KPU Akan Memberi Warna Surat Suara Pemilu 2019

Kompas.com - 27/09/2018, 10:58 WIB
Ilustrasi: Pemilu 2009 KOMPAS/MAHDI MUHAMMAD Ilustrasi: Pemilu 2009

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana memberi warna pada surat suara Pemilu 2019.

Warna tersebut, rencananya akan dibedakan antara surat suara Pilpres, Pileg DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Tujuan pemberian warna, untuk memudahkan petugas saat memasukkan surat suara ke kotak penghitungan suara.

"(Surat suara) itu sudah memang ditandai agar kemudian petugas kami saat memasukkan (surat suara) nanti bisa menunjukkan untuk (misalnya) DPR RI karena warnanya itu, maka dimasukkan ke kotak DPR RI, jadi hanya untuk memudahkan saja," kata Komisioner KPU Ilham Saputra saat ditemui di kantor Bawaslu, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (26/9/2018) malam.

Menurut Ilham, pemberian warna pada surat suara tersebut sudah diberlakukan pada pemilu-pemilu sebelumnya.

Namun demikian, tidak semua bagian surat suara diwarnai.

"Dari dulu-dulu (surat suara diwarnai). Surat suara itu diwarnai tidak di surat suara secara keseluruhan, tapi nanti di salah satu sisinya, di mana tempat tanda tangan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), itu nanti ada sekitar seperempat (bagian yang diwarnai)," jelas Ilham.

Namun demikian, Ilham mengatakan, rencana pewarnaan surat suara itu belum disahkan. Tetapi, KPU bersama Komisi II DPR RI telah membahasnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP).

"Belum, belum ditetapkan," kata Ilham.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menlu Minta Kasus Kematian 7 WNI di Johor Bahru Diusut

Menlu Minta Kasus Kematian 7 WNI di Johor Bahru Diusut

Nasional
MA 'Diskon' Hukuman Anas Urbaningrum, Daftar Koruptor yang Dapat Keringanan Tambah Panjang

MA "Diskon" Hukuman Anas Urbaningrum, Daftar Koruptor yang Dapat Keringanan Tambah Panjang

Nasional
Jenazah Sandera WNI yang Tewas Diterbangkan dengan Pesawat Militer Filipina

Jenazah Sandera WNI yang Tewas Diterbangkan dengan Pesawat Militer Filipina

Nasional
Plt dan Pjs Kepala Daerah Tak Netral di Pilkada, Mendagri Siap Beri Sanksi

Plt dan Pjs Kepala Daerah Tak Netral di Pilkada, Mendagri Siap Beri Sanksi

Nasional
WNI Sandera Abu Sayyaf Tewas dalam Baku Tembak di Filipina

WNI Sandera Abu Sayyaf Tewas dalam Baku Tembak di Filipina

Nasional
Hukuman Anas Dikurangi MA, KPK: Biar Masyarakat yang Menilai

Hukuman Anas Dikurangi MA, KPK: Biar Masyarakat yang Menilai

Nasional
Menlu ASEAN Bertemu Inggris, Menlu RI sampaikan Poin-poin Ini

Menlu ASEAN Bertemu Inggris, Menlu RI sampaikan Poin-poin Ini

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jengkelnya Kapolri kepada Oknum Polisi di Sultra | Pedagang ke Jokowi : Corona Itu Setan, Pak

[POPULER NASIONAL] Jengkelnya Kapolri kepada Oknum Polisi di Sultra | Pedagang ke Jokowi : Corona Itu Setan, Pak

Nasional
Ketua Satgas PEN: Kesehatan yang Utama, Ekonomi Menyusul

Ketua Satgas PEN: Kesehatan yang Utama, Ekonomi Menyusul

Nasional
Realisasi Anggaran Kesehatan Masih di Bawah 30 Persen, Berikut Rinciannya...

Realisasi Anggaran Kesehatan Masih di Bawah 30 Persen, Berikut Rinciannya...

Nasional
Bio Farma Sebut Tak Ditemukan Efek Samping dari Sukarelawan Vaksin Covid-19

Bio Farma Sebut Tak Ditemukan Efek Samping dari Sukarelawan Vaksin Covid-19

Nasional
Tim Riset Skrining 1.447 Sukarelawan Sebelum Disuntik Vaksin Covid-19

Tim Riset Skrining 1.447 Sukarelawan Sebelum Disuntik Vaksin Covid-19

Nasional
Amien Rais Akan Umumkan Nama Parpol Baru, Bukan PAN Reformasi

Amien Rais Akan Umumkan Nama Parpol Baru, Bukan PAN Reformasi

Nasional
Wamenkeu Sebut 96 Keluarga Nakes Gugur Sudah Terima Santunan Rp 300 Juta

Wamenkeu Sebut 96 Keluarga Nakes Gugur Sudah Terima Santunan Rp 300 Juta

Nasional
Berkas Perkara Djoko Tjandra dan Andi Irfan Jaya Dilimpahkan ke JPU

Berkas Perkara Djoko Tjandra dan Andi Irfan Jaya Dilimpahkan ke JPU

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X