Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepala BNPB dan Tim Reaksi Cepat Bertolak ke Palu dan Donggala

Kompas.com - 28/09/2018, 22:53 WIB
Sandro Gatra

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala BNPB Willem Rampangilei dan Tim Reaksi Cepat BNPB bertolak ke Palu dan Donggala, Jumat (28/9/2018) malam.

Basarnas, TNI dan Polri segera mengirimkan personel untuk penanganan pascagempa dan tsunami.

Hal itu disampaikan Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB dalam siaran pers, Jumat malam.

Kepala BNPB akan menuju Makassar terlebih dulu, lalu menumpang helikopter menuju Kota Palu dan Donggala.

Sementara itu, Tim Reaksi Cepat BNPB juga telah bergerak menuju Donggala melalui Balikpapan.

Dari Balikpapan, Tim Reaksi Cepat BNPB terbang ke Donggala menggunakan helikopter water bombing yang ada di Balikpapan.

"Tim ini membawa peralatan komunikasi satelit dan peralatan lainnya," kata dia.

Sutopo menambahkan, TNI akan mengerahkan pasukan untuk membantu penanganan dampak gempa dan tsunami di Kota Palu dan Doggala.

TNI menggerakan 7 SSK dari Yonkes, Yonzipur, Yonif, dan Yonzikon menggunakan 2 pesawat Hercules C-130.

Sementara Basarnas akan menggerakan 30 personel bererta peralatan menggunakan pesawat Hercules.

"Polri juga akan menggerakkan personel dan peralatan untuk memberikan dukungan penanganan darurat," ujarnya.

Gempa berkekuatan magnitudo 7,4 mengakibatkan jaringan listrik terputus. Dampaknya, jaringan komunikasi di Donggala dan sekitarnya tidak dapat beroperasi.

"Komunikasi yang lumpuh saat ini menyebabkan kesulitan untuk koordinasi dan pelaporan dengan daerah," kata Sutopo.

"Kondisi listrik padam juga menyebabkan gelap gulita di Palu dan Donggala. Gempa susulan masih terus berlangsung," tambah Sutopo.

Sutopo mengatakan, operator komunikasi terus berusaha memulihkan pasokan listrik secara darurat.

Kemkominfo juga telah melakukan langkah-langkah penanganan untuk memulihkan komunikasi yang putus tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com