Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Surya Paloh: 100 Ribu Personel Kami Siapkan untuk Pengamanan Pemilu

Kompas.com - 27/09/2018, 12:46 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

MAKASSAR, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Surya Paloh mengatakan, partainya akan mempersiapkan 100 ribu personel yang tergabung dalam Komando Strategi Nasdem (Kostranas) dan Garda Pemuda Nasdem untuk mendukung pengamanan di Pemilu 2019.

"Seratus ribu personel kami siapkan untuk jaga pengamanan pemilu legislatif dan pilpres pada Pemilu 2019 mendatang," kata Paloh dalam arahannya di depan Kostranas dan Garda Pemuda Nasdem di Halaman Claro Hotel, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (27/9/2018).

Paloh berharap mereka siap untuk membantu menghadapi berbagai rintangan atau upaya pihak-pihak tertentu yang ingin mengganggu jalannya Pemilu 2019.

"Saya tugaskan agar segera melakukan konsolidasi sebelum 1 Januari 2019," kata dia.

Paloh juga meminta agar Kostranas dan Garda Pemuda Nasdem untuk tak menunjukkan sikap antipati selama Pemilu 2019 berlangsung.

"Di tengah situasi kondisi masyarakat yang memang semakin hari berpikir semakin kritis, maka tunjukkan kepada masyarakat, kehadiran saudara adalah faktor yang memperingan keberadaan masyarakat itu, bukan menjadi faktor pemberat bagi kehidupan masyarakat," kata Paloh.

"Perilaku, keteladanan, ucapan, perbuatan, sopan santun, kesetiakawanan, semangat gotong royong, adalah merupakan modal yang harus tetap dijaga," lanjut dia.

.

.

.

Kompas TV Dalam pernyataannya Rizal Ramli menilai Surya Paloh bermain dalam kebijakan impor pemerintah.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang



Terkini Lainnya

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com