Komentar Sekjen Nasdem soal Tweet Andi Arief dan Permohonan Maaf SBY

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate menyebut, perpindahan suatu kader partai politik bukan menjadi domain presiden.

Hal itu dikatakan Plate menanggapi permohonan maaf Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada Presiden Jokowi dan Jaksa Agung Muhamad Praseyo terkait cuitan Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief.

Andi, dalam tweetnya, menanggapi pindahnya Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Utara Vicky Lumentut ke Partai Nasdem.

"Itu terlalu kecil masalah itu untuk dibawa ke tingkat presiden. Itu bukan masalahnya presiden. Kalau perpindahan satu ke partai lain, caleg partai satu ke caleg partai lain itu urusan parpol," ujar Plate di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (28/9/2018).

Namun, Plate enggan mengomentari lebih lanjut soal apa yang dilontarkan Andi Arief di Twitter.

“Saya terus terang tidak menanggapi komentar Andi Arief di Twitter karena kalau semua komentar di Twitter dikomentari habislah energi kita, waktu kita. Yang pasti NasDem berpolitik jalan lurus untuk peningkatan demokrasi kita,” ujar Plate.

Dalam tweetnya di akun Twitter pribadnya @AndiArief_, Jumat (28/9/2018), Andi Arief menyebut Kejaksaan Agung sudah menjadi alat politik dari Partai Nasdem.

Andi juga mempertanyakan apakah Presiden Jokowi mengetahui mengenai hal ini.

Namun demikian, Plate mengatakan tweet Andi Arief menjadi harus diseriusi, lantaran adanya hastag ganti presiden.

Plate mengatakan, pergantian presiden di Indonesia telah diatur konstitusi.

“Nah itu mekanismenya sudah diatur melalui UU dimana prosesnya akan berjalan melalui proses impeachment di DPR RI, MK, dan sidang MPR. Di luar itu namanya kudeta dan tidak sesuai amanat konstitusi,” tutur Plate.

Diberitakan sebelumnya, Andi Arief lewat tweetnya menduga pindahnya politisi Partai Demokrat Vicky Lumentut ke Nasdem karena kasus hukum yang menjeratnya di Kejaksaan Agung. Seperti diketahui, Jaksa Agung saat ini adalah HM Prasetyo, mantan anggota DPR dari Fraksi Nasdem.

Andi juga mempertanyakan apakah Presiden Jokowi mengetahui mengenai hal ini.

"Jokowi ini tahu apa pura2 gak tahu atau malah terlibat dalam urusan abuse of power jaksa agung yang menjadi ketua DPD Nasdem propinsi kejaksaan?" tulis Andi.

"Kalau Jokowi memang terlibat dalam skandal jaksa agung jadi alat politik Nasdem, saya menyerukan #2018gantipresiden," tambah dia.