Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[HOAKS] Surat Pendataan Guru Madrasah Mengatasnamakan Kemenag

Kompas.com - 26/09/2018, 12:50 WIB
Tim Cek Fakta

Penulis

hoaks

hoaks!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, informasi ini tidak benar.

KOMPAS.com - Beberapa konten di media sosial dan aplikasi pesan WhatsApp mengedarkan informasi mengenai surat dari Kementerian Agama (Kemenag) RI yang diduga bermodus mengambil data pribadi.

Dalam surat tersebut, disebutkan bahwa Kemenag meminta data lengkap guru sekolah madrasah negeri/swasta guna pemutakhiran data pendidikan tahun 2018.

Surat ini mengatasnamakan pihak Kemenag.

Narasi yang beredar:

Berdasarkan pantauan Kompas.com, pihak Kemenag mendapatkan informasi terkait keberadaan surat ini dari media sosial dan aplikasi pesan WhatsApp beberapa hari yang lalu hingga hari ini, Rabu (26/9/2018).

Surat tersebut juga menyebutkan data yang harus dilengkapi, meliputi nama lengkap sekolah, alamat lengkap sekolah, biodata guru (tetap/tidak tetap), dan format pelaporan untuk biodata guru.

Tak hanya itu, guru juga diminta mengirimkan format data tersebut ke sebuah email yang belum jelas keresmiannya.

Penelusuran Kompas.com:

Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Kemenag, Mastuki menegaskan, surat tersebut palsu atau hoaks.

"Surat tersebut palsu, karena di Kemenag tidak ada nomenklatur Direktorat Pendidikan Madrasah," ujar Mastuki saat dihubungi Kompas.com pada Rabu (26/9/2018).

Menurut Mastuki, tak hanya format kop surat saja yang tidak sesuai standar, bahkan penulisan format redaksi, susunan kata, kebenaran diksi, dan lainnya juga tidak sesuai standar.

Tak hanya itu, tahun lalu pun beredar juga surat palsu dengan format sama.

"Hampir sama dengan pola penyebaran hoaks lainnya, tahun lalu juga muncul format surat seperti itu," ujar Mastuki.

Kemenag mengimbau kepada masyarakat, terutama pihak madrasah, guru, siswa dan orangtua untuk berhati-hati ketika menerima surat edaran tersebut.

Baca selengkapnya dalam berita ini: Beredar Surat Guru Madrasah Wajib Lengkapi Data, Kemenag Sebut Hoaks

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com