Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komentar KPU soal SBY yang "WO" Saat Festival Kampanye Damai

Kompas.com - 23/09/2018, 12:42 WIB
Yoga Sukmana,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) merespons protes Partai Demokrat soal penyelenggaraan deklarasi kampanye damai Pemilu 2019 yang berlangsung di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Minggu (23/8/2018) pagi.

Awalnya, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menghadiri acara ini. Namun, ia memilih "walk out" saat acara pawai deklarasi kampanye damai.

SBY yang ikut dalam rombongan pawai turun dari mobil golf yang ditumpanginya karena merasa banyak kesepakatan terkait atribut parpol saat deklarasi kampanye damai dilanggar.

Hasyim mengatakan, memang ada kesepakatan parpol terkait deklarasi kampanye damai.

Baca juga: SBY “Walk Out” Saat Karnaval Kampanye Damai Pemilu 2019

Beberapa kesepakatan itu, pertama, tidak boleh ada atribut parpol di area lokasi deklarasi yakni di area Monas, Jakarta Pusat.

Kedua, jika ada bendara parpol, maka hanya sebatas bendara kecil yang sudah disediakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Namun ia menegaskan, hal itu berlaku di area deklarasi.

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menghadiri acara deklarasi kampanye damai di Lapangan Monas, Jakarta, Minggu (23/9/2018).KOMPAS.com/ABBA GABRILIN Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menghadiri acara deklarasi kampanye damai di Lapangan Monas, Jakarta, Minggu (23/9/2018).
Sementara itu kata dia, area di luar tempat deklarasi bukan termasuk bagian area tanggung jawab KPU.

"Kalau pun ada yang bawa bendera bawa atribut terkait dukung mendukung paslon tertentu, itu di luar arena deklarasi damai yang sudah ditentukan okeh KPU, karena tadi kan memang karnavalnya keluar area yang ditentukan," kata Hasyim, di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Minggu siang.

Oleh karena itu, KPU menilai banyaknya atribut parpol di luar area deklarasi bukan persoalan. Apalagi, kata dia, ada juga masyarakat yang menggunakan atribut pro Prabowo.

Hingga saat ini, Hasyim mengaku belum menerima protes langsung dari Partai Demokrat.

KPU juga belum mengecek apakah Partai Demokrat ikut menandatangani deklarasi kampanye damai atau tidak karena aksi walk out SBY.

Baca juga: SBY Hadiri Deklarasi Kampanye Damai di Monas

Meski demikian, KPU memastikan tidak ada sanksi jika parpol tak tanda tangan deklarasi kampanye damai. Hal itu hanya simbol apakah parpol setuju atau tidak dengan kampanye damai.

SBY "walk out"

Sebelumnya, Partai Demokrat melancarkan protes terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI saat deklarasi kampanye damai Pemilu 2019 yang berlangsung di kawasan Monas, Jakarta Pusat.

“Tadi teman-teman lihat Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) hadir. Tadi malam saya telepon Ketua KPU (bahwa) Pak SBY akan hadir. Tapi baru kira-kira lima menit tadi ikut defile, beliau (SBY) turun dan walk out meninggalkan barisan,” kata Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan saat ditemui usai acara deklarasi kampanye damai itu.

Menurut Hinca, SBY walk out karena melihat banyak sekali aturan main yang dilanggar, tak sesuai dengan apa yang disepakati dari awal.

“Misalnya kan kita sepakat pakaian adat saja dan tidak membawa parpol apalagi membawa atribut begitu banyak sehingga terkesan sudah kampanye,” kata Hinca.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Menuju Istana 2019

Kompas TV Badan Pengawas Pemilu mengumukan hasil pemutakhiran data pemilih dan pengawasan dana kampanye pada Pilkada Serentak 2018.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com