Kompas.com - 27/09/2018, 11:25 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Kehadiran cawapres Ma'ruf Amin dalam kontestasi Pilpres 2019 dipercaya publik mampu meredakan pertentangan pandangan politik di kalangan umat Islam.

Hal disampaikan Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin Muhtadi saat menyampaikan salah satu hasil survei terbaru Indikator Politik Indonesia (Indikator) yang dirilis di Jakarta, Rabu (26/9/2018).

"Apakah Kiai Ma'ruf mampu meredam pertentangan pandangan politik di kalangan umat Islam? Mayoritas responden menyatakan percaya," ujar Burhanuddin Muhtadi.

Baca juga: Survei Indikator: 36 Persen Pendukung Golkar Pilih Prabowo, Massa PPP Tak Solid ke Jokowi

Berdasarkan data, 69,9 persen responden menyatakan tahu bahwa Ma'ruf Amin menjadi cawapres Jokowi di Pilpres 2019 mendatang.

Dari angka itu, 55,4 persen di antaranya percaya Ma'ruf Amin bisa meredam pertentangan pandangan politik umat Islam.

Sementara 15,8 persen menyatakan tidak percaya. Adapun 28,8 persen tidak menjawab.

Burhanuddin mengatakan, responden yang percaya Ma'ruf Amin bisa meredam pertentangan pandangan politik umat Islam tak hanya pemilih Jokowi saja, tetapi juga pemilih Prabowo.

Selain itu, survei Indikator juga memotret kepercayan publik terkait isu politik identitas berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Baca juga: Survei Indikator: 53 Persen Pendukung Demokrat Pilih Jokowi-Maruf Amin

Hasilnya, dari 69,9 persen responden menyebutkan tahu bahwa Ma'ruf Amin jadi cawapres Jokowi, 49,1 persennya menyatakan percaya bahwa Ma'ruf Amin bisa menekan politik identitas berdasarkan SARA.

Sementara 28 persen menyatakan tidak percaya. Adapun 32,8 persen tidak menjawab.

"Lepas dari kritik ke Kiai Ma'ruf, dia punya kontribusi kalau nanti 2019 isu politik identitas berkurang drastis, maka salah satu kontribusinya datang dari Kiai Ma'ruf," kata Burhanuddin.

Seperti diketahui, Ma'ruf Amin adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ia juga menjabat Rais 'Aam Syuriah atau Dewan Penasihat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Baca juga: Hasil Survei Indikator, Banyak Parpol Masih Terancam Gagal Lolos ke Senayan

Survei Indikator dilakukan pada 1-6 September 2018, melibatkan 1.220 responden dengan multistage random sampling di seluruh Indonesia.

Metode survei yang digunakan yakni dengan wawancara lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih.

Ada pun margin of error rata-rata sebesar plus minus 2,9 persen pada tingkat kepercayaan sebesar 95 persen (dengan asumsi simple random sampling).

.

.

.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Ma'ruf Amin

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas Perempuan: KUHP Berpotensi Mendorong Kebijakan Diskriminatif terhadap Perempuan

Komnas Perempuan: KUHP Berpotensi Mendorong Kebijakan Diskriminatif terhadap Perempuan

Nasional
Mendagri Minta Pj Gubernur Jaga Stabilitas Politik di Papua Barat Daya

Mendagri Minta Pj Gubernur Jaga Stabilitas Politik di Papua Barat Daya

Nasional
KPK Sita Rp 1,5 Miliar dalam Kasus Lelang Jabatan Bupati Bangkalan Ra Latif

KPK Sita Rp 1,5 Miliar dalam Kasus Lelang Jabatan Bupati Bangkalan Ra Latif

Nasional
Nilai Kesaksian Bharada E dalam Sidang Dinilai Lebih Besar dari Ferdy Sambo

Nilai Kesaksian Bharada E dalam Sidang Dinilai Lebih Besar dari Ferdy Sambo

Nasional
Hakordia 2022: Bagaimana Harusnya Hukum Berjalan Ketika 2 Hakim Agung Terjerat Kasus Korupsi?

Hakordia 2022: Bagaimana Harusnya Hukum Berjalan Ketika 2 Hakim Agung Terjerat Kasus Korupsi?

Nasional
Kalla Sebut China, Thailand, dan Korsel Beri Bantuan untuk Korban Gempa Cianjur

Kalla Sebut China, Thailand, dan Korsel Beri Bantuan untuk Korban Gempa Cianjur

Nasional
Jadi Otak Kasus Brigadir J, Hukuman Ferdy Sambo Diprediksi Bakal Diperberat

Jadi Otak Kasus Brigadir J, Hukuman Ferdy Sambo Diprediksi Bakal Diperberat

Nasional
Pernyataan Bamsoet soal Penundaan Pemilu Dinilai Tak Masuk Akal

Pernyataan Bamsoet soal Penundaan Pemilu Dinilai Tak Masuk Akal

Nasional
Jokowi Tetap Tanda Tangani Dokumen di Tengah Rangkaian Pernikahan Kaesang-Erina

Jokowi Tetap Tanda Tangani Dokumen di Tengah Rangkaian Pernikahan Kaesang-Erina

Nasional
Peringatan Hakordia, ICW Berkabung atas Runtuhnya Komitmen Negara Berantas Korupsi

Peringatan Hakordia, ICW Berkabung atas Runtuhnya Komitmen Negara Berantas Korupsi

Nasional
Jawab PBB, Anggota Komisi III Sebut Tak Ada Diskriminasi pada LGBT dalam KUHP Baru

Jawab PBB, Anggota Komisi III Sebut Tak Ada Diskriminasi pada LGBT dalam KUHP Baru

Nasional
Hakordia 2022: Aparat Penegak Hukum di Pusaran Kasus Korupsi

Hakordia 2022: Aparat Penegak Hukum di Pusaran Kasus Korupsi

Nasional
Baleg DPR Apresiasi Langkah Proaktif Pemprov Kalbar Implementasikan UU Pengelolaan Sampah

Baleg DPR Apresiasi Langkah Proaktif Pemprov Kalbar Implementasikan UU Pengelolaan Sampah

Nasional
KUHP Baru: Diskriminasi Berbasis SARA Diancam Penjara 1 Tahun

KUHP Baru: Diskriminasi Berbasis SARA Diancam Penjara 1 Tahun

Nasional
Polri Tahan 2 Mantan Petinggi PT JIP di Kasus Korupsi Pembangunan Menara dan Pengadaan GPON

Polri Tahan 2 Mantan Petinggi PT JIP di Kasus Korupsi Pembangunan Menara dan Pengadaan GPON

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.