Kompas.com - 25/09/2018, 18:55 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Agung (MA) tidak membuka rekrutmen calon hakim pada tahun 2018 meskipun sebelumnya telah direncanakan.

"Untuk lowongan calon hakim tahun 2018 ini tidak ada," kata Sekretaris MA, Achmad Setyo Pudjoharsoyo ketika dihubungi di Jakarta, Selasa (25/9/2018), seperti dikutip Antara.

Pudjoharsoyo menjelaskan, semua formasi untuk MA dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sejumlah 1.052 hanya untuk pegawai adminstrasi di lingkungan MA.

Menurut Pudjoharsoyo, pada saat ini MA dinilai lebih membutuhkan calon pegawai negeri sipil (CPNS) lain untuk mendukung kinerja hakim di pengadilan.

Sebelumnya MA sudah mengajukan sekitar 662 formasi calon hakim ditambah formasi yang tidak terpenuhi pada rekrutmen calon hakim 2017.

"Tapi belum disetujui untuk formasi itu, harapan MA tahun 2019 sudah bisa dipenuhi," kata Pudjoharsoyo.

Pada November 2017, MA mengumumkan sebanyak 1.607 peserta dinyatakan lulus seleksi calon hakim 2017 di lingkungan MA.

Setelah menyelesaikan pendidikan prajabatan, 1.607 calon hakim ini akan ditempatkan di 808 pengadilan di seluruh pelosok Indonesia.

Adapun pelamar dari rekrutmen calon hakim 2017 tercatat mencapai 30.716 peserta, sementara MA memilliki kuota sebesar 1.600 orang calon hakim untuk tahun anggaran 2017.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
STAND UP COMEDY INDONESIA
Kompilasi Stand Up Babe Cabita, Ah Sudahlaahhh~
Kompilasi Stand Up Babe Cabita, Ah...
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PDI-P soal Deklarasi Capres 2024: Tunggu Ibu Ketum, Sabar, Jangan Grasah-grusuh

PDI-P soal Deklarasi Capres 2024: Tunggu Ibu Ketum, Sabar, Jangan Grasah-grusuh

Nasional
35 Partai Sudah Diberi Akses Sipol untuk Daftar Pemilu 2024

35 Partai Sudah Diberi Akses Sipol untuk Daftar Pemilu 2024

Nasional
Anggota DPR Usul Jokowi Terbitkan Perppu soal Pemilu, Imbas DOB Papua dan IKN

Anggota DPR Usul Jokowi Terbitkan Perppu soal Pemilu, Imbas DOB Papua dan IKN

Nasional
Susi Pudjiastuti Pesimistis Diusung Jadi Capres 2024: Harus Rasional, Realistis Dong...

Susi Pudjiastuti Pesimistis Diusung Jadi Capres 2024: Harus Rasional, Realistis Dong...

Nasional
Didukung Maju Jadi Capres, Susi Pudjiastuti: 'There Is No Room' untuk Saya

Didukung Maju Jadi Capres, Susi Pudjiastuti: "There Is No Room" untuk Saya

Nasional
Epidemiolog Sebut Masker, Testing, Vaksinasi Booster Kunci Kendalikan Kenaikan Covid-19

Epidemiolog Sebut Masker, Testing, Vaksinasi Booster Kunci Kendalikan Kenaikan Covid-19

Nasional
Presiden Partai Buruh Kritik Pasal Penghinaan Presiden pada RKHUP, Sebut Bahayakan Demokrasi

Presiden Partai Buruh Kritik Pasal Penghinaan Presiden pada RKHUP, Sebut Bahayakan Demokrasi

Nasional
Koalisi Gerindra-PKB Disebut Putuskan Capres-Cawapres dalam Waktu Dekat

Koalisi Gerindra-PKB Disebut Putuskan Capres-Cawapres dalam Waktu Dekat

Nasional
Kopi Susi Deklarasi Dukung Susi Pudjiastuti Maju Pilpres 2024

Kopi Susi Deklarasi Dukung Susi Pudjiastuti Maju Pilpres 2024

Nasional
Pemerintah dan Masyarakat Diminta Waspadai Subvarian Baru Omicron BA.2.75

Pemerintah dan Masyarakat Diminta Waspadai Subvarian Baru Omicron BA.2.75

Nasional
Bentuk Gugus Tugas Keamanan Sipol, KPU Gandeng BIN hingga BRIN

Bentuk Gugus Tugas Keamanan Sipol, KPU Gandeng BIN hingga BRIN

Nasional
Cerita Puan Soal Bung Karno yang Dijuluki Arsitek Kemerdekaan Bangsa-bangsa

Cerita Puan Soal Bung Karno yang Dijuluki Arsitek Kemerdekaan Bangsa-bangsa

Nasional
Pemerintah Tarik Kebijakan Pelonggaran Masker di Luar Ruangan, Epidemiolog: Keputusan Tepat

Pemerintah Tarik Kebijakan Pelonggaran Masker di Luar Ruangan, Epidemiolog: Keputusan Tepat

Nasional
91.106 Calon Haji Reguler Sudah Diberangkatkan ke Tanah Suci

91.106 Calon Haji Reguler Sudah Diberangkatkan ke Tanah Suci

Nasional
PDI-P Serahkan ke Jokowi soal Pengganti Tjahjo Kumolo, Djarot: Kita Tak Pernah Minta Jatah

PDI-P Serahkan ke Jokowi soal Pengganti Tjahjo Kumolo, Djarot: Kita Tak Pernah Minta Jatah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.