Fahri Hamzah Ingatkan Pemerintah Terkait Data Beras

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengingatkan pemerintah terkait  belum selarasnya data beras yang dimiliki satu instansi dengan instansi lainnya. Padahal, hal tersebut sangat penting untuk mengambil kebijakan.

"Undang-undang mensyaratkan impor pangan diizinkan apabila produksi nasional dan cadangan pangan pemerintah kurang. Problemnya apakah produksi dan cadangan pangan pemerintah surplus atau minus," kata Fahri Hamzah dalam keterangan tertulis, Sabtu (22/9/2018), seperti dikutip Antara.

Menurut dia, hingga saat ini data beras di dalam internal pemerintah tidak pernah padu. Ketidakpastian tersebut dikhawatirkan dapat berdampak kepada stabilitas dan daya tahan nasional.

Baca juga: Moeldoko: Kita Memang Masih Perlu Impor Beras

Fahri berpendapat, sejak era kerajaan hingga era republik, beras bukan sekadar produk pertanian. Komoditas tersebut juga merupakan stabilisator politik kekuasaan.

"Beras adalah soal politik, daya tahan, stamina rakyat, dan kekuasaan," paparnya.

Untuk itu, ia mempertanyakan mengenai apa yang ada di balik kesimpangsiuran data beras tersebut.

Baca juga: Moeldoko Tanggapi Ribut-ribut Mendag Vs Dirut Bulog soal Impor Beras

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Polemik Beras Impor

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan yang juga Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Moeldoko, mengimbau kebijakan impor beras tak perlu diributkan.

"Kaki saya satu di HKTI, satu di pemerintah. Saya harus berani menjelaskan, khususnya kepada petani, kalau kebutuhan nasional memang masih diperlukan, kita harus impor agar harga beras bisa terjaga dengan baik," katanya kepada wartawan di Surabaya, Kamis (20/9) malam.

Moeldoko menjelaskan perlu tidaknya impor beras memang selalu disesuaikan dengan ketersediaan kondisi riil di Perum Bulog.

Baca juga: Fakta di Balik Rencana Impor Beras 2 Juta Ton Tahun Ini

Di tempat terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan akan mempertemukan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Dirut Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) serta Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman terkait polemik impor beras.

"Tentu saya akan mempertemukan beliau-beliau ini. Saya masih cari waktu dengan beliau-beliau," kata Darmin saat konferensi pers di Kantor Presiden Jakarta, Kamis (20/9).

Darmin berharap, setelah pertemuan itu ada penjelasan berikutnya bahwa itu merupakan keputusan bersama terkait impor beras sejak awal tahun 2018.

Menko Darmin menjelaskan bahwa keputusan melakukan impor beras itu dilakukan pada kuartal III 2017 saat harga beras mulai naik dan persedian di Bulog 978.000 ton, sedangkan kebutuhan nasional per bulannya 2,3-2,4 juta ton.