Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hasil Survei Indikator, Banyak Parpol Masih Terancam Gagal Lolos ke Senayan

Kompas.com - 26/09/2018, 23:02 WIB
Yoga Sukmana,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Indikator Politik Indonesia (Indikator) merilis hasil survei terbarunya pada Rabu (26/9/2018). Salah satu hal yang dipotret disurvei itu yakin elektabilitas partai politik tujuh bulan sebelum Pemilu 2019.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyebutkan, PDI Perjuangan masih menjadi parpol dengan elektabilitas teratas.

"Sebanyak 22,9 persen responden memilih PDI-P," ujarnya saat memaparkan hasil survei di Kantor Indikator.

Di bawah PDI-P, ada Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Inilah lima partai dengan elektabilitas tertinggi.

Baca juga: Survei Indikator: 8 Partai Politik Terancam Gagal Lolos ke Senayan

Selain itu, survei Indikator juga memotret sejumlah partai politik yang elektabilitas tak sampai 4 persen. Padahal, angka itu adalah ambang batas parpol masuk ke parlemen.

Meski ada 10 parpol yang elektabilitasnya tak sampai ambang batas, Burhanuddin memilih hati-hati dan tak menyebut partai tersebut dipastikan tak akan lolos ke senayan.

Sebab, ada margin of error survei sebesar 2,9 persen. Selain itu, responden yang belum menentukan pilihan juga masih tinggi, yakni mencapai 24,7 persen.

Survei Indikator dilakukan pada 1-6 September 2018. Survei ini melibatkan 1.220 responden dengan multistage random sampling di seluruh Indonesia.

Baca juga: Survei LSI: 6 Parpol Tak Lolos ke DPR, 5 Parpol Terancam

Metode survei yang digunakan yakni dengan wawancara lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih.

Adapun margin of error rata-rata sebesar plus minus 2,9 persen pada tingkat kepercayaan sebesar 95 persen (dengan asumsi simple random sampling).

Berikut elektabilitas parpol hasil survei Indikator:

1. PDI-P (22,9 persen)

2. Partai Golkar (11,4 persen)

3. Partai Gerindra (10,7 persen)

4. Partai Demokrat (6,8 persen)

Halaman Berikutnya
Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 4 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 4 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Moeldoko: Ada Salah Satu Menko Paparkan lewat Slide soal Janji Presiden Berikutnya

Moeldoko: Ada Salah Satu Menko Paparkan lewat Slide soal Janji Presiden Berikutnya

Nasional
Pesan Jokowi untuk Pemerintahan yang Baru, Hati-hati Kelola Negara Sebesar Indonesia

Pesan Jokowi untuk Pemerintahan yang Baru, Hati-hati Kelola Negara Sebesar Indonesia

Nasional
Jokowi: 'Insya Allah' 'Smelter' PT Freeport Mulai Beroperasi Juni

Jokowi: "Insya Allah" "Smelter" PT Freeport Mulai Beroperasi Juni

Nasional
Rekapitulasi Suara Nasional, Anies-Ganjar Bersaing di Berlin, Prabowo Posisi Buncit

Rekapitulasi Suara Nasional, Anies-Ganjar Bersaing di Berlin, Prabowo Posisi Buncit

Nasional
Jika Didorong Jadi Ketua DMI Lagi, Jusuf Kalla Tak Akan Mundur

Jika Didorong Jadi Ketua DMI Lagi, Jusuf Kalla Tak Akan Mundur

Nasional
Basarah: Hak Angket dan Gugatan Kecurangan Pilpres ke MK Merupakan Praktek Konstitusional

Basarah: Hak Angket dan Gugatan Kecurangan Pilpres ke MK Merupakan Praktek Konstitusional

Nasional
Menkominfo Percepat Filling Satelit CAKRA-1 untuk Optimalkan Sumber Daya Maritim Nasional

Menkominfo Percepat Filling Satelit CAKRA-1 untuk Optimalkan Sumber Daya Maritim Nasional

Nasional
Partai Buruh Nilai MK Tak Tegas dan Ulur Waktu soal Ambang Batas Parlemen

Partai Buruh Nilai MK Tak Tegas dan Ulur Waktu soal Ambang Batas Parlemen

Nasional
Wakil Ketua DPR Sebut Indonesia Harus Kuasai Teknologi Mengolah Air Laut Jadi Air Minum

Wakil Ketua DPR Sebut Indonesia Harus Kuasai Teknologi Mengolah Air Laut Jadi Air Minum

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Jimly Asshiddiqie, Hak Angket, dan Potensi Makzulkan Jokowi

GASPOL! Hari Ini: Jimly Asshiddiqie, Hak Angket, dan Potensi Makzulkan Jokowi

Nasional
Moeldoko: Proses Yudisial Kasus Pelanggaran HAM Masih Bisa Lanjut

Moeldoko: Proses Yudisial Kasus Pelanggaran HAM Masih Bisa Lanjut

Nasional
Jusuf Kalla Sebut Indonesia Terapkan Islam Moderat

Jusuf Kalla Sebut Indonesia Terapkan Islam Moderat

Nasional
Jaksa ke Andhi Pramono: Pernah Hubungi KPK Agar Perkara Tidak Dilanjutkan?

Jaksa ke Andhi Pramono: Pernah Hubungi KPK Agar Perkara Tidak Dilanjutkan?

Nasional
Soal Putusan DKP, Moeldoko: Pak Prabowo Diberhentikan Hormat, Tak Cacat Pengabdiannya

Soal Putusan DKP, Moeldoko: Pak Prabowo Diberhentikan Hormat, Tak Cacat Pengabdiannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com