Jika Iuran Naik, BPJS Kesehatan Dikhawatirkan Bakal Ditinggal Publik

Kompas.com - 27/09/2018, 23:33 WIB
BPJS Kesehatan Pramdia Arhando/Kompas.comBPJS Kesehatan
Penulis Devina Halim
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Usulan kenaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dikawatirkan membuat masyarakat meninggalkan jaminan kesehatan tersebut.

Peneliti dalam riset Lokataru Foundation soal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Atnike Sigiro mengatakan bahwa harga BPJS Kesehatan menjadi tidak kompetitif dengan asuransi swasta.

"Kalau dinaikkan terus, enggak kompetitif dong dengan asuransi swasta yang bayar sendiri," ujar Atnike di Kedai Tjikini, Jakarta Pusat, Kamis (27/9/2018).

Menurut Atnike, masyarakat akan beralih ke asuransi swasta yang lebih praktis. Apalagi, proses klaim BPJS Kesehatan perlu melewati proses administrasi yang panjang dan kualitas layanan yang masih belum memuaskan.

Atnike mengaku punya asuransi swasta dengan premi Rp 150.000 per bulan. Asuransi yang dia ikuti itu khusus untuk fasilitas rawat inap dan dapat digunakan untuk rumah sakit apapun.

Peneliti dalam riset Lokataru Foundation soal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Atnike Sigiro, di Kedai Tjikini, Jakarta Pusat, Kamis (27/9/2018).KOMPAS.com/Devina Halim Peneliti dalam riset Lokataru Foundation soal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Atnike Sigiro, di Kedai Tjikini, Jakarta Pusat, Kamis (27/9/2018).
"Saya punya asuransi swasta yang 1 bulannya hanya Rp 150.000, meskipun hanya untuk rawat inap tapi dipastikan saya enggak perlu pusing, mau ke mana aja rumah sakit akan terima," ungkapnya.

Baca juga: BPJS Kesehatan Dinilai Belum Beri Banyak Keuntungan bagi Peserta Mandiri

Hal itu berbeda dengan BPJS yang hanya dapat digunakan di beberapa rumah sakit tertentu dengan rantai proses yang panjang.

Atnike melihat hal itu akan bertentangan dengan tujuan utama jaminan kesehatan untuk memberikan fasilitas kesehatan yang terjangkau, dengan skema pembayaran subsidi silang.

Sebelumnya, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyampaikan usulan kenaikan iuran BPJS Kesehatan saat bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/9/2018).

Usulan tersebut digulirkan untuk mengatasi masalah defisit keuangan yang merundung BPJS Kesehatan.

IDI menilai, defisit yang terjadi di BPJS disebabkan karena sistem yang belum terbuka dan transparan.

Baca juga: Presiden Jokowi Pertimbangkan Usul IDI Naikkan Iuran BPJS Kesehatan

Oleh karena itu, IDI menyarankan kepada Presiden Jokowi untuk membenahi sistem yang ada.

Selain itu, IDI juga mengusulkan untuk adanya penyesuaian iuran bagi pengguna BPJS yang bukan tergolong penerima bantuan iuran.

Sementara Presiden Joko Widodo mengaku mempertimbangkan usulan tersebut.

Kompas TV Melalui aturan ini, BPJS Kesehatan berniat mencegah defisit anggaran.

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pegawai Kemenag Sebut Sepupu Romahurmuziy Terima Rp 21 Juta

Pegawai Kemenag Sebut Sepupu Romahurmuziy Terima Rp 21 Juta

Nasional
Empat Fakta Terkait Pelaku Bom Bunuh Diri Polrestabes Medan

Empat Fakta Terkait Pelaku Bom Bunuh Diri Polrestabes Medan

Nasional
Jaksa Agung Akui Masih Ada Oknum Jaksa yang Menyimpang

Jaksa Agung Akui Masih Ada Oknum Jaksa yang Menyimpang

Nasional
Soal Larangan Eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Diingatkan Jangan Langgar UU

Soal Larangan Eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Diingatkan Jangan Langgar UU

Nasional
Saat Jadi Menag, Lukman Hakim Disebut Minta Haris Diloloskan Seleksi Calon Kakanwil

Saat Jadi Menag, Lukman Hakim Disebut Minta Haris Diloloskan Seleksi Calon Kakanwil

Nasional
Mahfud MD Sebut Satu Pelaku Peledakan Bom di Polrestabes Medan Masih dalam Pengejaran

Mahfud MD Sebut Satu Pelaku Peledakan Bom di Polrestabes Medan Masih dalam Pengejaran

Nasional
Ingin Larang Koruptor Ikut Pilkada, KPU Dikhawatirkan Cari Popularitas

Ingin Larang Koruptor Ikut Pilkada, KPU Dikhawatirkan Cari Popularitas

Nasional
Luhut: Investasi 123 Miliar Dollar AS Terhambat karena Tumpang Tindih Regulasi

Luhut: Investasi 123 Miliar Dollar AS Terhambat karena Tumpang Tindih Regulasi

Nasional
Bom Bunuh Diri di Medan, Ketua DPR Minta Program Deradikalisasi Dievaluasi

Bom Bunuh Diri di Medan, Ketua DPR Minta Program Deradikalisasi Dievaluasi

Nasional
Pasca-ledakan Bom di Medan, Pengamanan Kantor Kepolisian Diperketat

Pasca-ledakan Bom di Medan, Pengamanan Kantor Kepolisian Diperketat

Nasional
Orang Kepercayaan Mantan Anggota DPR Bowo Sidik Divonis 2 Tahun Penjara

Orang Kepercayaan Mantan Anggota DPR Bowo Sidik Divonis 2 Tahun Penjara

Nasional
Menko PMK Rancang Program Sertifikasi Perkawinan sebagai Syarat Menikah

Menko PMK Rancang Program Sertifikasi Perkawinan sebagai Syarat Menikah

Nasional
Menko PMK: Diet Berlebihan Ganggu Kesuburan Perempuan dan Picu 'Stunting'

Menko PMK: Diet Berlebihan Ganggu Kesuburan Perempuan dan Picu "Stunting"

Nasional
Jubir Presiden: Ahok Harus Mundur dari PDI-P jika Jadi Bos BUMN

Jubir Presiden: Ahok Harus Mundur dari PDI-P jika Jadi Bos BUMN

Nasional
Romahurmuziy Bantah Dibayari Hotel oleh Pejabat Kanwil Kemenag

Romahurmuziy Bantah Dibayari Hotel oleh Pejabat Kanwil Kemenag

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X