Praktik Politik Uang Diprediksi Meninggi di Akhir Masa Kampanye

Kompas.com - 25/09/2018, 09:47 WIB
ilustrasi uang dalam amplop. Thinkstockilustrasi uang dalam amplop.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini berpendapat, praktik politik uang sangat dimungkinkan selama masa kampanye Pemilu 2019.

Diketahui masa kampanye untuk pemilihan umum serentak 2019 resmi dimulai pada tanggal 23 September 2018 hingga 13 April 2019 mendatang.

Titi menuturkan, para calon anggota legislatif lebih mengutamakan pendekatan personal seperti mendatangi satu per satu rumah pemilih daripada mengumpulkan massa. Hal itu justru berpotensi mendorong praktik politik uang.

Baca juga: Masyarakat Masih Pilih Caleg Bermasalah karena Tidak Tahu hingga Politik Uang

“Dalam konteks pertemuan tatap muka yang sistemnya door to door, lalu kemudian pertemuan terbatas, tetapi intensitas praktik politik uang pasti meninggi menjelang masa akhir kampanye dan masa tenang,” ujar Titi melalui sambungan telepon dengan Kompas.com, Selasa (25/9/2018).

Menurut Titi, interaksi para caleg dengan pemilih di ruang tertutup dan di akhir masa kampanye dilakukan untuk membangun ingatan komitmen final para pemilih melalui politik transaksional.

“Dalam masa kampanye yang panjang mereka (para caleg) lebih mengoptimalkan pertemuan tatap muka, blusukan, kampanye di medsos akan lebih kencang,” kata Titi.

“Potensi politik uang sebelum akhir masa kampanye, godaan praktik politik uang akan muncul dalam blususkan-blusukan, karena merasa perlu memberikan sesuatu tetapi di luar dibolehkan,” sambung Titi.

Menurut Titi, praktik politik uang cerminan bentuk dari ketidak percayaan diri para caleg terhadap hubungan yang sudah dibangun dengan para konstituen atau pemilih.

Baca juga: Andi Arief Ungkap Awal Cuitan Politik Uang yang Bikin Berang PKS dan PAN

“Mereka (para caleg) daripada turun lapangan sibuk makan waktu, merepotkan mereka lebih memilih jalan pintas. Mereka tidak percaya diri dalam kemampuan membangun hubungan dengan para pemilih atau konstituen,” tutur Titi.

Selain itu, menurut Titi, praktik politik uang juga mencerminkan ketidakpercayaan pada sistem pengawasan, pencegahan, dan penegakan hukum yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu serta aparat penegak hukum.

Politik uang merefleksi ketidakyakinan bahwa terjadi penegakan, pencegahan, dan pengawasan yang baik terhadap praktik politik uang, makanya terus terjadi,” kata Titi.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku
Komentar


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengangkatan Ahok Jadi Direksi BUMN Langgar UU jika...

Pengangkatan Ahok Jadi Direksi BUMN Langgar UU jika...

Nasional
Tanggapi Protes Imam Nahrawi, KPK Sebut Kerabat Tersangka Boleh Jenguk Kecuali...

Tanggapi Protes Imam Nahrawi, KPK Sebut Kerabat Tersangka Boleh Jenguk Kecuali...

Nasional
Angka Kepercayaan Publik yang Menurun Jadi Pelecut Bagi KPK

Angka Kepercayaan Publik yang Menurun Jadi Pelecut Bagi KPK

Nasional
Mayoritas Peserta Rapimnas Golkar Dukung Airlangga Lanjutkan Kepemimpinan

Mayoritas Peserta Rapimnas Golkar Dukung Airlangga Lanjutkan Kepemimpinan

Nasional
Ketua Majelis Syuro: Saya Ingin PKS Tak Jadi Partai Menengah di Pemilu 2024

Ketua Majelis Syuro: Saya Ingin PKS Tak Jadi Partai Menengah di Pemilu 2024

Nasional
Saat Hakim Minta Eks Dirut PT INTI Tak Berkamuflase...

Saat Hakim Minta Eks Dirut PT INTI Tak Berkamuflase...

Nasional
Eks Dirut PT INTI Ungkap Alasan Ingin Dapat Pengadaan Semi BHS 6 Bandara di AP II

Eks Dirut PT INTI Ungkap Alasan Ingin Dapat Pengadaan Semi BHS 6 Bandara di AP II

Nasional
Gandeng Perusahaan China, Pemerintah Bangun PLTG 1,3 Miliar Dollar AS di Bali

Gandeng Perusahaan China, Pemerintah Bangun PLTG 1,3 Miliar Dollar AS di Bali

Nasional
Aburizal Ingin Pemilihan Ketum Golkar Melalui Musyawarah Mufakat

Aburizal Ingin Pemilihan Ketum Golkar Melalui Musyawarah Mufakat

Nasional
Eks Dirut PT INTI Mengaku Beri Uang Rp 2 Miliar ke Eks Dirkeu AP II untuk Lunasi Utang

Eks Dirut PT INTI Mengaku Beri Uang Rp 2 Miliar ke Eks Dirkeu AP II untuk Lunasi Utang

Nasional
Menko PMK: Sebelum Lulus Pembekalan Pranikah Enggak Boleh Nikah

Menko PMK: Sebelum Lulus Pembekalan Pranikah Enggak Boleh Nikah

Nasional
Menhub Minta GrabWheels Beroperasi Terbatas Seperti di Tempat Hiburan

Menhub Minta GrabWheels Beroperasi Terbatas Seperti di Tempat Hiburan

Nasional
Soal Sertifikasi Perkawinan, Komisi VIII DPR: Jangan Sampai Memberatkan Warga

Soal Sertifikasi Perkawinan, Komisi VIII DPR: Jangan Sampai Memberatkan Warga

Nasional
Erick Thohir: Ahok Harus Mundur dari PDI-P jika Jabat Pimpinan BUMN

Erick Thohir: Ahok Harus Mundur dari PDI-P jika Jabat Pimpinan BUMN

Nasional
Aburizal Bakrie: 2024 Golkar Harus Bisa Mencalonkan Presiden Sendiri

Aburizal Bakrie: 2024 Golkar Harus Bisa Mencalonkan Presiden Sendiri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X