Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanggapan Demokrat soal Diungkitnya Kembali Kasus Century

Kompas.com - 27/09/2018, 14:00 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsudin menilai desakan pengusutan kembami kasus Century sangat politis.

Hal itu disampaikan Amir menanggapi para inisiator Hak Angket Century yang mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut kembali kasus Century.

"Kan sudah ada rekomendasi BPK kan. Sudah ada yg menjadi acuan Pansus waktu itu. Ikuti saja. Enggak usah terlalu bersemangat di luar daripada itu. Karena itu akan jelas niatnnya sudah jauh berbeda dengan rekomendasi itu sendiri. Jelas kok ini masalahnya," kata Amir saat dihubungi, Kamis (27/9/2018).

Amir menilai, mereka yang menyangkutpautkan pengusutan kasus Century dengan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang kala itu menjabat sebagai presiden,  sama halnya dengan pemberitaan di Asia Sentinel yang berisi fitnah.

Baca juga: Para Inisiator Hak Angket DPR Kembali Ungkit Kasus Century

Menurut Amir, kembali diungkitnya kasus ini menjelang Pemilu 2019 menimbulkan asumsi bernuansa politis.

"Jadi (upaya) yang lain lebih kepada fiksi karena bernuansa politik dan hal yang bernuansa politik itu cenderung fiksi," kata Amir.

Sebelumnya, Ketua DPR Bambang Soesatyo dan sejumlah inisiator hak angket kasus Century akan mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut kembali kasus tersebut.

Bambang, beserta sejumlah inisiator hak angket Century seperti politisi Golkar Mukhamad Misbakhun dan politisi PDI-P Maruarar Sirait, membahas kelanjutan pengusutan kasus tersebut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/9/2018).

"Kami inisiasi hak angket Bank Century kami bersembilan. Sudah hampir 10 tahun kasus ini terus menggantung kehadiran kawan di sini menyatakan prihatin kasus ini hingga saat ini belum tuntas," kata Bambang.

Politisi PDI Perjuangan, Maruarar Sirait saat di kantor Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC), Jakarta, Kamis (5/10/2017).

"Kami prihatin, kalau tidak tuntas yang tersandera orangnya yang diduga terlibat di sana. Antara lain adalah Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) disinggung soal Demokrat. Ini tidak boleh dibiarkan. Makanya kami mendorong agar ini dituntaskan supaya tidak ada dipolitisasi," lanjut dia.

Saat ditanya mengapa kasus ini dimunculkan kembali, Maruarar mengatakan, para inisiator tak ingin kasus tersebut menjadi bahan politisasi.

Ia mengatakan, sebaiknya kasus Century segera dituntaskan pengusutannya supaya tidak berlarut-larut.

Apalagi, kata Maruarar, DPR telah memberikan rekomendasi agar kasus itu diselesaikan.

Nantinya, para inisiator bersama Ketua DPR akan berdiskusi dengan KPK untuk membicarakan kelanjutan pengusutan kasus Century.

"Saya yakin sahabat-sahabat di KPK bisa kami andalkan untuk itu. Kami juga perlu berkomunikasi dengan partai-partai yang ada. Bahwa ini tidak ada soal subjektifitas. Kami tidak boleh mempolitisasi, hukum tidak boleh diintervensi," papar Maruarar.

.

.

.

Kompas TV MAKI mempertanyakan minimnya kemajuan KPK dalam mengusut skandal dana bailout bank itu.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com