Kompas.com - 27/09/2018, 10:58 WIB
Ilustrasi: Pemilu 2009 KOMPAS/MAHDI MUHAMMAD Ilustrasi: Pemilu 2009

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana memberi warna pada surat suara Pemilu 2019.

Warna tersebut, rencananya akan dibedakan antara surat suara Pilpres, Pileg DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Tujuan pemberian warna, untuk memudahkan petugas saat memasukkan surat suara ke kotak penghitungan suara.

"(Surat suara) itu sudah memang ditandai agar kemudian petugas kami saat memasukkan (surat suara) nanti bisa menunjukkan untuk (misalnya) DPR RI karena warnanya itu, maka dimasukkan ke kotak DPR RI, jadi hanya untuk memudahkan saja," kata Komisioner KPU Ilham Saputra saat ditemui di kantor Bawaslu, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (26/9/2018) malam.

Menurut Ilham, pemberian warna pada surat suara tersebut sudah diberlakukan pada pemilu-pemilu sebelumnya.

Namun demikian, tidak semua bagian surat suara diwarnai.

"Dari dulu-dulu (surat suara diwarnai). Surat suara itu diwarnai tidak di surat suara secara keseluruhan, tapi nanti di salah satu sisinya, di mana tempat tanda tangan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), itu nanti ada sekitar seperempat (bagian yang diwarnai)," jelas Ilham.

Namun demikian, Ilham mengatakan, rencana pewarnaan surat suara itu belum disahkan. Tetapi, KPU bersama Komisi II DPR RI telah membahasnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP).

"Belum, belum ditetapkan," kata Ilham.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kakorlantas Sebut Pemudik yang Lolos Penyekatan di Bekasi Bakal Diputarbalikkan di Pos Berikutnya

Kakorlantas Sebut Pemudik yang Lolos Penyekatan di Bekasi Bakal Diputarbalikkan di Pos Berikutnya

Nasional
Pemerintah Klaim Larangan Mudik Dipatuhi Masyarakat, Ini Faktanya...

Pemerintah Klaim Larangan Mudik Dipatuhi Masyarakat, Ini Faktanya...

Nasional
Anwar Abbas: Ustaz Tengku Zulkarnain Tinggalkan Dunia Seni untuk Berdakwah

Anwar Abbas: Ustaz Tengku Zulkarnain Tinggalkan Dunia Seni untuk Berdakwah

Nasional
Maria Lumowa Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 185,82 Miliar

Maria Lumowa Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 185,82 Miliar

Nasional
Antisipasi Penerobos, Korlantas Polri Siapkan Penyekatan Berlapis

Antisipasi Penerobos, Korlantas Polri Siapkan Penyekatan Berlapis

Nasional
Kasus Pembobolan Bank BNI, Maria Lumowa Dituntut 20 Tahun Penjara

Kasus Pembobolan Bank BNI, Maria Lumowa Dituntut 20 Tahun Penjara

Nasional
Saat PKB dan PDI-P Tak Akui Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat sebagai Kader

Saat PKB dan PDI-P Tak Akui Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat sebagai Kader

Nasional
Enam Terdakwa Kasus Kebakaran Gedung Kejagung Mohon Vonis Bebas

Enam Terdakwa Kasus Kebakaran Gedung Kejagung Mohon Vonis Bebas

Nasional
Bupati Nganjuk Tersangka dan Kasusnya Ditangani Polri, Ini Penjelasan Kabareskrim

Bupati Nganjuk Tersangka dan Kasusnya Ditangani Polri, Ini Penjelasan Kabareskrim

Nasional
MUI Berdukacita atas Meninggalnya Tengku Zulkarnain, Asrorun: Beliau Gigih dalam Berdakwah

MUI Berdukacita atas Meninggalnya Tengku Zulkarnain, Asrorun: Beliau Gigih dalam Berdakwah

Nasional
Bareskrim Amankan Rp 647,9 Juta dalam OTT Bupati Nganjuk

Bareskrim Amankan Rp 647,9 Juta dalam OTT Bupati Nganjuk

Nasional
Profil Tengku Zulkarnain, Mantan Wasekjen MUI dan Pernah Aktif di PP Mathla'ul Anwar

Profil Tengku Zulkarnain, Mantan Wasekjen MUI dan Pernah Aktif di PP Mathla'ul Anwar

Nasional
Jaga Kerahasiaan Data Pribadi, Masyarakat Diminta Tak Unggah Dokumen Kependudukan ke Media Sosial

Jaga Kerahasiaan Data Pribadi, Masyarakat Diminta Tak Unggah Dokumen Kependudukan ke Media Sosial

Nasional
Kasus Korupsi Bupati Nganjuk Ditangani Bareskrim Polri

Kasus Korupsi Bupati Nganjuk Ditangani Bareskrim Polri

Nasional
Koalisi Kebebasan Beragama Minta Ketua KPK Batalkan Hasil TWK

Koalisi Kebebasan Beragama Minta Ketua KPK Batalkan Hasil TWK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X