Kubu Jokowi Serahkan Polemik Pembagian Sepeda ke KPU dan Bawaslu

Kompas.com - 28/09/2018, 22:20 WIB
Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Kadir Karding di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/7/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraSekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Kadir Karding di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/7/2017).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding, menyerahkan sepenuhnya polemik pembagian sepeda oleh Presiden Joko Widodo di masa kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Hal itu disampaikan Karding menanggapi Jokowi yang kembali membagikan sepeda kepada masyarakat di masa kampanye. Diketahui, Jokowi sempat tak lagi membagikan sepeda setelah dilarang Bawaslu.

"Kalau Pak Jokowi tradisinya memang dari dulu begitu. Jadi itu tradisi kepemimpinan beliau. Jadi itu diserahkan kepada KPU dan Bawaslu aja," kata Karding di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (28/9/2018).

Baca juga: Ini Alasan KPU Izinkan Jokowi Kembali Bagi-bagi Sepeda


Namun, ia menambahkan, semua pihak harus menempatkan pembagian sepeda itu sesuai aturan yang berlaku. 

Karding mengatakan, jika memang diperbolehkan, semestinya pembagian sepeda oleh Jokowi tidak perlu dipermasalahkan.

"Kalau itu dianggap tidak boleh, disampaikan kepada Pak Presiden, 'Pak itu tidak boleh, jangan'. Tapi kalau boleh, jangan dilarang juga. Dilarang karena hal-hal apalagi karena desakan dari paslon tertentu, enggak boleh," lanjut dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo kembali membagi-bagikan sepeda kepada masyarakat saat pembagian sertifikat di Cimanggis, Depok, Kamis (27/9/2018).

Padahal, pada acara serupa Selasa (25/9/2018) dan Rabu (26/9/2018) kemarin, Jokowi sudah menyetop kegiatan bagi-bagi sepedanya karena memasuki masa kampanye pilpres 2019.

Jokowi mengatakan, ia kembali mengadakan kuis berhadiah sepeda karena sudah ada pernyataan dari Komisi Pemilihan Umum yang membolehkannya melakukan hal tersebut.

Baca juga: Dibolehkan KPU, Jokowi Kembali Bagi-bagi Sepeda

Bahkan, Jokowi mengaku sudah bertanya langsung kepada Komisioner KPU.

"Saya tanya KPU, boleh enggak sih bagi-bagi sepeda. Katanya enggak boleh masa kampanye, setelah saya tanya, boleh ternyata," kata Jokowi.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kominfo: Tak Ada yang Bisa Sembunyi di Balik Akun Palsu

Kominfo: Tak Ada yang Bisa Sembunyi di Balik Akun Palsu

Nasional
BNPB: 158 Titik Panas Masih Terdeteksi di Sumatera

BNPB: 158 Titik Panas Masih Terdeteksi di Sumatera

Nasional
Puan Ajak Elite Politik Saling Menghargai dan Menghormati untuk Rakyat

Puan Ajak Elite Politik Saling Menghargai dan Menghormati untuk Rakyat

Nasional
Soal AKD, Puan Beri Kesempatan Fraksi untuk Bermusyawarah Mufakat

Soal AKD, Puan Beri Kesempatan Fraksi untuk Bermusyawarah Mufakat

Nasional
Faldo Maldini Minta MK Prioritaskan Gugatan Uji Materi UU Pilkada

Faldo Maldini Minta MK Prioritaskan Gugatan Uji Materi UU Pilkada

Nasional
Jika Gerindra Gabung Pemerintah Diprediksi Lahirkan Kecemburuan di Internal Koalisi

Jika Gerindra Gabung Pemerintah Diprediksi Lahirkan Kecemburuan di Internal Koalisi

Nasional
Kemenag Gandeng BPOM dan MUI Jalankan Proses Sertifikasi Halal

Kemenag Gandeng BPOM dan MUI Jalankan Proses Sertifikasi Halal

Nasional
Wakil Ketua DPR: Hukum Internasional Harus Lindungi Bangsa yang Lemah

Wakil Ketua DPR: Hukum Internasional Harus Lindungi Bangsa yang Lemah

Nasional
Sekjen Gerindra: Urusan Koalisi atau Tidak, Kami Serahkan ke Prabowo

Sekjen Gerindra: Urusan Koalisi atau Tidak, Kami Serahkan ke Prabowo

Nasional
Tak Kunjung Dilantik oleh Gubernur, Bupati Talaud Terpilih Surati Jokowi

Tak Kunjung Dilantik oleh Gubernur, Bupati Talaud Terpilih Surati Jokowi

Nasional
Larang Demo Saat Pelantikan Presiden-Wapres, Polri Contohkan Aksi 30 September

Larang Demo Saat Pelantikan Presiden-Wapres, Polri Contohkan Aksi 30 September

Nasional
Tsamara hingga Faldo Jalani Sidang Perdana Uji Materi UU Pilkada di MK

Tsamara hingga Faldo Jalani Sidang Perdana Uji Materi UU Pilkada di MK

Nasional
Presiden Tak Libatkan KPK Pilih Menteri, Politisi PDI-P: KPK Tak Boleh Kepo

Presiden Tak Libatkan KPK Pilih Menteri, Politisi PDI-P: KPK Tak Boleh Kepo

Nasional
Di Hari Parlemen Indonesia, Legislator Diingatkan Pegang Teguh Amanat Rakyat

Di Hari Parlemen Indonesia, Legislator Diingatkan Pegang Teguh Amanat Rakyat

Nasional
Masinton: Sebelum Dewan Pengawas Dibentuk, KPK Bisa OTT Tanpa Izin

Masinton: Sebelum Dewan Pengawas Dibentuk, KPK Bisa OTT Tanpa Izin

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X