Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Ajak Ikuti Pilpres Tanpa Fitnah dan Hinaan, PDI-P Buat Aturan Internal

Kompas.com - 22/09/2018, 05:58 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI Perjuangan merespons serius pidato calon presiden petahana Joko Widodo pada saat pengambilan nomor urut pasangan capres cawapres di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Jumat (21/9/2018).

Topik pidato Jokowi yang dimaksud, yakni mengenai ajakannya untuk menghindari fitnah, saling hina dan saling menjelek-jelekkan satu sama lain dalam Pemilihan Presiden 2019 mendatang.

PDI Perjuangan akan membuat aturan internal agar seluruh kadernya mematuhi arahan dari Jokowi tersebut.

"Kami akan mengatur mekanisme di internal agar tidak melanggar aturan kampanye dan juga meminta KPU dan Bawaslu berperan aktif dalam sebuah Pilpres yang akan menjadi tugas berat dan sejarah baru karena digelar bersamaan dengan Pileg," ujar Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto melalui siaran pers, Jumat malam.

Baca juga: Jokowi Ajak Prabowo-Sandiaga Adu Prestasi dan Gagasan

Bukan hanya jajaran tim kampanye nasional Jokowi-Ma'ruf Amin, Hasto juga berharap, kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menjalani Pilpres dengan prinsip yang sesuai arahan Jokowi itu.

"Himbauan Pak Jokowi untuk adu gagasan, ide dan menjauhi fitnah, akan menjadi catatan ya untuk kedua tim sukses pasangan calon," lanjut dia.

Diberitakan, calon presiden nomor urut 1 Joko Widodo mengajak rivalnya Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk berkontestasi secara sehat dalam Pilpres 2019.

Baca juga: Jokowi Sebut Prabowo-Sandiaga Sahabat Lama, Ini Kata PDI-P

"Di kontestasi politik ini mari kita beradu program, beradu gagasan, beradu ide. Berkontestasi dengan beradu rekam jejak dan adu prestasi," kata Jokowi usai pengambilan nomor urut di Kantor KPU, Jakarta Jumat.

Calon presiden petahana ini berharap pilpres 2019 jauh dari fitnah dan menjelekkan satu sama lain.

"Jauhkan dari saling fitnah, saling hina, saling mencemooh, saling menjelekkan, karena itu bukan nilai yang kita anut," kata dia di hadapan Prabowo-Sandi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
'Groundbreaking' IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

"Groundbreaking" IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com