Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Misbakhun: Kwik Kian Gie Loyal pada Pemikiran, Bukan Orang

Kompas.com - 22/09/2018, 05:00 WIB
Ihsanuddin,
Dian Maharani

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun mengungkapkan rasa hormatnya terhadap Kwik Kian Gie.

Meski merupakan politisi PDI-P, Kwik memutuskan mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga dalam Pilpres 2019.

Menurut Misbakhun, mantan Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri itu merupakan tokoh yang konsisten pada pemikiran ketimbang terjebak soal dukungan di politik.

“Beliau adalah pemikir dan antusiasme kehidupan beliau ada pada pemikiran,” ujar Misbakhun dalam keterangan tertulisnya, Jumat (21/9/2018).

Baca juga: Jadi Penasihat Prabowo, Kwik Kian Gie Muncul di Markas TKN Jokowi

Misbakhun menambahkan, Kwik merupakan tokoh yang gigih mengadu ide, gagasan, dan pemikiran demi memperkuat peradaban. Oleh karena itu, mantan kepala Bappenas itu tak mau pemikirannya dibatasi secara politik.

“Posisi Pak Kwik adalah loyal pada pemikiran yang beliau buat. Tidak pada orang per orang. Kelas negarawan Pak Kwik Kian Gie ini sangat tergantung pada seberapa kuat ide pemikiran beliau kita serap sebagai kebijakan,” ujar Misbakhun.

Oleh karena itu, Misbakhun mengaku senang bisa memandu focus group discussion (FGD) yang dihadiri Kwik pada Jumat siang tadi. Terlebih, diskusi tentang ekonomi itu berlangsung di Rumah Pemenangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

“Saya berlimpah berkah bisa menjadi moderator diskusi di mana Pak Kwik sebagai narasumbernya. Apalagi, forumnya adalah sangat prestisius dan punya resonansi politik yang kuat,” ucap politisi anggota Komisi XI DPR ini.

Baca juga: PAN: Pemikiran Kwik Jadi Nilai Tambah Pasangan Prabowo-Sandiaga

Sebelumnya, Kwik mengaku bersedia mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga karena merasa pemikirannya soal ekonomi lebih didengarkan.

Kwik menuturkan, pada masa Pilpres 2004 ia pernah membuat booklet atau catatan berjudul "Platform Presiden". Buku tersebut berisi pemikiran-pemikiran Kwik yang diyakini harus dilakukan oleh seorang presiden, khususnya di bidang ekonomi.

Saat itu, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri maju sebagai calon presiden berpasangan dengan Hasyim Muzadi. Namun, catatan Kwik tersebut tak mendapat respons atau tanggapan dari PDI-P. Hal yang sama juga terjadi di Pilpres 2009. Padahal, saat itu Kwik memperbarui catatannya.

"Dari Ibu Megawati mungkin sekali (ada respons) karena sampai sekarang hubungan saya masih sangat dekat. Ibu Megawati kan ketua umum, dia mengasumsikan bahwa akan ada respons," ujar Kwik saat memberikan keterangan seusai bertemu Prabowo di kediaman Ketua Umum Partai Gerindra itu, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (17/9/2018) malam.

"Tapi sama sekali tidak. Dari Sekjen (partai) tidak, dari litbang juga tidak. Dari siapa pun tidak," tuturnya.

Lantaran tak pernah digubris, ia memilih untuk menerima pinangan Prabowo sebagi dewan pakar pada Pilpres 2019. Ia merasa pemikirannya lebih didengarkan oleh Prabowo-Sandiaga Uno.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com