Kompas.com - 27/09/2018, 05:05 WIB
Pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo - Maruf Amin saat acara pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden pemilu 2019 di Gedung Komisi Pemilhan Umum, Jakarta, Jumat (21/9/2019). Pasangan Joko Widodo - Maruf Amin mendapat nomor urut satu dan pasangan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno mendapat nomor urut dua. KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMOPasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo - Maruf Amin saat acara pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden pemilu 2019 di Gedung Komisi Pemilhan Umum, Jakarta, Jumat (21/9/2019). Pasangan Joko Widodo - Maruf Amin mendapat nomor urut satu dan pasangan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno mendapat nomor urut dua.
Penulis Yoga Sukmana
|

JAKARTA, KOMPAS.com — Keputusan keluarga Gus Dur mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019 dinilai akan memberikan suntikan besar kepada pasangan capres-cawapres nomor urut satu itu.

Sebab, keputusan itu bisa membuat simpatisan Gus Dur atau Gusdurian dan kaum nahdliyin ikut gerbong mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin. Terlebih Ma'ruf Amin juga merupakan mantan Rais 'Aam Syuriah atau Dewan Penasihat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Namun, sebenarnya dukungan besar NU itu tak hanya sampai di situ. Sebab, Jokowi-Ma'ruf Amin juga didukung partai politik yang kental aroma NU, yakni PKB dan PPP.

Lantas apakah dukungan besar NU dan Gusdurian merupakan tiket Jokowi-Ma'ruf memang pilpres 2019

"Saya tidak berani mengambil keputusan karena masih ada tujuh bulan buat kedua pasangan calon untuk memperebutkan perhatian pemilih," ujar pengamat politik Burhanudin Mutadi di Jakarta, Rabu (26/9/2018).

Baca juga: Gerindra: Gus Dur Pernah Bilang, Prabowo Orang Paling Ikhlas di Republik Ini

Menurut Burhanudin, meski dukungan NU dan Gusdurian mengarah kepada Jokowi-Ma'ruf Amin, belum ada jaminan pasangan itu akan menang di Pilpres 2019 mendatang.

"Keputusan kelompok Gusdurian yang diinisiasi figur kharismatik seperti Yenny Wahid tentu punya dampak terhadap suara jokowi. Tapi, apakah suara Gusdurian artinya Pemilu 2019 sudah selesai hari ini? Menurut saya belum," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia itu.

Ia menuturkan, variabel Pilpres 2019 sangat kompleks, tak hanya soal suara NU atau Gusdurian semata. Ada berbagai isu yang juga penting dan akan berpengaruh kepada hasil pemilu.

Salah satunya terkait isu ekonomi. Isu ini dinilai sangat penting karena terkait langsung dengan kesejahteraan rakyat. Rakyat bisa langsung menilai kinerja Jokowi sebagai presiden petahana di bidang ekonomi.

Itu artinya, kinerja pemerintahan Jokowi di bidang ekonomi juga menjadi kunci di Pilpres 2019.

Baca juga: Keluarga Gus Dur Dukung Jokowi-Maruf, PKB Sebut Kemenangan di Depan Mata

"Apakah pemerintah mampu menekan laju inflasi, apakah mampu meningkatkan daya beli masyarakat? Jadi terlalu gegabah kalau kita mengambil kesimpulan buru-buru karena terlalu prematur, karena pilpres masih tujuh bulan lagi," kata Burhanuddin.

Sementara itu, dari bebagai pemilu yang pernah ada, menurut dia, suara NU tidak pernah bulat memilih salah satu pasangan capres-cawapres tertentu. Bulat dalam arti 100 persen warga NU memilih satu pasangan calon.

Menurut Burhanuddin, ada hal lain yang begitu memengaruhi suara kaum nahdliyin di tingkat bawah. Bukan suara keluarga Gus Dur, atau suara pimpinan PBNU. Hal lain itu, kata dia, yakni suara para kiai-kiai lokal NU.

"Memang figur Kiai Ma'ruf yang notabene adalah mantan rais 'aam syuriah di PBNU, lalu ada figur Yenny yang dukung Jokowi, tapi bagaimanapun patronase politik NU itu sangat ditentukan afiliasi kiai lokal. Jadi kalau menyebut bulat, kan, artinya 100 persen dan datanya tidak mengatakan 100 persen seperti itu," kata dia.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri: Total 31 Tersangka Teroris Terkait Aksi Bom Bunuh Diri Makassar Sudah Ditangkap

Polri: Total 31 Tersangka Teroris Terkait Aksi Bom Bunuh Diri Makassar Sudah Ditangkap

Nasional
Zulkifli Hasan: Persoalan Impor Beras Tak Sesederhana yang Dibayangkan

Zulkifli Hasan: Persoalan Impor Beras Tak Sesederhana yang Dibayangkan

Nasional
Formappi: Pembentukan Satgas BLBI adalah Pengakuan Pentingnya RUU Perampasan Aset

Formappi: Pembentukan Satgas BLBI adalah Pengakuan Pentingnya RUU Perampasan Aset

Nasional
ICW: Komitmen Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi Tak Bisa Dipercaya

ICW: Komitmen Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi Tak Bisa Dipercaya

Nasional
SAFEnet Sebut Kondisi Kebebasan Berekspresi di Indonesia Memburuk pada 2020

SAFEnet Sebut Kondisi Kebebasan Berekspresi di Indonesia Memburuk pada 2020

Nasional
Polri Tangkap Lagi Satu Terduga Teroris Terkait Bom Bunuh Diri di Makassar

Polri Tangkap Lagi Satu Terduga Teroris Terkait Bom Bunuh Diri di Makassar

Nasional
Ramadhan Masih di Tengah Pandemi, Zulkifli Hasan Minta Pemerintah Kendalikan Harga Pangan

Ramadhan Masih di Tengah Pandemi, Zulkifli Hasan Minta Pemerintah Kendalikan Harga Pangan

Nasional
Perludem: Masa Jabatan Presiden 3 Periode Inkonstitusional

Perludem: Masa Jabatan Presiden 3 Periode Inkonstitusional

Nasional
Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Dinilai Bertentangan dengan Semangat Reformasi

Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Dinilai Bertentangan dengan Semangat Reformasi

Nasional
Aplikasi Perpanjang SIM dari Rumah Diapresiasi, Kompolnas: Menekan Potensi Pungli

Aplikasi Perpanjang SIM dari Rumah Diapresiasi, Kompolnas: Menekan Potensi Pungli

Nasional
UPDATE: Sebaran 5.656 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat 1.568

UPDATE: Sebaran 5.656 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat 1.568

Nasional
Pimpinan Komisi IX Sebut Tak Ada Kesepakatan Kolektif Ikuti Uji Klinis Vaksin Nusantara

Pimpinan Komisi IX Sebut Tak Ada Kesepakatan Kolektif Ikuti Uji Klinis Vaksin Nusantara

Nasional
UPDATE 14 April: 74.158 Spesimen Covid-19 Diperiksa Dalam Sehari

UPDATE 14 April: 74.158 Spesimen Covid-19 Diperiksa Dalam Sehari

Nasional
UPDATE 14 April: Suspek Covid-19 Ada 58.580 Orang

UPDATE 14 April: Suspek Covid-19 Ada 58.580 Orang

Nasional
UPDATE 14 April: Ada 108.384 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 14 April: Ada 108.384 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X