlangsung tak memenuhi syarat. Salah satu faktor yang bisa menghentikan tahapan pemilu adalah bencana alam.

Baca juga: Ribuan Warga Ingin Keluar Palu, Hercules Diprioritaskan untuk Orang Sakit

"Pileg dan Pilpres itu bisa ditunda untuk sementara sepanjang daerahnya misalnya bencana ya. Baik di tingkat TPS, kecamatan, desa maupun kota dan kabupaten," ujar Tjahjo.

Diketahui, sebanyak 14 Pilkada pada 2018 mengalami penundaan. Hal itu oleh berbagai faktor, mulai dari aspek keamanan hingga bencana alam.

"Daerah yang mengalami penundaan pemungutan suara baik seluruh daerah pemilihan maupun sebagian, terjadi di 14 daerah," ujar Komisioner KPU Wahyu Setiawan di dalam jumpa pers di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (29/6/2018).

Kompas TV Di Mamuju Utara sendiri terjadi gempa bumi dan warga Mamuju Utara memerlukan bantuan.

 

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Distribusikan 300.000 APD, 85.000 di antaranya ke Jakarta

Pemerintah Distribusikan 300.000 APD, 85.000 di antaranya ke Jakarta

Nasional
Evaluasi WFH ASN, Ini Manfaatnya Menurut Menpan RB Tjahjo Kumolo

Evaluasi WFH ASN, Ini Manfaatnya Menurut Menpan RB Tjahjo Kumolo

Nasional
Komnas HAM Minta Ada Jaminan Perlindungan Kesehatan bagi Petugas Penyelenggara Pilkada 2020

Komnas HAM Minta Ada Jaminan Perlindungan Kesehatan bagi Petugas Penyelenggara Pilkada 2020

Nasional
Jokowi Minta Guru Fokus Mengajar, Tak Terbelit Urusan Administrasi

Jokowi Minta Guru Fokus Mengajar, Tak Terbelit Urusan Administrasi

Nasional
Komisioner KPU Minta Perppu Pilkada Tak Atur Waktu Pelaksanaan

Komisioner KPU Minta Perppu Pilkada Tak Atur Waktu Pelaksanaan

Nasional
Lapor ke Wapres, Ridwan Kamil Minta Pemerintah Perbanyak Tes Covid-19

Lapor ke Wapres, Ridwan Kamil Minta Pemerintah Perbanyak Tes Covid-19

Nasional
11 Kasus Baru dari Jateng, Ini Sebaran Pasien Meninggal akibat Covid-19

11 Kasus Baru dari Jateng, Ini Sebaran Pasien Meninggal akibat Covid-19

Nasional
Masyarakat Diingatkan soal Pencegahan DBD supaya Tak Memperparah Wabah Corona

Masyarakat Diingatkan soal Pencegahan DBD supaya Tak Memperparah Wabah Corona

Nasional
Ada Staf Positif Covid-19, KSP Akan Tes Seluruh Pejabat hingga Pegawai

Ada Staf Positif Covid-19, KSP Akan Tes Seluruh Pejabat hingga Pegawai

Nasional
Ini Sebaran Pasien Covid-19 di 32 Provinsi, Jakarta Catat 971 Kasus

Ini Sebaran Pasien Covid-19 di 32 Provinsi, Jakarta Catat 971 Kasus

Nasional
Sekjen MUI: Mudik Saat Terjadi Wabah Virus Corona Haram Hukumnya

Sekjen MUI: Mudik Saat Terjadi Wabah Virus Corona Haram Hukumnya

Nasional
Sejak Desember 2019, Pemerintah Sudah Periksa Covid-19 ke 7.400 Orang

Sejak Desember 2019, Pemerintah Sudah Periksa Covid-19 ke 7.400 Orang

Nasional
PSHK Nilai Perppu Stabilitas Ekonomi Hambat Pemda Ambil Kebijakan Keuangan Daerah

PSHK Nilai Perppu Stabilitas Ekonomi Hambat Pemda Ambil Kebijakan Keuangan Daerah

Nasional
Khawatir Covid-19 Menyebar, Wapres Dorong MUI Keluarkan Fatwa Haram Mudik

Khawatir Covid-19 Menyebar, Wapres Dorong MUI Keluarkan Fatwa Haram Mudik

Nasional
Korban Meninggal Covid-19 Bertambah, Pemerintah Ucap Belasungkawa

Korban Meninggal Covid-19 Bertambah, Pemerintah Ucap Belasungkawa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X