Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BNPB Sebut Menkopolhukam Akan Koordinasikan Bantuan Negara Lain untuk Gempa Palu

Kompas.com - 01/10/2018, 11:17 WIB
Reza Jurnaliston,
Dian Maharani

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut Presiden Joko Widodo telah memberikan restu masuknya bantuan internasional untuk membantu kebutuhan para korban gempa bumi dan tsunami di Palu, Sulawesi Tengah.

"Saya baru saja japri (komunikasi langsung) dengan Bu Menlu (Retno Marsudi) di NY (New York), beliau [Menlu] mengatakan, Presiden telah menyatakan menerima bantuan internasional sesuai kebutuhan kita. Artinya kita welcome dengan tawaran internasional," ujar Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas Badan BNPB Sutopo Purwo Nugroho, yang dikutip dari akun media sosial Twitter-nya, @Sutopo_PN, Senin (1/10/2018).

Sutopo mengatakan, perihal pengaturan secara teknis akan dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto.

"Menkopolhukam akan mengatur. BNPB dan Kemenlu sedang mempersiapkan mekanismenya," tutur Sutopo.

Baca juga: Ketua DPR Minta Pemerintah Tingkatkan Skala Operasi Bantuan di Palu dan Donggala

Hal yang sama sebelumnya juga disampaikan oleh Badan Kerjasama dan Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong.

"Semalam, Presiden Jokowi mengizinkan kami untuk menerima bantuan internasional sebagai bantuan mendesak terhadap bencana (gempa dan tsunami di Sulteng)," tulis Thomas Lembong di akun twitter resminya @tomlembong, Senin (1/9/2018).

Thomas mengatakan, pihaknya akan mengoordinasikan bantuan yang datang dari sektor swasta dari seluruh negara di dunia.

Thomas juga meninggalkan kontak yang dapat dihubungi apabila ada pihak swasta asing yang hendak menyalurkan bantuannya.

"Hubungi saya lewat media sosial atau email tom@bkpm.go.id," tulis Thomas.

Baca juga: Indonesia Terbuka Terima Bantuan Negara Lain Atasi Bencana di Sulteng


Gempa berkekuatan 7,4 magnitudo yang diikuti tsunami terjadi di Kota Palu dan Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Jumat lalu.

Data sementara hingga Minggu siang jumlah korban tewas dalam bencana itu tercatat 832 orang.

Gempa dan tsunami ini sebelumnya memang menjadi sorotan dunia internasional. Sejumlah negara sudah bersedia menyalurkan bantuan.

Perdana Menteri Australia Scott Morrison dalam wawancaranya di program Insider ABC mengatakan, telah berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo.

Dia mengaku sudah menawarkan bantuan kepada Indonesia untuk menyikapi bencana gempa bumi dan tsunami.

Sementara Uni Eropa memutuskan untuk memberi bantuan kemanusiaan sebesar 1,5 juta euro atau sekitar Rp 26 miliar untuk Indonesia.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com