Kubu Prabowo-Sandi Sepakat Tak Akan Gunakan Isu SARA Saat Kampanye

Kompas.com - 28/09/2018, 23:32 WIB
Koordinator Juru Bicara BPN Prabowo-Sandiaga Dahnil Anzar Simanjuntak saat ditemui seusai rapat di rumah Ketua BPN Djoko Santoso, Jalan Bambu Apus Raya, Cipayung, Jakarta Timur, Jumat (28/9/2018) malam. KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKoordinator Juru Bicara BPN Prabowo-Sandiaga Dahnil Anzar Simanjuntak saat ditemui seusai rapat di rumah Ketua BPN Djoko Santoso, Jalan Bambu Apus Raya, Cipayung, Jakarta Timur, Jumat (28/9/2018) malam.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menggelar rapat koordinasi terbatas. Rapat digelar di rumah Ketua BPN Djoko Santoso, Jalan Bambu Apus Raya, Cipayung, Jakarta Timur, Jumat (28/9/2018) malam.

Dalam rapat tersebut disepakati beberapa poin terkait strategi pemenangan selama masa kampanye. Salah satu poin yang disepakati yakni tim Prabowo-Sandiaga tidak akan memakai isu SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar-golongan) selama berkampanye.

"Jadi teman-teman bersepakat mendorong bahwasanya ini harus menjadi pertarungan gagasan. Jangan sampai ditarik pada isu-isu identitas dan SARA. Itu penting dan itu kami akan berusaha semaksimal mungkin," ujar Koordinator Juru Bicara BPN Dahnil Anzar Simanjuntak saat ditemui seusai rapat.

Baca juga: Selain KH Maimoen Zubair, Prabowo Juga Akan Bertemu KH Munif Zuhri

Dahnil mengatakan, BPN Prabowo-Sandiaga sepakat untuk menjadikan masa kampanye sebagai ajang untuk adu ide dan gagasan.

Ia menegaskan seluruh tim kampanye tidak akan menjadikan persoalan identitas dan SARA sebagai bahan kampanye.

"Jadi kunci utamanya kami selalu menyuarakan bagaimana kontestasi pilpres ini bisa menjadi pilpres yang gembira. Jadi festival gagasan, festival ide," kata Dahnil.

"Seperti main tinju. Dia fair di dalam ring. Tapi kemudian tidak berlaku curang. Tidak berdebat menyinggung SARA, tidak menyinggung identitas," tuturnya.

Dalam rapat tersebut hadir sejumlah petinggi parpol pengusung dan organisasi masyarakat pendukung yang masuk dalam struktur BPN.

Baca juga: Bawaslu: 90 Daerah Rawan Tinggi Isu Ujaran Kebencian dan SARA

Beberapa tokoh yang hadir antara lain, Ketua BPN Djoko Santoso, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rachmawati Soekarnoputri, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Sujono Djojohadikusumo dan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani.

Ada pula Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno, Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso dan juru bicara Front Pembela Islam (FPI) Slamet Maarif.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wali Kota Tasikmalaya Diduga Beri Suap Rp 700 Juta untuk Urus Dana Alokasi Khusus

Wali Kota Tasikmalaya Diduga Beri Suap Rp 700 Juta untuk Urus Dana Alokasi Khusus

Nasional
Riset Marepus Corner: 5-6 dari 10 Orang Anggota DPR Pengusaha

Riset Marepus Corner: 5-6 dari 10 Orang Anggota DPR Pengusaha

Nasional
Cairan Pembersih yang Jadi Akselerator Kebakaran Kejagung Sudah Dipakai 2 Tahun

Cairan Pembersih yang Jadi Akselerator Kebakaran Kejagung Sudah Dipakai 2 Tahun

Nasional
Pemerintah Dikabarkan Batal Beli Sejumlah Vaksin Covid-19, Ini Kata Satgas

Pemerintah Dikabarkan Batal Beli Sejumlah Vaksin Covid-19, Ini Kata Satgas

Nasional
Faisal Basri: Oligarki Makin Mencengkeram Lewat UU Cipta Kerja

Faisal Basri: Oligarki Makin Mencengkeram Lewat UU Cipta Kerja

Nasional
KPK Akan Dalami Temuan Mendagri soal Dana Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank

KPK Akan Dalami Temuan Mendagri soal Dana Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank

Nasional
BNPT Harap Masjid Jadi Pertahanan Lawan Radikalisme dan Terorisme

BNPT Harap Masjid Jadi Pertahanan Lawan Radikalisme dan Terorisme

Nasional
Achmad Yurianto Diberhentikan dari Jabatan Dirjen P2P Kemenkes

Achmad Yurianto Diberhentikan dari Jabatan Dirjen P2P Kemenkes

Nasional
Faisal Basri: Investasi di RI Relatif Sudah Besar Tanpa UU Cipta Kerja

Faisal Basri: Investasi di RI Relatif Sudah Besar Tanpa UU Cipta Kerja

Nasional
Rencana Pelibatan TNI Atasi Terorisme Dinilai Kontraproduktif dengan Demokrasi

Rencana Pelibatan TNI Atasi Terorisme Dinilai Kontraproduktif dengan Demokrasi

Nasional
KPK Tahan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman

KPK Tahan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman

Nasional
Soal Rekening Ratusan Juta Milik Cleaning Service di Kasus Kebakaran Kejagung, Polisi: Tak Ada yang Mencurigakan

Soal Rekening Ratusan Juta Milik Cleaning Service di Kasus Kebakaran Kejagung, Polisi: Tak Ada yang Mencurigakan

Nasional
Kesenjangan Gender Disebut Pengaruhi Tingginya Angka Stunting di Indonesia

Kesenjangan Gender Disebut Pengaruhi Tingginya Angka Stunting di Indonesia

Nasional
Pasal UU Cipta Kerja Dihapus, Pakar Hukum Nilai Aneh Pelanggaran Sangat Terbuka

Pasal UU Cipta Kerja Dihapus, Pakar Hukum Nilai Aneh Pelanggaran Sangat Terbuka

Nasional
Pejabat Pembuat Komitmen Kejagung Ikut Jadi Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Utama

Pejabat Pembuat Komitmen Kejagung Ikut Jadi Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Utama

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X