KPK Periksa Zainudin Hasan sebagai Tersangka Dugaan Suap di Pemkab Lampung Selatan

Kompas.com - 24/09/2018, 11:43 WIB
Bupati Lampung Selatan nonaktif Zainudin Hasan bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (9/8). Zainudin Hasan menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka setelah ditahan KPK terkait kasus suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan tahun anggaran 2018. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww/18. Aprillio AkbarBupati Lampung Selatan nonaktif Zainudin Hasan bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (9/8). Zainudin Hasan menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka setelah ditahan KPK terkait kasus suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan tahun anggaran 2018. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww/18.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Bupati nonaktif Lampung Selatan, Zainudin Hasan, Senin (24/9/2018).

Zainudin, yang merupakan adik dari Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap di Pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2018.

"Pemeriksaan berkaitan dengan kasus suap pengadaan barang dan jasa di Pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2018,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin.

Baca juga: KPK Telusuri Dugaan Merintangi Penyidikan dalam Kasus Bupati Lampung Selatan

Terkait kasus tersebut, KPK juga berencana memeriksa Komisaris PT Naga 9 Emas Yoga Swara dan Amdani Sanusi, dari pihak swasta.

Dalam kasus ini, Zainudin, anggota DPRD Provinsi Lampung Agus Bhakti Nugroho, dan Kepala Dinas PUPR Lampung Selatan Anjar Asmara diduga menerima suap Rp 600 juta dari pemilik CV 9 Naga, Gilang Ramadhan.

Uang itu terkait penunjukan Gilang sebagai pelaksana proyek.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: KPK Perpanjang Masa Penahanan Tersangka Kasus Suap Bupati Lampung Selatan

Menurut KPK, atas arahan Zainudin, Agus Bhakti mengatur proses lelang, sehingga Gilang mendapatkan 15 proyek pada tahun 2018.

Sebanyak 15 proyek di Dinas PUPR itu senilai total Rp 20 miliar.

KPK menduga Gilang meminjam banyak nama perusahaan untuk setiap proyek yang dimenangkan. Meski berbeda nama perusahaan, semuanya dikendalikan oleh Gilang.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.