Survei Indikator: Ma'ruf Amin Dipercaya Redam Potensi Politisasi SARA

Kompas.com - 27/09/2018, 11:25 WIB
Bakal capres cawapres Pilpres 2019, Joko Widodo (kanan) dan Maruf Amin tiba di RSPAD untuk menjalani tes kesehatan yang diselenggarakan KPU, Jakarta, Minggu (12/8). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc/18.Akbar Nugroho Gumay Bakal capres cawapres Pilpres 2019, Joko Widodo (kanan) dan Maruf Amin tiba di RSPAD untuk menjalani tes kesehatan yang diselenggarakan KPU, Jakarta, Minggu (12/8). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc/18.

JAKARTA, KOMPAS.com — Kehadiran cawapres Ma'ruf Amin dalam kontestasi Pilpres 2019 dipercaya publik mampu meredakan pertentangan pandangan politik di kalangan umat Islam.

Hal disampaikan Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin Muhtadi saat menyampaikan salah satu hasil survei terbaru Indikator Politik Indonesia (Indikator) yang dirilis di Jakarta, Rabu (26/9/2018).

"Apakah Kiai Ma'ruf mampu meredam pertentangan pandangan politik di kalangan umat Islam? Mayoritas responden menyatakan percaya," ujar Burhanuddin Muhtadi.

Baca juga: Survei Indikator: 36 Persen Pendukung Golkar Pilih Prabowo, Massa PPP Tak Solid ke Jokowi

Berdasarkan data, 69,9 persen responden menyatakan tahu bahwa Ma'ruf Amin menjadi cawapres Jokowi di Pilpres 2019 mendatang.

Dari angka itu, 55,4 persen di antaranya percaya Ma'ruf Amin bisa meredam pertentangan pandangan politik umat Islam.

Sementara 15,8 persen menyatakan tidak percaya. Adapun 28,8 persen tidak menjawab.

Burhanuddin mengatakan, responden yang percaya Ma'ruf Amin bisa meredam pertentangan pandangan politik umat Islam tak hanya pemilih Jokowi saja, tetapi juga pemilih Prabowo.

Selain itu, survei Indikator juga memotret kepercayan publik terkait isu politik identitas berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Baca juga: Survei Indikator: 53 Persen Pendukung Demokrat Pilih Jokowi-Maruf Amin

Hasilnya, dari 69,9 persen responden menyebutkan tahu bahwa Ma'ruf Amin jadi cawapres Jokowi, 49,1 persennya menyatakan percaya bahwa Ma'ruf Amin bisa menekan politik identitas berdasarkan SARA.

Sementara 28 persen menyatakan tidak percaya. Adapun 32,8 persen tidak menjawab.

"Lepas dari kritik ke Kiai Ma'ruf, dia punya kontribusi kalau nanti 2019 isu politik identitas berkurang drastis, maka salah satu kontribusinya datang dari Kiai Ma'ruf," kata Burhanuddin.

Seperti diketahui, Ma'ruf Amin adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ia juga menjabat Rais 'Aam Syuriah atau Dewan Penasihat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Baca juga: Hasil Survei Indikator, Banyak Parpol Masih Terancam Gagal Lolos ke Senayan

Survei Indikator dilakukan pada 1-6 September 2018, melibatkan 1.220 responden dengan multistage random sampling di seluruh Indonesia.

Metode survei yang digunakan yakni dengan wawancara lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih.

Ada pun margin of error rata-rata sebesar plus minus 2,9 persen pada tingkat kepercayaan sebesar 95 persen (dengan asumsi simple random sampling).

.

.

.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Ma'ruf Amin



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

Direktur Penyidikan Jadi Plt Deputi Penindakan KPK

Direktur Penyidikan Jadi Plt Deputi Penindakan KPK

Nasional
Kata KPK soal Keluhan Tahanan Terkait Pemborgolan hingga Penyitaan Pemanas Makanan

Kata KPK soal Keluhan Tahanan Terkait Pemborgolan hingga Penyitaan Pemanas Makanan

Nasional
Kata Moeldoko soal Bagi-bagi Jabatan di Pemerintahan Jokowi Periode Kedua

Kata Moeldoko soal Bagi-bagi Jabatan di Pemerintahan Jokowi Periode Kedua

Nasional
Menhan Pertimbangkan Penangguhan Penahanan Kivlan Zen, Ini Kata Polri

Menhan Pertimbangkan Penangguhan Penahanan Kivlan Zen, Ini Kata Polri

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Jokowi Harus Bisa Lahirkan Pemimpin yang Lebih Baik dari Dirinya

Budiman Sudjatmiko: Jokowi Harus Bisa Lahirkan Pemimpin yang Lebih Baik dari Dirinya

Nasional
Jaksa KPK Soroti Disposisi Staf Pribadi Menpora dalam Proposal Dana Hibah KONI

Jaksa KPK Soroti Disposisi Staf Pribadi Menpora dalam Proposal Dana Hibah KONI

Nasional
Politisi PDI-P Sebut Perlu Ada Partai di Luar Pemerintahan

Politisi PDI-P Sebut Perlu Ada Partai di Luar Pemerintahan

Nasional
Mantan Deputi Penindakan KPK Brigjen Firli Ditarik Kembali ke Polri

Mantan Deputi Penindakan KPK Brigjen Firli Ditarik Kembali ke Polri

Nasional
Pengacara Sebut Polisi yang Diduga Terlibat Kasus Novel Pernah Halangi OTT KPK

Pengacara Sebut Polisi yang Diduga Terlibat Kasus Novel Pernah Halangi OTT KPK

Nasional
SBY Tengah Siapkan Buku dan Lagu tentang Ani Yudhoyono

SBY Tengah Siapkan Buku dan Lagu tentang Ani Yudhoyono

Nasional
BPN Anggap KPU Terlalu Pede Hanya Hadirkan Satu Ahli di MK

BPN Anggap KPU Terlalu Pede Hanya Hadirkan Satu Ahli di MK

Nasional
Ahli KPU yang Tak Hadir pada Sidang di MK Jelaskan soal BUMN dan Anak Perusahaan BUMN

Ahli KPU yang Tak Hadir pada Sidang di MK Jelaskan soal BUMN dan Anak Perusahaan BUMN

Nasional
Moeldoko Klarifikasi soal Materi Pelatihan TKN 'Kecurangan Bagian dari Demokrasi'

Moeldoko Klarifikasi soal Materi Pelatihan TKN "Kecurangan Bagian dari Demokrasi"

Nasional
KPK Sebut Pemeriksaan Novel Hanya Pengulangan, Tak Ada Hal Baru

KPK Sebut Pemeriksaan Novel Hanya Pengulangan, Tak Ada Hal Baru

Nasional
KPU Pertanyakan Keaslian Amplop yang Dibawa Saksi 02

KPU Pertanyakan Keaslian Amplop yang Dibawa Saksi 02

Nasional

Close Ads X