Raih Dukungan Keluarga Gus Dur, Kemenangan Belum Tentu Diraih Jokowi

Kompas.com - 27/09/2018, 05:05 WIB
Pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo - Maruf Amin saat acara pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden pemilu 2019 di Gedung Komisi Pemilhan Umum, Jakarta, Jumat (21/9/2019). Pasangan Joko Widodo - Maruf Amin mendapat nomor urut satu dan pasangan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno mendapat nomor urut dua. KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMOPasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo - Maruf Amin saat acara pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden pemilu 2019 di Gedung Komisi Pemilhan Umum, Jakarta, Jumat (21/9/2019). Pasangan Joko Widodo - Maruf Amin mendapat nomor urut satu dan pasangan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno mendapat nomor urut dua.
Penulis Yoga Sukmana
|

JAKARTA, KOMPAS.com — Keputusan keluarga Gus Dur mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019 dinilai akan memberikan suntikan besar kepada pasangan capres-cawapres nomor urut satu itu.

Sebab, keputusan itu bisa membuat simpatisan Gus Dur atau Gusdurian dan kaum nahdliyin ikut gerbong mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin. Terlebih Ma'ruf Amin juga merupakan mantan Rais 'Aam Syuriah atau Dewan Penasihat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Namun, sebenarnya dukungan besar NU itu tak hanya sampai di situ. Sebab, Jokowi-Ma'ruf Amin juga didukung partai politik yang kental aroma NU, yakni PKB dan PPP.

Lantas apakah dukungan besar NU dan Gusdurian merupakan tiket Jokowi-Ma'ruf memang pilpres 2019

"Saya tidak berani mengambil keputusan karena masih ada tujuh bulan buat kedua pasangan calon untuk memperebutkan perhatian pemilih," ujar pengamat politik Burhanudin Mutadi di Jakarta, Rabu (26/9/2018).

Baca juga: Gerindra: Gus Dur Pernah Bilang, Prabowo Orang Paling Ikhlas di Republik Ini

Menurut Burhanudin, meski dukungan NU dan Gusdurian mengarah kepada Jokowi-Ma'ruf Amin, belum ada jaminan pasangan itu akan menang di Pilpres 2019 mendatang.

"Keputusan kelompok Gusdurian yang diinisiasi figur kharismatik seperti Yenny Wahid tentu punya dampak terhadap suara jokowi. Tapi, apakah suara Gusdurian artinya Pemilu 2019 sudah selesai hari ini? Menurut saya belum," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia itu.

Ia menuturkan, variabel Pilpres 2019 sangat kompleks, tak hanya soal suara NU atau Gusdurian semata. Ada berbagai isu yang juga penting dan akan berpengaruh kepada hasil pemilu.

Salah satunya terkait isu ekonomi. Isu ini dinilai sangat penting karena terkait langsung dengan kesejahteraan rakyat. Rakyat bisa langsung menilai kinerja Jokowi sebagai presiden petahana di bidang ekonomi.

Itu artinya, kinerja pemerintahan Jokowi di bidang ekonomi juga menjadi kunci di Pilpres 2019.

Baca juga: Keluarga Gus Dur Dukung Jokowi-Maruf, PKB Sebut Kemenangan di Depan Mata

"Apakah pemerintah mampu menekan laju inflasi, apakah mampu meningkatkan daya beli masyarakat? Jadi terlalu gegabah kalau kita mengambil kesimpulan buru-buru karena terlalu prematur, karena pilpres masih tujuh bulan lagi," kata Burhanuddin.

Sementara itu, dari bebagai pemilu yang pernah ada, menurut dia, suara NU tidak pernah bulat memilih salah satu pasangan capres-cawapres tertentu. Bulat dalam arti 100 persen warga NU memilih satu pasangan calon.

Menurut Burhanuddin, ada hal lain yang begitu memengaruhi suara kaum nahdliyin di tingkat bawah. Bukan suara keluarga Gus Dur, atau suara pimpinan PBNU. Hal lain itu, kata dia, yakni suara para kiai-kiai lokal NU.

"Memang figur Kiai Ma'ruf yang notabene adalah mantan rais 'aam syuriah di PBNU, lalu ada figur Yenny yang dukung Jokowi, tapi bagaimanapun patronase politik NU itu sangat ditentukan afiliasi kiai lokal. Jadi kalau menyebut bulat, kan, artinya 100 persen dan datanya tidak mengatakan 100 persen seperti itu," kata dia.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

SBY: Sepanjang Hidup, Saya Akan Jadi Benteng Pelindung Partai Demokrat

SBY: Sepanjang Hidup, Saya Akan Jadi Benteng Pelindung Partai Demokrat

Nasional
Akun WhatsApp Jubir Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi Diretas

Akun WhatsApp Jubir Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi Diretas

Nasional
Sebut Ada Kader yang Ingin Ambil Alih Demokrat, SBY: Usir Orang-orang Itu...

Sebut Ada Kader yang Ingin Ambil Alih Demokrat, SBY: Usir Orang-orang Itu...

Nasional
KPK Geledah Rumah di Pulo Gadung Jaktim Terkait Kasus Bansos Covid-19

KPK Geledah Rumah di Pulo Gadung Jaktim Terkait Kasus Bansos Covid-19

Nasional
Menlu Retno Bertemu Menlu Thailand, Bahas Persiapan Pertemuan ASEAN Terkait Myanmar

Menlu Retno Bertemu Menlu Thailand, Bahas Persiapan Pertemuan ASEAN Terkait Myanmar

Nasional
Komnas HAM Sebut Penyiksaan oleh Polisi Kerap Terjadi Saat Penangkapan dan Pemeriksaan

Komnas HAM Sebut Penyiksaan oleh Polisi Kerap Terjadi Saat Penangkapan dan Pemeriksaan

Nasional
SBY: Demokrat Tak Mungkin Bisa Imbangi Kekuatan Koalisi Presiden Jokowi

SBY: Demokrat Tak Mungkin Bisa Imbangi Kekuatan Koalisi Presiden Jokowi

Nasional
Kabareskrim Sebut Perlu Waktu untuk Ungkap Kasus Penembakan Laskar FPI

Kabareskrim Sebut Perlu Waktu untuk Ungkap Kasus Penembakan Laskar FPI

Nasional
Wakil Ketua DPR: Vaksin Lokal Masih Perlu Kajian Lebih Lanjut

Wakil Ketua DPR: Vaksin Lokal Masih Perlu Kajian Lebih Lanjut

Nasional
Satgas Sebut Vaksinasi Covid-19 untuk Kelompok Rentan Mulai April 2021

Satgas Sebut Vaksinasi Covid-19 untuk Kelompok Rentan Mulai April 2021

Nasional
SBY Sebut Demokrat Mendapat Serangan Sistematis Setiap Sampaikan Sikap

SBY Sebut Demokrat Mendapat Serangan Sistematis Setiap Sampaikan Sikap

Nasional
Kompolnas: Dalam Sejumlah Kasus, Personel Polri Tak Familiar dengan HAM

Kompolnas: Dalam Sejumlah Kasus, Personel Polri Tak Familiar dengan HAM

Nasional
SBY Sebut Gerakan Kudeta Demokrat Masih Ada, Kini Sembunyi-sembunyi

SBY Sebut Gerakan Kudeta Demokrat Masih Ada, Kini Sembunyi-sembunyi

Nasional
Wapres: Pemerintah Berupaya Percepat Vaksinasi Covid-19

Wapres: Pemerintah Berupaya Percepat Vaksinasi Covid-19

Nasional
SBY Sebut Demokrasi Berada dalam Krisis jika Kudeta di Demokrat Berhasil

SBY Sebut Demokrasi Berada dalam Krisis jika Kudeta di Demokrat Berhasil

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X