Menteri LHK Minta Dukungannya terhadap Pencabutan Izin Reklamasi 13 Pulai Tak Dinilai Politis

Kompas.com - 01/10/2018, 11:55 WIB
Menteri LHK Siti Nurbaya saat meninjau soal sampah di Rest Area km 57 tol Jakarta-Cikampek, Rabu (13/6/2018). KOMPAS.com/Farida FarhanMenteri LHK Siti Nurbaya saat meninjau soal sampah di Rest Area km 57 tol Jakarta-Cikampek, Rabu (13/6/2018).
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar tak ingin keterkaitannya dalam keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut izin reklamasi 13 pulau di Teluk Jakarta diartikan sebagai tindakan politis.

Sebelumnya dikatakan bahwa Anies telah berkoordinasi dengan Siti terkait keputusan pencabutan tersebut.

"Nanti dulu, ini bukan soal dukung mendukung," ujarnya di Kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta Pusat, Minggu (30/9/2018).

Menurut dia, Kementerian LHK hanya melihat pada aspek koherensi antara keputusan pemerintah pusat dengan daerah.


Baca juga: Anies dan Reklamasi Ahok

Menurutnya, keputusan Anies untuk mencabut izin reklamasi tersebut sudah sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat.

Pendapatnya tersebut disampaikan langsung saat Siti bertemu dengan Anies.

"Pak Gubernur kan ketemu saya, saya mengatakan 'Pak Gubernur, sebenarnya yang paling penting, pemerintah daerah itu koherensi kebijakannya sama pusat harus ada, dan yang diambil oleh Pak Gubernur itu koherensinya ada'," terang dia.

Selain itu, Siti juga melihat adanya keselarasan untuk mengatur tata ruang empat pulau yang sudah terlanjur dibangun menjadi tempat publik. Keempat pulau tersebut, yang terdiri dari C, D, G, dan N, tidak dicabut izinnya karena sudah dibangun. 

Anies mengatakan, keempatnya akan dimanfaatkan untuk kepentingan publik. Sementara pihak Siti juga merekomendasikan tempat tersebut digunakan untuk kebutuhan sosial masyarakat.

Baca juga: Menteri LHK Sebut Pencabutan Izin 13 Pulau Reklamasi Jakarta Sejalan dengan Pemerintah Pusat

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut izin 13 pulau reklamasi di Teluk Jakarta yang belum dibangun, pada Rabu (26/9/2018).

Anies mengaku telah berkoordinasi dengan Siti soal keputusannya tersebut.

Ketua TGUPP Bidang Pengelolaan Pesisir Marco Kusumawijaya menyebut, Anies berkoordinasi dengan Siti pekan lalu.

"Minggu lalu kan Pak Gubernur ketemu dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Di situ kami sampaikan dan Ibu Menteri mengatakan, apa yang dilakukan atau yang menjadi kebijakan sudah koheren istilah beliau, maksudnya koheren itu sejalan," ujar Marco, di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (26/9/2018).

Dia menghentikan proyek reklamasi tersebut untuk memenuhi janji kampanyenya bersama Sandiaga Uno, pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sanimas IsDB, Program Lingkungan Bersih, Sehat, dan Ramah Wisatawan

Sanimas IsDB, Program Lingkungan Bersih, Sehat, dan Ramah Wisatawan

Nasional
Pengungkapan Kasus Novel Dinilai Dapat Tingkatkan Citra Polri

Pengungkapan Kasus Novel Dinilai Dapat Tingkatkan Citra Polri

Nasional
Kasus Novel Baswedan Tak Kunjung Terungkap, Ini Saran untuk Kabareskrim Baru

Kasus Novel Baswedan Tak Kunjung Terungkap, Ini Saran untuk Kabareskrim Baru

Nasional
ICW Dorong Penyelidikan Lanjutan terhadap Eks Dirut Garuda Indonesia

ICW Dorong Penyelidikan Lanjutan terhadap Eks Dirut Garuda Indonesia

Nasional
Waketum Bicara Tantangan PAN Lepas dari Ketergantungan pada Satu Tokoh

Waketum Bicara Tantangan PAN Lepas dari Ketergantungan pada Satu Tokoh

Nasional
Kasus Novel Baswedan Tak Kunjung Terungkap, ICW Duga Jokowi Beri Tenggat Lagi

Kasus Novel Baswedan Tak Kunjung Terungkap, ICW Duga Jokowi Beri Tenggat Lagi

Nasional
Setara: Listyo Harus Sadar Penunjukannya sebagai Upaya Penyelesaian Kasus Novel

Setara: Listyo Harus Sadar Penunjukannya sebagai Upaya Penyelesaian Kasus Novel

Nasional
[POPULER DI KOMPASIANA] Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode | Kampanye Senang Membaca | Kala Puber Kedua Meghampiri

[POPULER DI KOMPASIANA] Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode | Kampanye Senang Membaca | Kala Puber Kedua Meghampiri

Nasional
Jokowi Senang Projo Semangatnya Belum Turun

Jokowi Senang Projo Semangatnya Belum Turun

Nasional
Ketum Projo Ungkap Sempat Minta Jabatan Wamenhan ke Jokowi

Ketum Projo Ungkap Sempat Minta Jabatan Wamenhan ke Jokowi

Nasional
Projo: Jokowi Lima Periode Kami Juga Mau

Projo: Jokowi Lima Periode Kami Juga Mau

Nasional
Rakernas V PAN Diwarnai Ricuh, Ini Penyebabnya

Rakernas V PAN Diwarnai Ricuh, Ini Penyebabnya

Nasional
Politisi Hanura: Kok Jubir Hanya Tersenyum Rocky Gerung Lecehkan Presiden

Politisi Hanura: Kok Jubir Hanya Tersenyum Rocky Gerung Lecehkan Presiden

Nasional
Rakernas V PAN Ditutup, 9 Daerah Ini jadi Calon Tuan Rumah Kongres

Rakernas V PAN Ditutup, 9 Daerah Ini jadi Calon Tuan Rumah Kongres

Nasional
Zulkifli Hasan Minta Kader PAN Tak Gontok-gontokan di Kongres Pemilihan Ketua Umum

Zulkifli Hasan Minta Kader PAN Tak Gontok-gontokan di Kongres Pemilihan Ketua Umum

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X