Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BNPB: Perlu Relawan yang Terlatih untuk Gempa dan Tsunami di Palu

Kompas.com - 30/09/2018, 18:33 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Dian Maharani

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho menekankan kelompok relawan yang ingin membantu penanganan bencana gempa bumi dan tsunami di Kota Palu, Sulawesi Tengah dan wilayah terdampak lainnya harus berpengalaman.

"Kita enggak asal relawan dapat, bantu di sana. Perlu relawan yang terlatih. Syukur yang sudah tersertifikasi, profesional, sehingga betul-betul bisa membantu," kata Sutopo dalam konferensi pers di kantor BNPB, Jakarta, Minggu (30/9/2018).

Sutopo juga mengingatkan, kondisi di Palu dan sekitarnya serba terbatas dan cukup rawan. Sehingga hanya relawan-relawan yang memiliki spesifikasi tertentu yang bisa membantu penanganan darurat bencana.

Baca juga: Ahli Kebencanaan Minta Semua Pihak Belajar dari Gempa dan Tsunami Palu

"Karena banyak bangunan yang roboh maka yang diperlukan adalah relawan-relawan memiliki keahlian urban SAR (search and rescue) dan sebagainya. Jadi relawan pun punya jenis spesifikasinya," ungkap Sutopo.

"Apalagi dengan kondisi yang ada di sana dengan keterbatasan yang ada, air bersih terbatas, sehingga kalau datang lalu perlu membawa sendiri sehingga tidak merepotkan bagi daerah yang didatangi," katanya.

Saat ini, kata Sutopo, kelompok-kelompok relawan yang datang juga berdasarkan kebutuhan di lapangan. Mereka juga datang dengan dukungan sumber daya yang cukup untuk menunjang operasional mereka.

"Apalagi datangnya dengan sumber daya mereka sendiri, menggunakan pesawat sendiri, kapal sendiri, kendaraan sendiri dan membawa obat-obatan termasuk alat-alatnya. Itu yang kita perlukan," ungkap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com