KPU Ingatkan Jokowi Tak Pakai Istana untuk Agenda Pilpres

Kompas.com - 24/09/2018, 16:34 WIB
Kepala Staf Kepresidenan Heru Budi Hartono bersama Kepala Biro Tekmas KPU Nur Syarifah dan Kepala Biro Bawaslu LA Bayoni usai pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/9/2018). KOMPAS.com/IhsanuddinKepala Staf Kepresidenan Heru Budi Hartono bersama Kepala Biro Tekmas KPU Nur Syarifah dan Kepala Biro Bawaslu LA Bayoni usai pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/9/2018).
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum ( KPU) melarang Presiden Joko Widodo menggunakan Istana Kepresidenan untuk agenda-agenda pemilihan presiden 2019.

Hal itu ditegaskan oleh KPU usai bertemu dengan perangkat Istana Kepresidenan, Senin (24/9/2019). 

Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Kepala Biro Teknis Masyarakat KPU Nur Syariah dan Kepala Biro Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Bawaslu La Bayoni.

Nur Syarifah mengungkapkan, Istana Kepresidenan di semua lokasi merupakan fasilitas negara yang tidak melekat terhadap Presiden.

Oleh karena itu, Presiden Jokowi tidak boleh menggunakannya untuk kepentingan sebagai calon presiden 2019.

"Intinya adalah istana merupakan fasilitas negara. Fasilitas negara tidak boleh digunakan untuk kandidasi," kata Nur kepada wartawan usai pertemuan.

Nur menjelaskan, sebagai petahana, hanya ada tiga fasilitas yang membedakan Jokowi dengan kandidat lain, yaitu pengamanan paspampres, protokoler dan kesehatan. Ketiga fasilitas tersebut melekat kepada Jokowi baik sebagai presiden atau pun sebagai capres.

Namun, Nur juga meminta agar aparatur sipi negara (ASN) yang berada di lembaga kepresidenan dan melekat ke Presiden untuk menjaga netralitas dalam Pilpres 2019.

"Pelaksanaan tugas kepresidenan tetap harus mengacu pada peraturan perundangan. Jadi kami imbau ASN yang melekat tetap harus bekerja dengan baik, profesional dan proporsional," kata dia.

Baca juga: KPU Ingatkan Pegawai Istana Netral di Pilpres 2019

Sementara, lanjut Nur, untuk fasilitas kendaraan seperti pesawat kepresidenan hingga mobil dinas dikembalikan kepada aturan terkait pengamanan.

"Karena tentunya kendaraan Kepresidenan ini kan ada spesifikasi khusus untuk pengamanan. Sepanjang itu kemudian bahwa dia bagian dari pengamanan, maka itu hak dari presiden untuk mendapatkan fasilitas semacam itu," ujarnya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X