Indeks Kerawanan Pemilu: Teluk Bintuni dan Lombok Timur Paling Rawan

Kompas.com - 25/09/2018, 11:42 WIB
peluncuran ikp 2019 KOMPAS.com/Fitria Chusna Farisapeluncuran ikp 2019

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019. IKP digunakan sebagai referensi dan acuan Bawaslu untuk mencegah potensi pelanggaran dan kerawanan Pemilu.

"IKP 2019 merupakan upaya sungguh-sungguh dari Bawaslu RI untuk melakukan pemetaan dan deteksi dini terhadap berbagai potensi pelanggaran dan kerawanan pemilu 2019," kata Ketua Bawaslu Abhan dalam sambutannya di peluncuran IKP 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (24/9/2018).

Kerawanan pemilu dalam IKP didefinisikan sebagai segala hal yang menimbulkan gangguan dan berpotensi menghambat proses pemilihan umum yang inklusif dan benar.

Melalui IKP, diharapkan sengketa pemilu di daerah-daerah, terutama daerah dengan indeks kerawanan tinggi, dapat diminimalisasi.

"IKP digunakan untuk meminimalisir terjadinya sengketa pemilu karena adanya identifikasi potensi kerawanan sejak awal," kata Abhan.

IKP disusun berdasar penyempurnaan dari IKP sebelumnya, yang dilakukan di 34 provinsi meliputi 514 kabupaten/kota di Indonesia.

Penyempurnaan tersebut dilakukan melalui penelitian oleh Bawaslu dan sejumlah stake holder, seperti kementerian, lembaga, akademisi, dan pihak-pihak terkait lainnya.

Berdasar hasil penelitian yang digelar Juni-September 2018, ditemukan rata-rata skor IKP secara nasional berada di kategori sedang, yaitu 33-66. Tak ada daerah yang dinyatakan kategori rendah, atau dengan skor 0-33. Sedangkan kategori tinggi diukur dengan skor 66-100.

Baca juga: Bawaslu Imbau Publik dan Elite Parpol Tak Saling Fitnah dalam Kampanye

Dua kabupaten/kota mendapat skor kerawanan tertinggi. Dua daerah itu yakni Teluk Bintuni, Papua Barat dengan skor 73,50 dan Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat 71,89.

Abhan menjelaskan, setiap provinsi memiliki karakteristik kerawanan yang berbeda. Namun, rata-rata potensi kerawanan pemilu 2019 menunjukkan, kerawanan pemilu paling banyak terkait dengan penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil, serta terkait dengan dimensi kontestasi.

Selain dua isu tersebut, lanjut Abhan, ada sejumlah potensi kerawanan yang juga harus menjadi perhatian.

Misalnya seperti isu hak pilih, kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, ajudikasi keberatan pemili, pengawasan pemilu, representasj gender dan minoritas, hingga proses pencalonan.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahfud MD Tolak Tawaran Bantuan Dubes AS untuk Atasi Persoalan Natuna

Mahfud MD Tolak Tawaran Bantuan Dubes AS untuk Atasi Persoalan Natuna

Nasional
Bamsoet Nilai Banjir Jakarta Bawa Hikmah, Minimal Saling Kenal Tetangga

Bamsoet Nilai Banjir Jakarta Bawa Hikmah, Minimal Saling Kenal Tetangga

Nasional
Bamsoet Minta Golkar Hati-hati Usung Calon pada Pilkada 2020

Bamsoet Minta Golkar Hati-hati Usung Calon pada Pilkada 2020

Nasional
Jokowi Ingatkan Yasonna, Ketua MPR: Itu Berlaku untuk Semua Pejabat

Jokowi Ingatkan Yasonna, Ketua MPR: Itu Berlaku untuk Semua Pejabat

Nasional
Golkar Sebut Penyederhanaan Partai di Parlemen Penting Dilakukan

Golkar Sebut Penyederhanaan Partai di Parlemen Penting Dilakukan

Nasional
Masjid Agung Demak dan Pengaruh Tionghoa...

Masjid Agung Demak dan Pengaruh Tionghoa...

Nasional
Mahfud MD Akan ke Malaysia, Bahas Penculikan WNI oleh Abu Sayyaf

Mahfud MD Akan ke Malaysia, Bahas Penculikan WNI oleh Abu Sayyaf

Nasional
Cerita Menhan Malaysia Naik Pesawat Buatan RI ke Jakarta, Penerbangan Jadi Lebih Lama

Cerita Menhan Malaysia Naik Pesawat Buatan RI ke Jakarta, Penerbangan Jadi Lebih Lama

Nasional
Ketua MPR Minta BPK Audit Menyeluruh Jiwasraya, Asabri, hingga BPJS

Ketua MPR Minta BPK Audit Menyeluruh Jiwasraya, Asabri, hingga BPJS

Nasional
Menurut Mahfud MD, Indonesia dan Malaysia Sama-sama Ingin Jadi Negara Islami

Menurut Mahfud MD, Indonesia dan Malaysia Sama-sama Ingin Jadi Negara Islami

Nasional
Bamsoet: Kita Hindari Pansus Jiwasraya untuk Kurangi Kegaduhan

Bamsoet: Kita Hindari Pansus Jiwasraya untuk Kurangi Kegaduhan

Nasional
Bambang Widjojanto Nilai Kenaikan Indeks Persepsi Korupsi Mesti Dilihat Hati-hati

Bambang Widjojanto Nilai Kenaikan Indeks Persepsi Korupsi Mesti Dilihat Hati-hati

Nasional
PDI-P: Hari Raya Imlek sebagai Hari Libur Nasional merupakan Ekspresi Semangat Kebangsaan

PDI-P: Hari Raya Imlek sebagai Hari Libur Nasional merupakan Ekspresi Semangat Kebangsaan

Nasional
Jejak Orang Tionghoa dalam Penyebaran Islam di Pulau Jawa

Jejak Orang Tionghoa dalam Penyebaran Islam di Pulau Jawa

Nasional
Dari Daratan Tiongkok ke Kota Medan, Tjong A Fie Sang Dermawan...

Dari Daratan Tiongkok ke Kota Medan, Tjong A Fie Sang Dermawan...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X