Visi dan Misi Capres-Cawapres Bisa Direvisi Selama Kampanye

Kompas.com - 25/09/2018, 15:26 WIB
Dua pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dan Joko Widodo-Maruf Amin saat acara pengambilan nomor urut di Kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Jumat (21/9/2018).KOMPAS.COM/ KRISTIANTO PURNOMO Dua pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dan Joko Widodo-Maruf Amin saat acara pengambilan nomor urut di Kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Jumat (21/9/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah merilis visi dan misi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden peserta Pemilu 2019, yakni Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Namun demikian, visi-misi tersebut masih bisa direvisi sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Artinya, sembari berkampanye, pasangan calon masih diperbolehkan untuk memperbaiki visi dan misi.

Baca juga: Kubu Prabowo-Sandi: Situs Skandal Sandiaga Fitnah Paling Kejam

Selain itu, pasangan calon juga masih diperbolehkan untuk mengubah anggota tim kampanye, sembari masa kampanye berjalan.

"Iya, nggak ada masalah (revisi visi misi dalam masa kampanye). Termasuk soal itu, tim kampanye, nanti sambil berjalan masih bisa ditambah dan dikurangi," kata Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (24/9/2018).

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Visi dan Misi

Pramono mengatakan, tak ada batasan akhir perbaikan visi dan misi pasangan calon. Sebab, ke depannya isu-isu negara akan berkembang.

Penting untuk menyesuaikan visi dan misi dengan perkembangan isu.

Baca juga: Kubu Jokowi-Maruf Minta Situs Skandal Sandiaga Segera Ditutup

Paling penting, kedua paslon telah mendaftarkan visi dan misi serta anggota tim kampanye awal ke KPU.

Jika nantinya ada perubahan, maka paslon diminta untuk menginformasikannya ke KPU.

"Kewajiban pertama itu kan pertama saat mendaftar mereka mengumpulkan visi dan misi. Itu yang penting. Tapi sambil jalan, itu kan bisa ada perubahan dan bisa disampaikan sambil merespons dinamika yang berkembang," tutur Pramono.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Amnesty Internasional Indonesia Temukan 4 Korban Diduga Dianiaya Aparat saat Kerusuhan 21-22 Mei

Amnesty Internasional Indonesia Temukan 4 Korban Diduga Dianiaya Aparat saat Kerusuhan 21-22 Mei

Nasional
Polisi Berhak Bubarkan Aksi Tak Berizin dan Tak Taati Aturan

Polisi Berhak Bubarkan Aksi Tak Berizin dan Tak Taati Aturan

Nasional
Di Konferensi Pasukan Perdamaian Dunia, Wapres Tekankan Pentingnya Diplomasi

Di Konferensi Pasukan Perdamaian Dunia, Wapres Tekankan Pentingnya Diplomasi

Nasional
Kembali Jerat Mantan Bupati Bogor, KPK Ingatkan Efek Domino Korupsi di Daerah

Kembali Jerat Mantan Bupati Bogor, KPK Ingatkan Efek Domino Korupsi di Daerah

Nasional
KPU Disarankan Libatkan Mahasiswa Sebagai Petugas KPPS

KPU Disarankan Libatkan Mahasiswa Sebagai Petugas KPPS

Nasional
Sempat Tak Hadir, Menag dan Khofifah Dipanggil Lagi Jadi Saksi di Pengadilan Tipikor

Sempat Tak Hadir, Menag dan Khofifah Dipanggil Lagi Jadi Saksi di Pengadilan Tipikor

Nasional
UGM: Petugas KPPS Meninggal Tak Hanya karena Lelah, tapi juga Faktor Psikologis

UGM: Petugas KPPS Meninggal Tak Hanya karena Lelah, tapi juga Faktor Psikologis

Nasional
Harry Tanoe: Semakin Banyak yang Merapat ke Koalisi, Semakin Bagus...

Harry Tanoe: Semakin Banyak yang Merapat ke Koalisi, Semakin Bagus...

Nasional
Dari Kalteng, 2 Teroris dan 32 Anggota Keluarganya Jalani Program Deradikalisasi di Jakarta

Dari Kalteng, 2 Teroris dan 32 Anggota Keluarganya Jalani Program Deradikalisasi di Jakarta

Nasional
KPK Harap Kemenkumham Bersikap Terbuka soal Pemindahan Koruptor e Nusakambangan

KPK Harap Kemenkumham Bersikap Terbuka soal Pemindahan Koruptor e Nusakambangan

Nasional
Jusuf Kalla Tak Masalah Parpol Pengusung Prabowo Berkoalisi dengan Jokowi

Jusuf Kalla Tak Masalah Parpol Pengusung Prabowo Berkoalisi dengan Jokowi

Nasional
Jokowi Minta Konglomerat Indonesia Bangun Hotel di 10 Destinasi Wisata Baru, Khususnya Mandalika

Jokowi Minta Konglomerat Indonesia Bangun Hotel di 10 Destinasi Wisata Baru, Khususnya Mandalika

Nasional
Prabowo Bahas Masa Depan Koalisi Pasca Putusan MK

Prabowo Bahas Masa Depan Koalisi Pasca Putusan MK

Nasional
Diumumkan Lebih Cepat, MK Diprediksi Sudah Kantongi Putusan Sengketa Hasil Pilpres

Diumumkan Lebih Cepat, MK Diprediksi Sudah Kantongi Putusan Sengketa Hasil Pilpres

Nasional
5 Saran World Bank untuk Pemerintah, Mulai dari Pendidikan hingga Investasi

5 Saran World Bank untuk Pemerintah, Mulai dari Pendidikan hingga Investasi

Nasional

Close Ads X