Kompas.com - 29/09/2018, 09:53 WIB
Kondisi sejumlah rumah yang rusak menyusul gempa besar di Donggala, Sulawesi Tengah, Jumat (28/9/2018). Gempa bermagnitudo 7,7 mengguncang Donggala, Sulawesi Tengah. Kejadian ini disertai tsunami hingga Palu, menyebabkan banyak bangunan rusak dan komunikasi terputus. Jumlah korban masih terus didata. AFP PHOTO/BNPB/HANDOUTKondisi sejumlah rumah yang rusak menyusul gempa besar di Donggala, Sulawesi Tengah, Jumat (28/9/2018). Gempa bermagnitudo 7,7 mengguncang Donggala, Sulawesi Tengah. Kejadian ini disertai tsunami hingga Palu, menyebabkan banyak bangunan rusak dan komunikasi terputus. Jumlah korban masih terus didata.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika Ferdinandus Setu mengatakan, jaringan telekomunikasi seluler pasca-bencana gempa bumi yang bermagnitudo 7,4 di Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (28/9/2018) belum berfungsi sepenuhnya.

"Hingga pukul 05.00 pagi tadi, lebih dari 500 BTS telelomunikasi seluler tidak bisa berfungsi, antara lain karena terhentinya pasokan listrik dari PLN," kata Ferndinandus, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (29/9/3018).

Ferdinandus mengatakan, Kemenkominfo akan mempersiapkan pengiriman perangkat internet satelit di Kota Palu dan Donggala.

"Kementerian Kominfo juga akan segera siapkan perangkat internet satelit untuk memudahkan pengiriman informasi dan data pasca-bencana," kata dia.

Selain itu, Ferdinandus menuturkan, Tim Pemulihan Bencana Sulawesi Tengah di bawah pimpinan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan akan berangkat menuju Palu dengan menggunakan pesawat Hercules.

Baca juga: Fakta Gempa Donggala dan Tsunami Palu, dari Jenazah di Pantai hingga Bantuan Pemerintah

Tim Pemulihan Bencana terdiri atas Bazarnas, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Sosial, Kementerian Kominfo, dan jurnalis.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Lebih lanjut, kata Ferdinandus, Kominfo melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) akan mengirim 30 telepon satelit ke Kota Palu dan Donggala.

"Tim dari BAKTI Kementerian Kominfo membawa 30 unit telepon satelit yang akan digunakan untuk komunikasi bagi para petugas posko pemulihan bencana selama masa tanggap darurat pasca gempa," tutur Ferdinandus.

Tim BAKTI Kemkominfo, tambah Ferdinandus, juga akan bergabung bersama 25 Tim Kominfo Palu.

Ferdinandus mengimbau kepada masyarakat di Sulawesi Tengah dan sekitarnya untuk bersikap tenang dan waspada menghadapi bencana gempa dan tsunami.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menuturkan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah penanganan bencana gempa bermagnitudo 7,4 di Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (28/9/2018).

Menurut Wiranto, pemerintah mengerahkan personel TNI, Polri dan relawan untuk membantu proses evakuasi.

"Pertama, pasukan, tenaga manusia, personel untuk membantu evakuasi, membantu pembersihan puing-puing yang barangkali masih ada korban," ujar Wiranto saat menggelar konferensi pers seusai rapat koordinasi di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Sabtu (29/9/2018) dini hari.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Banyak Daerah Kekurangan Vaksin, Menkes: Pesan Presiden, Akselerasi Vaksinasi di Jawa-Bali

Banyak Daerah Kekurangan Vaksin, Menkes: Pesan Presiden, Akselerasi Vaksinasi di Jawa-Bali

Nasional
Inmendagri Nomor 29/2021, Ini Daerah yang Terapkan PPKM Level 2...

Inmendagri Nomor 29/2021, Ini Daerah yang Terapkan PPKM Level 2...

Nasional
PPKM Diperpanjang, Berikut Daftar Kabupaten/Kota Level 2 dan 3 di Pulau Jawa

PPKM Diperpanjang, Berikut Daftar Kabupaten/Kota Level 2 dan 3 di Pulau Jawa

Nasional
Berlaku hingga 9 Agustus, Ini Daftar Wilayah PPKM Level 4 di Pulau Jawa-Bali

Berlaku hingga 9 Agustus, Ini Daftar Wilayah PPKM Level 4 di Pulau Jawa-Bali

Nasional
Ketua KPK Klaim Negara Tetangga Telah Respons Pencarian Harun Masiku

Ketua KPK Klaim Negara Tetangga Telah Respons Pencarian Harun Masiku

Nasional
PPKM Level 3 hingga 9 Agustus, Mal dan Rumah Ibadah Boleh Beroperasi secara Terbatas

PPKM Level 3 hingga 9 Agustus, Mal dan Rumah Ibadah Boleh Beroperasi secara Terbatas

Nasional
Daftar Daerah di Luar Jawa-Bali yang Terapkan PPKM Level 3 hingga 9 Agustus

Daftar Daerah di Luar Jawa-Bali yang Terapkan PPKM Level 3 hingga 9 Agustus

Nasional
PPKM Diperpanjang, Menkes Fokus Tingkatkan Jumlah Testing dan Tracing

PPKM Diperpanjang, Menkes Fokus Tingkatkan Jumlah Testing dan Tracing

Nasional
PPKM Diperpanjang, Kasus Covid-19 Diklaim Turun dan Janji Kurangi Beban Masyarakat

PPKM Diperpanjang, Kasus Covid-19 Diklaim Turun dan Janji Kurangi Beban Masyarakat

Nasional
Program 'Kita Jaga Kiai', Lindungi Kiai dan Ulama dari Covid-19...

Program "Kita Jaga Kiai", Lindungi Kiai dan Ulama dari Covid-19...

Nasional
Jalani Sidang Etik, Ini Dugaan Pelanggaran yang Dilakukan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli

Jalani Sidang Etik, Ini Dugaan Pelanggaran yang Dilakukan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli

Nasional
Jokowi: Terima Kasih kepada Seluruh Rakyat Indonesia atas Pengertiannya terhadap PPKM

Jokowi: Terima Kasih kepada Seluruh Rakyat Indonesia atas Pengertiannya terhadap PPKM

Nasional
Kemenkes Izinkan Vaksinasi Covid-19 Bagi Ibu Hamil, Ini Syaratnya

Kemenkes Izinkan Vaksinasi Covid-19 Bagi Ibu Hamil, Ini Syaratnya

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Ibu Hamil Dimulai 2 Agustus, Gunakan Vaksin Pfizer, Moderna, dan Sinovac

Vaksinasi Covid-19 Ibu Hamil Dimulai 2 Agustus, Gunakan Vaksin Pfizer, Moderna, dan Sinovac

Nasional
Ahli Hukum Sebut Kontrak Backdate dalam Proses Alih Status Pegawai KPK Termasuk Tindak Pidana

Ahli Hukum Sebut Kontrak Backdate dalam Proses Alih Status Pegawai KPK Termasuk Tindak Pidana

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X