Kemenkominfo: Jaringan Seluler yang Masih Berfungsi di Palu adalah XL

Kompas.com - 29/09/2018, 10:04 WIB
Sebuah bangunan pusat perbelanjaan yang roboh akibat gempa di Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (28/9/2018). BNPB-Sutopo Purwo NSebuah bangunan pusat perbelanjaan yang roboh akibat gempa di Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (28/9/2018).
Penulis Mela Arnani
|
Editor Bayu Galih

KOMPAS.com - Gempa bermagnitudo 7,4 (sebelumnya 7,7) mengguncang Donggala, Sulawesi pada Jumat (28/9/2018) sore, sekitar pukul 17.02 WIB.

Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, gempa tersebut menyebabkan terjadinya tsunami di Palu, Mamuju, dan Donggala.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, selain menyebabkan rusaknya infrastruktur, gempa ini juga berdampak pada terganggunya jaringan komunikasi seluler.

Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Ferdinandus Setu menyampaikan, hingga pukul 05.00 WIB hari ini, Sabtu (29/9/2018), lebih dari 500 BTS (base transceiver station) telekomunikasi seluler tidak berfungsi karena terhentinya pasokan listrik dari PLN.

Baca juga: Jaringan Telekomunikasi Seluler di Palu dan Donggala Belum Optimal

Sebagian besar layanan operator telekomunikasi terputus. Namun, layanan XL masih dapat digunakan di wilayah Palu.

"Saat ini jaringan seluler yang masih bisa di wilayah Palu adalah XL," kata Ferdinand saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (29/8/2018).

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

BTS milik XL, kata dia, hanya terganggu sebagian, sehingga masih dapat berfungsi dan digunakan.

Untuk diketahui, BTS merupakan suatu infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara piranti komunikasi dan jaringan operator.

"Hanya 91 site yang terganggu dari 449 site XL," ujar dia.

...



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri: Sinergi Pusat dan Daerah Jadi Kunci Keberhasilan PPKM Mikro

Mendagri: Sinergi Pusat dan Daerah Jadi Kunci Keberhasilan PPKM Mikro

Nasional
Ada Penyekatan di Suramadu, Menko PMK Minta Masyarakat Kooperatif

Ada Penyekatan di Suramadu, Menko PMK Minta Masyarakat Kooperatif

Nasional
Ini Upaya Kemendagri Dorong Percepatan Realisasi APBD 2021

Ini Upaya Kemendagri Dorong Percepatan Realisasi APBD 2021

Nasional
IDI Minta Pemda Lakukan Penyempurnaan PPKM Mikro

IDI Minta Pemda Lakukan Penyempurnaan PPKM Mikro

Nasional
Pemerintah Belum Berikan draf RUU KUHP Versi Terakhir ke Publik Karena Pertimbangan Politis

Pemerintah Belum Berikan draf RUU KUHP Versi Terakhir ke Publik Karena Pertimbangan Politis

Nasional
Ini Aturan Lengkap PPKM Mikro Terbaru yang Berlaku Mulai 22 Juni 2021

Ini Aturan Lengkap PPKM Mikro Terbaru yang Berlaku Mulai 22 Juni 2021

Nasional
Kasus Covid-19 Melonjak, MK Tunda Sejumlah Sidang Uji Materi

Kasus Covid-19 Melonjak, MK Tunda Sejumlah Sidang Uji Materi

Nasional
Rapat Paripurna DPR Diikuti 29 Orang Anggota Secara Langsung, 265 Lainnya Ikuti Secara Virtual

Rapat Paripurna DPR Diikuti 29 Orang Anggota Secara Langsung, 265 Lainnya Ikuti Secara Virtual

Nasional
Tekan Covid-19, Epidemiolog Sarankan Pemerintah Lakukan Pengetatan seperti PSBB

Tekan Covid-19, Epidemiolog Sarankan Pemerintah Lakukan Pengetatan seperti PSBB

Nasional
Wapres: Pemerintah Upayakan Hapus Hambatan Ekspor Produk Halal

Wapres: Pemerintah Upayakan Hapus Hambatan Ekspor Produk Halal

Nasional
Kepala BKN Bima Haria Diperiksa Komnas HAM Selasa Siang, Ini yang Didalami

Kepala BKN Bima Haria Diperiksa Komnas HAM Selasa Siang, Ini yang Didalami

Nasional
Survei: Kepercayaan Publik terhadap KPK Lebih Rendah dari Polri

Survei: Kepercayaan Publik terhadap KPK Lebih Rendah dari Polri

Nasional
Wapres Imbau Pelaku UMKM Urus Sertifikasi Halal Produk

Wapres Imbau Pelaku UMKM Urus Sertifikasi Halal Produk

Nasional
Kemendagri Ungkap Faktor Penyebab Rendahnya Realisasi APBD 2021

Kemendagri Ungkap Faktor Penyebab Rendahnya Realisasi APBD 2021

Nasional
Wapres Minta Sertifikasi Halal Indonesia yang Berlaku Internasional Segera Disepakati

Wapres Minta Sertifikasi Halal Indonesia yang Berlaku Internasional Segera Disepakati

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X