Dikonfrontasi, Keponakan Novanto Tetap Bantah Terima Uang dari Fayakhun

Kompas.com - 26/09/2018, 19:44 WIB
Agus Gunawan dan Irvanto Hendra Pambudi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (26/9/2018). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINAgus Gunawan dan Irvanto Hendra Pambudi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (26/9/2018).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Keponakan Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi membantah menerima uang 500.000 dollar Singapura dari anggota Komisi I DPR Fayakhun Andriadi.

Irvan tetap membantah meski sudah dikonfrontasi dengan staf Fayakhun, Agus Gunawan dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (26/9/2018). Irvan bersaksi untuk terdakwa Fayakhun Andriadi.

"Kalau kenal Agus sudah lama, itu betul. Sering ketemu saya dan antar uang itu juga betul. Tapi yang 500.000 dollar Singapura itu saya tidak pernah," kata Irvan.

Baca juga: Terima Uang dari Fayakhun, Keponakan Novanto Sebut untuk Jual Beli Motor

Dalam persidangan, Agus Gunawan menceritkan dengan detail penyerahan uang kepada Irvan. Awalnya, pada 2016, dia diperintah Fayakhun untuk membawa sebuah tas hitam dan diserahkan kepada Irvanto.

Agus kemudian membawa tas itu dan menyerahkan kepada Irvan di showroom motor besar milik Irvan di Kemang, Jakarta Selatan. Menurut Agus, saat serah terima, Irvan langsung membuka tas dan mengeluarkan amplop di dalamnya.

Setelah amplop dibuka, Agus melihat lima bundel uang dalam pecahan dollar Singapura.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Jaksa KPK sempat mengingatkan bahwa Agus dan Irvan sudah disumpah. Jaksa mengingatkan bahwa ada sanksi hukum jika menyampaikan kebohongan saat bersaksi.

Namun, Irvan tetap membantah menerima uang tersebut. Menurut Irvan, Agus pernah dua kali menyerahkan uang yang merupakan transaksi pembelian motor besar Fayakhun.

Namun, semua uang transaksi jual-beli motor tersebut dalam mata uang rupiah. Selain itu, menurut Irvan, tidak pernah ada transaksi pada tahun 2016.

Baca juga: Keponakan Novanto Beberkan 6 Anggota DPR Penerima Uang E-KTP, Ini Daftarnya

"Ceritanya Agus, menurut saya, saya baru tahu sekarang ini. Saya mau bilang bagaimana yang mulia, kejadian ini tidak pernah ada," kata Irvan.

Dalam kasus ini, Fayakhun Andriadi didakwa menerima suap 911.480 dollar Amerika Serikat. Uang tersebut diduga diberikan oleh Direktur Utama PT Merial Esa Fahmi Darmawansyah.

Menurut jaksa, uang tersebut diduga diberikan agar Fayakhun selaku anggota Komisi I DPR mengupayakan alokasi atau ploting penambahan anggaran pada Badan Keamanan Laut (Bakamla). Anggaran tersebut rencananya untuk pengadaan satelit monitoring dan drone.

Uang yang diterima Fayakhun diduga diberikan kepada pihak lain.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Moeldoko Layangkan Somasi Kedua soal Ivermectin, Beri Waktu 3×24 Jam ICW Beri Bukti

Moeldoko Layangkan Somasi Kedua soal Ivermectin, Beri Waktu 3×24 Jam ICW Beri Bukti

Nasional
21 Hari Terakhir, Penambahan Harian Pasien Covid-19 Meninggal Selalu Lewati 1.000

21 Hari Terakhir, Penambahan Harian Pasien Covid-19 Meninggal Selalu Lewati 1.000

Nasional
Pertanyakan Penunjukan Emir Moeis Jadi Komisaris BUMN, PSI: Apakah Tidak Ada Orang Berkualitas di Negeri Ini?

Pertanyakan Penunjukan Emir Moeis Jadi Komisaris BUMN, PSI: Apakah Tidak Ada Orang Berkualitas di Negeri Ini?

Nasional
Komnas HAM Usut Dugaan Perusakan Lingkungan dalam Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Komnas HAM Usut Dugaan Perusakan Lingkungan dalam Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Nasional
KPK Keberatan Menindaklanjuti Tindakan Korektif atas Malaadministrasi TWK

KPK Keberatan Menindaklanjuti Tindakan Korektif atas Malaadministrasi TWK

Nasional
Menko PMK Kritik Penyaluran Bansos Ciptakan Kerumunan di Banjarmasin

Menko PMK Kritik Penyaluran Bansos Ciptakan Kerumunan di Banjarmasin

Nasional
Pimpinan Komisi II Minta Polisi Usut Persoalan Penggunaan NIK oleh WNA untuk Vaksinasi Covid-19

Pimpinan Komisi II Minta Polisi Usut Persoalan Penggunaan NIK oleh WNA untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
Lapor Covid-19: Warga DKI Kelas Ekonomi Menengah ke Atas Nilai Vaksinasi Anak Penting

Lapor Covid-19: Warga DKI Kelas Ekonomi Menengah ke Atas Nilai Vaksinasi Anak Penting

Nasional
UPDATE: Sebaran 1.739 Kasus Kematian Covid-19, Tertinggi di Jateng dengan 466

UPDATE: Sebaran 1.739 Kasus Kematian Covid-19, Tertinggi di Jateng dengan 466

Nasional
Panglima TNI Ingatkan Tenaga Kesehatan Selalu Patuhi Protokol Kesehatan

Panglima TNI Ingatkan Tenaga Kesehatan Selalu Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
UPDATE: 22,21 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE: 22,21 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Airlangga: Kita Masih Pertimbangkan Kapan Mendorong Mobilitas Masyarakat

Airlangga: Kita Masih Pertimbangkan Kapan Mendorong Mobilitas Masyarakat

Nasional
UPDATE 5 Agustus: Sebaran 35.764 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

UPDATE 5 Agustus: Sebaran 35.764 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

Nasional
Perekonomian Tumbuh 7,07 Persen, Pimpinan Komisi XI: Kita Terlepas dari Resesi

Perekonomian Tumbuh 7,07 Persen, Pimpinan Komisi XI: Kita Terlepas dari Resesi

Nasional
KPK Eksekusi Eks Bupati Lampung Tengah ke Lapas Sukamiskin

KPK Eksekusi Eks Bupati Lampung Tengah ke Lapas Sukamiskin

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X