Tokoh GNPF, FPI dan PA 212 Tempati Posisi Strategis di BPN Prabowo-Sandiaga

Kompas.com - 28/09/2018, 12:31 WIB
Pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto - Sandiaga Uno saat acara pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden pemilu 2019 di Gedung Komisi Pemilhan Umum, Jakarta, Jumat (21/9/2019). Pasangan Joko Widodo - Maruf Amin mendapat nomor urut satu dan pasangan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno mendapat nomor urut dua. KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMOPasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto - Sandiaga Uno saat acara pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden pemilu 2019 di Gedung Komisi Pemilhan Umum, Jakarta, Jumat (21/9/2019). Pasangan Joko Widodo - Maruf Amin mendapat nomor urut satu dan pasangan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno mendapat nomor urut dua.

JAKARTA, KOMPAS.com - Perwakilan dari Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF Ulama), Front Pembela Islam (FPI) dan Presidium Alumni Aksi Bela Islam (PA) 212 masuk dalam struktur Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Dari dokumen yang dipublikasikan di website Komisi Pemilihan Umum (KPU), tercatat ada tiga tokoh organisasi keagamaan yang menempati posisi strategis di BPN.

Baca juga: Prabowo: China Penting bagi Indonesia, Hubungan Harus Ditingkatkan

1. Slamet Maarif

Slamet Maarif menjabat sebagai Wakil Ketua BPN bersama aktivis Gerakan #2019GantiPresiden Neno Warisman dan Sekjen parpol pengusung pasangan Prabowo Sandiaga.

Slamet merupakan juru bicara Front Pembela Islam (FPI) dan juga menjabat sebagai Ketua Presidium Alumni Aksi Bela Islam 212.

2. Abdul Rasyid Abdullah Syafi'i

Baca juga: Tim Kampanye Jokowi-Maruf 5.279 Orang, Prabowo-Sandiaga 94 Orang

Abdul Rasyid Abdullah Syafi'i menempati posisi Wakil Ketua Dewan Penasihat BPN. Pengasuh pondok dan lembaga pendidikan As-Syafi’iyah itu merupakan anggota Dewan Penasehat Koperasi Syariah 212.

Ia juga pernah menjadi Ketua pengarah panitia Ijtima Ulama II 

3. Yusuf Muhammad Martak

Baca juga: Dua Mantan Menteri Kabinet Jokowi Masuk Badan Pemenangan Prabowo-Sandiaga

Yusuf Muhammad Martak menjabat sebagai anggota Dewan Pengarah BPN. Dewan Pengarah diketuai oleh Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman.

Yusuf merupakan Ketua Umum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-Ulama) yang telah menyatakan dukungan ke pasangan Prabowo-Sandiaga melalui rekomendasi Ijtima Ulama II.

Baca tentang
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perkara Jiwasraya, Kejagung Periksa Pengelola Saham Benny Tjokro

Perkara Jiwasraya, Kejagung Periksa Pengelola Saham Benny Tjokro

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, DPR Minta Dananya Dialokasikan untuk Penanganan Covid-19

Pilkada 2020 Ditunda, DPR Minta Dananya Dialokasikan untuk Penanganan Covid-19

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Bawaslu Minta Kepastian Pelaksanaan Pilkada Selanjutnya Dimasukkan dalam Perppu

Pilkada 2020 Ditunda, Bawaslu Minta Kepastian Pelaksanaan Pilkada Selanjutnya Dimasukkan dalam Perppu

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda karena Covid-19, Presiden Segera Terbitkan Perppu

Pilkada 2020 Ditunda karena Covid-19, Presiden Segera Terbitkan Perppu

Nasional
Komisi II Usulkan Opsi Pilkada Dilanjut Paling Lambat Desember 2020

Komisi II Usulkan Opsi Pilkada Dilanjut Paling Lambat Desember 2020

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Anggaran Direalokasi untuk Penanganan Corona

Pilkada 2020 Ditunda, Anggaran Direalokasi untuk Penanganan Corona

Nasional
Penundaan Hari Pencoblosan Pilkada 2020 Akan Diatur di Perppu

Penundaan Hari Pencoblosan Pilkada 2020 Akan Diatur di Perppu

Nasional
KPU: Tampaknya Pilkada 2020 Tak Bisa Dilaksanakan Tahun 2020

KPU: Tampaknya Pilkada 2020 Tak Bisa Dilaksanakan Tahun 2020

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Ini Tiga Opsi Terkait Pelaksanaannya

Pilkada 2020 Ditunda, Ini Tiga Opsi Terkait Pelaksanaannya

Nasional
Pemerintah dan DPR Sepakat Tunda Pilkada 2020 di Tengah Wabah Covid-19

Pemerintah dan DPR Sepakat Tunda Pilkada 2020 di Tengah Wabah Covid-19

Nasional
Pemerintah Umumkan Keputusan soal Mudik Besok Sore

Pemerintah Umumkan Keputusan soal Mudik Besok Sore

Nasional
KPK Diminta Libatkan PPATK dalam Seleksi Deputi Penindakan

KPK Diminta Libatkan PPATK dalam Seleksi Deputi Penindakan

Nasional
Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Salurkan 165.000 APD ke Seluruh Indonesia

Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Salurkan 165.000 APD ke Seluruh Indonesia

Nasional
Penembakan oleh KKB di Kantor Freeport di Papua, Seluruh Karyawan Dievakuasi

Penembakan oleh KKB di Kantor Freeport di Papua, Seluruh Karyawan Dievakuasi

Nasional
Cegah Covid-19, Komnas HAM Minta Pemerintah Cermati Kapasitas di Lapas dan Rutan

Cegah Covid-19, Komnas HAM Minta Pemerintah Cermati Kapasitas di Lapas dan Rutan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X