Kompas.com - 30/09/2018, 18:33 WIB
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho dalam konferensi pers di kantor BNPB, Jakarta, Minggu (30/9/2018) DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comKepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho dalam konferensi pers di kantor BNPB, Jakarta, Minggu (30/9/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho menekankan kelompok relawan yang ingin membantu penanganan bencana gempa bumi dan tsunami di Kota Palu, Sulawesi Tengah dan wilayah terdampak lainnya harus berpengalaman.

"Kita enggak asal relawan dapat, bantu di sana. Perlu relawan yang terlatih. Syukur yang sudah tersertifikasi, profesional, sehingga betul-betul bisa membantu," kata Sutopo dalam konferensi pers di kantor BNPB, Jakarta, Minggu (30/9/2018).

Sutopo juga mengingatkan, kondisi di Palu dan sekitarnya serba terbatas dan cukup rawan. Sehingga hanya relawan-relawan yang memiliki spesifikasi tertentu yang bisa membantu penanganan darurat bencana.

Baca juga: Ahli Kebencanaan Minta Semua Pihak Belajar dari Gempa dan Tsunami Palu

"Karena banyak bangunan yang roboh maka yang diperlukan adalah relawan-relawan memiliki keahlian urban SAR (search and rescue) dan sebagainya. Jadi relawan pun punya jenis spesifikasinya," ungkap Sutopo.

"Apalagi dengan kondisi yang ada di sana dengan keterbatasan yang ada, air bersih terbatas, sehingga kalau datang lalu perlu membawa sendiri sehingga tidak merepotkan bagi daerah yang didatangi," katanya.

Saat ini, kata Sutopo, kelompok-kelompok relawan yang datang juga berdasarkan kebutuhan di lapangan. Mereka juga datang dengan dukungan sumber daya yang cukup untuk menunjang operasional mereka.

"Apalagi datangnya dengan sumber daya mereka sendiri, menggunakan pesawat sendiri, kapal sendiri, kendaraan sendiri dan membawa obat-obatan termasuk alat-alatnya. Itu yang kita perlukan," ungkap dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Nasional
Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Nasional
 Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Nasional
Pelarangan Mudik Berlaku di Wilayah Aglomerasi, Transportasi Publik Beroperasi secara Terbatas

Pelarangan Mudik Berlaku di Wilayah Aglomerasi, Transportasi Publik Beroperasi secara Terbatas

Nasional
Penumpang Positif Covid-19 Lolos Naik Pesawat, Anggota DPR: Kemen BUMN Harus Tegur AP I

Penumpang Positif Covid-19 Lolos Naik Pesawat, Anggota DPR: Kemen BUMN Harus Tegur AP I

Nasional
Klaim Diisi Anak Muda, Partai Prima Umumkan Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Klaim Diisi Anak Muda, Partai Prima Umumkan Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Nasional
KKP Ungkap Cara Agar Ekspor Perikanan Indonesia Diterima Negara Tujuan

KKP Ungkap Cara Agar Ekspor Perikanan Indonesia Diterima Negara Tujuan

Nasional
Usut Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 2 Tersangka dan Seorang Saksi

Usut Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 2 Tersangka dan Seorang Saksi

Nasional
Pengamat LIPI: Dibutuhkan Pendekatan Non-militeristik Selesaikan Konflik di Papua

Pengamat LIPI: Dibutuhkan Pendekatan Non-militeristik Selesaikan Konflik di Papua

Nasional
Soal TWK terhadap Pegawai KPK Dinilai Tak Sesuai Nilai Kebangsaan

Soal TWK terhadap Pegawai KPK Dinilai Tak Sesuai Nilai Kebangsaan

Nasional
Bamsoet Nyatakan HAM Belakangan Saja, LIPI: Menutup Ruang Diskusi di Papua

Bamsoet Nyatakan HAM Belakangan Saja, LIPI: Menutup Ruang Diskusi di Papua

Nasional
ICW: Sejak 2019, KPK Merosot Secara Terstruktur

ICW: Sejak 2019, KPK Merosot Secara Terstruktur

Nasional
ICW: Jangan-jangan Kalau Komisoner KPK Ikut TWK, Enggak Lulus

ICW: Jangan-jangan Kalau Komisoner KPK Ikut TWK, Enggak Lulus

Nasional
ICW Minta Presiden Jokowi Tanggung Jawab soal TWK KPK yang Jadi Polemik

ICW Minta Presiden Jokowi Tanggung Jawab soal TWK KPK yang Jadi Polemik

Nasional
Anggap Ada Upaya Pelemahan KPK, Direktur YLBHI Sebut Presiden Bertanggung Jawab

Anggap Ada Upaya Pelemahan KPK, Direktur YLBHI Sebut Presiden Bertanggung Jawab

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X