5 Aksi Kementerian dalam Menanggapi Bencana Gempa dan Tsunami Sulteng

Kompas.com - 01/10/2018, 11:22 WIB
Anggota tim medis membantu pasien di luar rumah sakit setelah gempa bumi dan tsunami menghantam Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (29/9/2018). Tim penyelamat bergegas mencapai pusat tsunami di Indonesia dan menilai kerusakan setelah gempa yang terjadi pada Jumat (28/9/2018) merobohkan beberapa bangunan dan memaksa penduduk setempat melarikan diri dari rumah mereka ke tempat yang lebih tinggi. AFP PHOTO / MUHAMMAD RIFKIAnggota tim medis membantu pasien di luar rumah sakit setelah gempa bumi dan tsunami menghantam Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (29/9/2018). Tim penyelamat bergegas mencapai pusat tsunami di Indonesia dan menilai kerusakan setelah gempa yang terjadi pada Jumat (28/9/2018) merobohkan beberapa bangunan dan memaksa penduduk setempat melarikan diri dari rumah mereka ke tempat yang lebih tinggi.


KOMPAS.com - Gempa disusul tsunami yang melanda Donggala dan Palu, Sulawesi Tengah, pada Jumat (28/9/2018) petang masih menimbulkan luka yang mendalam.

Berbagai bangunan seperti rumah warga, pusat perbelanjaan, hotel, rumah sakit, dan bangunan lainnya rusak parah, ambruk sebagian atau seluruhnya, dan tersapu gelombang.

Berdasarkan data terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana, korban tewas akibat bencana ini 832 orang.

Meski begitu, jumlah korban tewas diperkirakan bertambah. Sebab, masih banyak masyarakat yang melaporkan mengenai anggota keluarganya yang hilang.

Pemerintah diminta untuk bertindak cepat, tidak hanya dalam proses evakuasi, terutama juga penanganan pengungsi.

Berikut sejumlah langkah yang telah dilakukan kementerian terkait bencana di Sulawesi Tengah tersebut:

1. Kementerian Kominfo

Sejak terjadinya bencana yang melanda wilayah Donggala dan Palu, jaringan listrik tak bergungsi sebagai mana mestinya yang menyebabkan sebagian besar layanan operator komunikasi terputus.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Melalui akun twiiernya @kemkominfo, Kemkominfo melakukan sejumlah langkah untuk menangani gangguan komunikasi, yaitu dengan pengadaan telepon satelit.

"Komenkominfo melalui Satker BAKTI telah mengirim staf dan 30 telepon satelit untuk digunakan dalam masa tanggap darurat," ujar Rudiantara dalam akun Twitter miliknya.

Baca juga: BNPB Sebut Menkopolhukam Akan Koordinasikan Bantuan Negara Lain untuk Gempa Palu

2. Kementerian Perhubungan

Kementerian Perhubungan juga menyatakan tanggap bencana Sulawesi tengah. Melalui akun twiiternya @kemenhub151, Kemenhub membentuk posko Quick Response Team (QRT) di lokasi bencana dan di Kantor Pusat Kemenhub.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Indonesia Desak Negara Anggota Gerakan Non-Blok Cari Solusi untuk Palestina

Indonesia Desak Negara Anggota Gerakan Non-Blok Cari Solusi untuk Palestina

Nasional
Heran Wartawan Terus Beritakan Pengurangan Vonis Pinangki, Jampidsus: Dari Dia Negara Dapat Mobil

Heran Wartawan Terus Beritakan Pengurangan Vonis Pinangki, Jampidsus: Dari Dia Negara Dapat Mobil

Nasional
Sita Tanah terkait Kasus Nurdin Abdullah, KPK: Masjid di Atasnya Tetap Bisa Digunakan

Sita Tanah terkait Kasus Nurdin Abdullah, KPK: Masjid di Atasnya Tetap Bisa Digunakan

Nasional
Kemendikbudristek Sebut PTM Terbatas Disesuaikan dengan Tingkat Penularan Covid-19 di Tiap Daerah

Kemendikbudristek Sebut PTM Terbatas Disesuaikan dengan Tingkat Penularan Covid-19 di Tiap Daerah

Nasional
Pimpinan Komisi III Minta Polisi yang Perkosa Remaja Dihukum Maksimal dan Kapolsek Dipecat

Pimpinan Komisi III Minta Polisi yang Perkosa Remaja Dihukum Maksimal dan Kapolsek Dipecat

Nasional
KPK Setor Uang Denda dan Pengganti dari 4 Terpidana, Salah Satunya Penyuap Juliari Batubara

KPK Setor Uang Denda dan Pengganti dari 4 Terpidana, Salah Satunya Penyuap Juliari Batubara

Nasional
Dengan Berbagai Pertimbangan, Siapa Panglima TNI Mendatang?

Dengan Berbagai Pertimbangan, Siapa Panglima TNI Mendatang?

Nasional
Kemenkumham Ambil Alih Pengelolaan Pasar Babakan Kota Tangerang

Kemenkumham Ambil Alih Pengelolaan Pasar Babakan Kota Tangerang

Nasional
Eks Direktur Teknik Garuda Divonis 8 Tahun Penjara

Eks Direktur Teknik Garuda Divonis 8 Tahun Penjara

Nasional
Gus Menteri Berharap Vale Indonesia Bisa Ajak PMA Lain Bermitra dengan Kemendes PDTT

Gus Menteri Berharap Vale Indonesia Bisa Ajak PMA Lain Bermitra dengan Kemendes PDTT

Nasional
Dukung Revisi UU ITE, Komnas HAM Nilai Ruang Berekspresi Tidak Bisa Dipidana

Dukung Revisi UU ITE, Komnas HAM Nilai Ruang Berekspresi Tidak Bisa Dipidana

Nasional
Pakar IAKMI Sebut Meningkatnya Kasus Covid-19 Jadi Alarm untuk Memperkuat Prokes

Pakar IAKMI Sebut Meningkatnya Kasus Covid-19 Jadi Alarm untuk Memperkuat Prokes

Nasional
Periksa 12 ASN Setda Bandung Barat, KPK Dalami Proyek pada Era Aa Umbara

Periksa 12 ASN Setda Bandung Barat, KPK Dalami Proyek pada Era Aa Umbara

Nasional
MUI Imbau Umat Islam di Zona Merah Tak Shalat Idul Adha Berjemaah di Masjid atau Tempat Terbuka

MUI Imbau Umat Islam di Zona Merah Tak Shalat Idul Adha Berjemaah di Masjid atau Tempat Terbuka

Nasional
Mahfud: Sambil Tunggu Revisi Terbatas, Pedoman UU ITE Diharapkan Bisa Maksimal Lindungi Masyarakat

Mahfud: Sambil Tunggu Revisi Terbatas, Pedoman UU ITE Diharapkan Bisa Maksimal Lindungi Masyarakat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X