Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPR Minta Pemerintah Segera Siapkan Pengadaan Buoy untuk Antisipasi Tsunami

Kompas.com - 01/10/2018, 11:40 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Dian Maharani

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah segera siapkan pengadaan buoy sebagai pendeteksi tsunami.

Hal itu disampaikan Bamsoet, sapaannya, menanggapi rusaknya buoy sebagai salah satu alat pendeteksi tsunami di Indonesia.

"Kami meminta pemerintah melalui Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sebagai lembaga yang bertanggungjawab terhadap pengadaan buoy, untuk segera mengadakan kembali buoy yang baru sebagai upaya dalam mengganti buoy yang rusak," kata Bamsoet, melalui keterangan tertulis, Senin (1/10/2018).

Ia mengatakan, pemasangan kembali buoy di seluruh perairan Indonesia sangat mendesak, terutama di daerah yang sering terjadi gelombang besar ataupun daerah rawan tsunami.

Baca juga: BNPB Sebut Buoy untuk Deteksi Tsunami Banyak yang Rusak

Bamsoet juga meminta Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) untuk tetap memanfaatkan modelling tsunami yang berfungsi memberikan informasi peringatan dini (early warning) tsunami.

Ia menyatakan modelling tsunami berguna dalam mendukung Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) agar dapat memberikan rasa aman dan waspada kepada masyarakat terhadap ancaman tsunami.

Bamsoet menambahkan, melalui Badan Anggaran (Banggar), DPR akan memberikan dukungan kepada BNPB dan BPPT dalam penyusunan anggaran, baik untuk pengadaan buoy maupun anggaran pendanaan bencana.

"Intinya untuk anggaran yang sangat berpengaruh terhadap upaya mitigasi bencana," lanjut dia.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengungkapkan, buoy, sebagai salah satu alat pendeteksi tsunami di Indonesia banyak yang mengalami kerusakan.

Baca juga: Tanpa Buoy, Seberapa Akurat Sistem Peringatan Dini Tsunami Kita?

Padahal, kata dia, alat tersebut sangat strategis dalam upaya mengantisipasi bencana gempa bumi yang berpotensi menimbulkan tsunami.

Buoy dilengkapi sensor ketinggian muka air berperan mengonfirmasi ketinggian gelombang saat tsunami terjadi pada institusi terkait.

"Jadi enggak ada buoy tsunami di Indonesia. Sejak 2012, buoy tsunami sudah tidak ada yang beroperasi sampai sekarang ya," kata Sutopo dalam konferensi pers di Kantor BNPB, Jakarta, Minggu (30/9/2018).

"Detail dan sebagainya bisa ditanyakan kepada BMKG karena yang mengurusi semua terkait Tsunami Early Warning System (TEWS) di Indonesia itu dikoordinir di BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika)," lanjut Sutopo.

Ia mengatakan, alat deteksi tsunami seperti itu akan menekan potensi tingginya jumlah korban.

Alat tersebut, kata Sutopo, juga akan membantu ketika pemahaman masyarakat akan mitigasi bencana gempa dan tsunami masih minim.

"Mungkin bisa juga dikembangkan sensor-sensor bawah laut yang ditempatkan di bawah laut. Sehingga bisa disampaikan, kita sangat memerlukan," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com