Praktik Politik Uang Diprediksi Meninggi di Akhir Masa Kampanye

Kompas.com - 25/09/2018, 09:47 WIB
ilustrasi uang dalam amplop. Thinkstockilustrasi uang dalam amplop.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini berpendapat, praktik politik uang sangat dimungkinkan selama masa kampanye Pemilu 2019.

Diketahui masa kampanye untuk pemilihan umum serentak 2019 resmi dimulai pada tanggal 23 September 2018 hingga 13 April 2019 mendatang.

Titi menuturkan, para calon anggota legislatif lebih mengutamakan pendekatan personal seperti mendatangi satu per satu rumah pemilih daripada mengumpulkan massa. Hal itu justru berpotensi mendorong praktik politik uang.

Baca juga: Masyarakat Masih Pilih Caleg Bermasalah karena Tidak Tahu hingga Politik Uang

“Dalam konteks pertemuan tatap muka yang sistemnya door to door, lalu kemudian pertemuan terbatas, tetapi intensitas praktik politik uang pasti meninggi menjelang masa akhir kampanye dan masa tenang,” ujar Titi melalui sambungan telepon dengan Kompas.com, Selasa (25/9/2018).

Menurut Titi, interaksi para caleg dengan pemilih di ruang tertutup dan di akhir masa kampanye dilakukan untuk membangun ingatan komitmen final para pemilih melalui politik transaksional.

“Dalam masa kampanye yang panjang mereka (para caleg) lebih mengoptimalkan pertemuan tatap muka, blusukan, kampanye di medsos akan lebih kencang,” kata Titi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Potensi politik uang sebelum akhir masa kampanye, godaan praktik politik uang akan muncul dalam blususkan-blusukan, karena merasa perlu memberikan sesuatu tetapi di luar dibolehkan,” sambung Titi.

Menurut Titi, praktik politik uang cerminan bentuk dari ketidak percayaan diri para caleg terhadap hubungan yang sudah dibangun dengan para konstituen atau pemilih.

Baca juga: Andi Arief Ungkap Awal Cuitan Politik Uang yang Bikin Berang PKS dan PAN

“Mereka (para caleg) daripada turun lapangan sibuk makan waktu, merepotkan mereka lebih memilih jalan pintas. Mereka tidak percaya diri dalam kemampuan membangun hubungan dengan para pemilih atau konstituen,” tutur Titi.

Selain itu, menurut Titi, praktik politik uang juga mencerminkan ketidakpercayaan pada sistem pengawasan, pencegahan, dan penegakan hukum yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu serta aparat penegak hukum.

Politik uang merefleksi ketidakyakinan bahwa terjadi penegakan, pencegahan, dan pengawasan yang baik terhadap praktik politik uang, makanya terus terjadi,” kata Titi.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penjelasan DPP PSI soal Alasan dan Proses Pemecatan Viani LImardi

Penjelasan DPP PSI soal Alasan dan Proses Pemecatan Viani LImardi

Nasional
56 Pegawai KPK Direkrut Jadi ASN Polri, Istana: Upaya Baik Selesaikan Masalah

56 Pegawai KPK Direkrut Jadi ASN Polri, Istana: Upaya Baik Selesaikan Masalah

Nasional
Irjen Napoleon Jadi Tersangka Kasus Penganiayaan Muhammad Kece

Irjen Napoleon Jadi Tersangka Kasus Penganiayaan Muhammad Kece

Nasional
UPDATE: 4.211.460 Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Hati-hati Longgarkan Aktivitas Warga

UPDATE: 4.211.460 Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Hati-hati Longgarkan Aktivitas Warga

Nasional
Menghukum Parpol yang Kadernya Terlibat Korupsi

Menghukum Parpol yang Kadernya Terlibat Korupsi

Nasional
Pemerintah Usul Pileg dan Pilpres Digelar 15 Mei 2024, Ini Tanggapan Parpol

Pemerintah Usul Pileg dan Pilpres Digelar 15 Mei 2024, Ini Tanggapan Parpol

Nasional
Dilema Pembelajaran Tatap Muka di Tengah Pandemi Covid-19...

Dilema Pembelajaran Tatap Muka di Tengah Pandemi Covid-19...

Nasional
Kunjungan ke Bandung, Wapres Sambangi Agrowisata hingga Pimpin Rapat Kemiskinan Ekstrem

Kunjungan ke Bandung, Wapres Sambangi Agrowisata hingga Pimpin Rapat Kemiskinan Ekstrem

Nasional
Kisah Amelia Achmad Yani, 20 Tahun Menepi ke Desa Mengobati Luka Batin

Kisah Amelia Achmad Yani, 20 Tahun Menepi ke Desa Mengobati Luka Batin

Nasional
Pemuda Pegiat Mangrove Minta Beasiswa Kursus Ekspor, Jokowi Siapkan Tiket

Pemuda Pegiat Mangrove Minta Beasiswa Kursus Ekspor, Jokowi Siapkan Tiket

Nasional
Rencana Polri Rekrut 56 Pegawai KPK Dinilai Tunjukkan TWK Tak Bermakna

Rencana Polri Rekrut 56 Pegawai KPK Dinilai Tunjukkan TWK Tak Bermakna

Nasional
Jika Pemecatan Tak Dibatalkan, 56 Pegawai KPK Dinilai Kehilangan Hak Absolut

Jika Pemecatan Tak Dibatalkan, 56 Pegawai KPK Dinilai Kehilangan Hak Absolut

Nasional
Aturan Lengkap Protokol Kesehatan PON XX Papua dalam Inmendagri 46/2021

Aturan Lengkap Protokol Kesehatan PON XX Papua dalam Inmendagri 46/2021

Nasional
Fadjroel: Perdebatan soal Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Tak Boleh Dihentikan

Fadjroel: Perdebatan soal Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Tak Boleh Dihentikan

Nasional
1 Hari Jelang Pemberhentian Pegawai KPK Tak Lolos TWK, Akankah Jokowi Bersikap?

1 Hari Jelang Pemberhentian Pegawai KPK Tak Lolos TWK, Akankah Jokowi Bersikap?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.