Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKB: Masalah Atribut Parpol di Deklarasi Kampanye Damai Tak Perlu Dilebih-lebihkan

Kompas.com - 24/09/2018, 10:17 WIB
Sandro Gatra

Editor

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PKB Abdul Kadir Karding menilai, tidak perlu dilebih-lebihkan polemik adanya atribut partai dalam Deklarasi Kampanye Damai pada Minggu (23/9/2018) pagi.

Menurut dia, KPU tidak bisa mengontrol apabila ada kejadian di luar lokasi deklarasi.

"Di luar wilayah kampanye damai, tentu KPU tidak bisa mengontrol semua karena spontan dukungan dari para relawan pasangan calon termasuk dari pasangan Jokowi-Ma'ruf," kata Karding di Jakarta, Senin (24/9/2018), seperti dikutip Antara.

Baca juga: SBY “Walk Out” Saat Karnaval Kampanye Damai Pemilu 2019

Dia menjelaskan, memang ada kesepakatan partai politik peserta Deklarasi Kampanye Damai tidak membawa alat peraga dari parpol masing-masing.

Menurut dia, seluruh parpol telah menaati sebatas di wilayah-wilayah yang disepakati sebagai wilayah kampanye damai.

Karding mengatakan, relawan serta parpol riang gembira mengikuti acara tersebut sehingga tidak ada hal aneh yang dipersoalkan.

"Justru saya melihat partisipasi dan keriangan masyarakat sesuai tujuan kita, yaitu membangun pemilu yang kompetisinya dibangun atas suasana riang gembira," ujarnya.

Baca juga: SBY WO, KPU Yakin Rute Pawai Festival Steril dari Atribut Parpol

Selain itu, Karding mengaku melihat di media sosial Twitter, ada sebuah foto yang memperlihatkan bendera Demokrat berada di belakang Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono saat berjalan pada karnaval Deklarasi Kampanye Damai.

Hal itu, menurut dia, perlu diklarifikasi ke publik agar tidak merugikan pihak Jokowi-Ma'ruf seakan-akan menjadi pihak yang tidak taat dan tidak adil saat deklarasi kampanye damai.

Sebelumnya, SBY "walkout" dalam acara karnaval Deklarasi Kampanye Damai Pemilu 2019 di Monas, Jakarta, Minggu.

Baca juga: Cerita Sandiaga Cari SBY yang Hilang Usai Festival Kampanye Damai

Partai Demokrat protes keras kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena banyak kesepakatan dalam Deklarasi Kampanye Damai Pemilu 2019 yang dilanggar.

Misalnya ada atribut partai politik dalam acara tersebut sehingga SBY mengambil sikap "walkout" dalam karnaval Deklarasi Kampanye Damai.

"Partai Demokrat dan Susilo Bambang Yudhoyono protes keras terhadap KPU dalam acara Deklarasi Kampanye Damai. Tadi SBY hadir namun sekitar lima menit mengikuti konvoi, beliau turun dan 'walkout' karena banyak aturan yang dilanggar," kata Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan di Kawasan Monas, Jakarta, Minggu (23/9).

Hinca mengatakan awalnya kesepakatan peserta Deklarasi Kampanye Damai hanya menggunakan pakaian adat dan tidak membawa atribut partai agar tidak terkesan kampanye.

Namun, menurut dia, pada kenyataannya, dalam acara tersebut banyak atribut parpol namun tidak dilarang KPU.

Hinca menjelaskan sejak awal kesepakatannya adalah hanya menggunakan pakaian adat sehingga pihaknya tidak membawa atribut parpol kecuali yang disediakan KPU dan partainya memegang komitmen tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Sumber Antara
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

Nasional
Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Nasional
Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Nasional
Imigrasi Bakal Terapkan 'Bridging Visa' Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Imigrasi Bakal Terapkan "Bridging Visa" Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Nasional
Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Nasional
Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Nasional
KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

Nasional
17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

Nasional
Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Nasional
PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com