Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 22/09/2018, 05:00 WIB
Ihsanuddin,
Dian Maharani

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun mengungkapkan rasa hormatnya terhadap Kwik Kian Gie.

Meski merupakan politisi PDI-P, Kwik memutuskan mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga dalam Pilpres 2019.

Menurut Misbakhun, mantan Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri itu merupakan tokoh yang konsisten pada pemikiran ketimbang terjebak soal dukungan di politik.

“Beliau adalah pemikir dan antusiasme kehidupan beliau ada pada pemikiran,” ujar Misbakhun dalam keterangan tertulisnya, Jumat (21/9/2018).

Baca juga: Jadi Penasihat Prabowo, Kwik Kian Gie Muncul di Markas TKN Jokowi

Misbakhun menambahkan, Kwik merupakan tokoh yang gigih mengadu ide, gagasan, dan pemikiran demi memperkuat peradaban. Oleh karena itu, mantan kepala Bappenas itu tak mau pemikirannya dibatasi secara politik.

“Posisi Pak Kwik adalah loyal pada pemikiran yang beliau buat. Tidak pada orang per orang. Kelas negarawan Pak Kwik Kian Gie ini sangat tergantung pada seberapa kuat ide pemikiran beliau kita serap sebagai kebijakan,” ujar Misbakhun.

Oleh karena itu, Misbakhun mengaku senang bisa memandu focus group discussion (FGD) yang dihadiri Kwik pada Jumat siang tadi. Terlebih, diskusi tentang ekonomi itu berlangsung di Rumah Pemenangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

“Saya berlimpah berkah bisa menjadi moderator diskusi di mana Pak Kwik sebagai narasumbernya. Apalagi, forumnya adalah sangat prestisius dan punya resonansi politik yang kuat,” ucap politisi anggota Komisi XI DPR ini.

Baca juga: PAN: Pemikiran Kwik Jadi Nilai Tambah Pasangan Prabowo-Sandiaga

Sebelumnya, Kwik mengaku bersedia mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga karena merasa pemikirannya soal ekonomi lebih didengarkan.

Kwik menuturkan, pada masa Pilpres 2004 ia pernah membuat booklet atau catatan berjudul "Platform Presiden". Buku tersebut berisi pemikiran-pemikiran Kwik yang diyakini harus dilakukan oleh seorang presiden, khususnya di bidang ekonomi.

Saat itu, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri maju sebagai calon presiden berpasangan dengan Hasyim Muzadi. Namun, catatan Kwik tersebut tak mendapat respons atau tanggapan dari PDI-P. Hal yang sama juga terjadi di Pilpres 2009. Padahal, saat itu Kwik memperbarui catatannya.

"Dari Ibu Megawati mungkin sekali (ada respons) karena sampai sekarang hubungan saya masih sangat dekat. Ibu Megawati kan ketua umum, dia mengasumsikan bahwa akan ada respons," ujar Kwik saat memberikan keterangan seusai bertemu Prabowo di kediaman Ketua Umum Partai Gerindra itu, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (17/9/2018) malam.

"Tapi sama sekali tidak. Dari Sekjen (partai) tidak, dari litbang juga tidak. Dari siapa pun tidak," tuturnya.

Lantaran tak pernah digubris, ia memilih untuk menerima pinangan Prabowo sebagi dewan pakar pada Pilpres 2019. Ia merasa pemikirannya lebih didengarkan oleh Prabowo-Sandiaga Uno.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jersey Baru Timnas Indonesia Tuai Dikritik, Menpora Sebut Tak Pakai Uang Negara

Jersey Baru Timnas Indonesia Tuai Dikritik, Menpora Sebut Tak Pakai Uang Negara

Nasional
Momen Risma Menangis Dengar Kisah Ibu 90 Tahun yang Tak Dapat Bansos

Momen Risma Menangis Dengar Kisah Ibu 90 Tahun yang Tak Dapat Bansos

Nasional
Pakar Ungkap Celah Bisa Dimanfaatkan Jokowi Bersaing Jadi Ketum Golkar

Pakar Ungkap Celah Bisa Dimanfaatkan Jokowi Bersaing Jadi Ketum Golkar

Nasional
Isu Jokowi Masuk Bursa Ketum, Konsistensi Golkar Bakal Jadi Taruhan

Isu Jokowi Masuk Bursa Ketum, Konsistensi Golkar Bakal Jadi Taruhan

Nasional
Elite Golkar Sebut Airlangga Mampu Membalikkan Persepsi Negatif dan Layak Dipilih Lagi

Elite Golkar Sebut Airlangga Mampu Membalikkan Persepsi Negatif dan Layak Dipilih Lagi

Nasional
Jokowi Dinilai Tak Mungkin Terabas Aturan dan Jadi Ketum Golkar

Jokowi Dinilai Tak Mungkin Terabas Aturan dan Jadi Ketum Golkar

Nasional
8 Caleg Dapil DIY yang Lolos Senayan, Titiek Soeharto Masuk

8 Caleg Dapil DIY yang Lolos Senayan, Titiek Soeharto Masuk

Nasional
PKB Buka Komunikasi dengan Golkar, Gerindra, dan Nasdem untuk Pilkada Jatim

PKB Buka Komunikasi dengan Golkar, Gerindra, dan Nasdem untuk Pilkada Jatim

Nasional
Arsul Sani Belum Ajukan Hak Ingkar Tangani Sengketa Pemilu yang Libatkan PPP

Arsul Sani Belum Ajukan Hak Ingkar Tangani Sengketa Pemilu yang Libatkan PPP

Nasional
Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

Nasional
Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Nasional
Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Nasional
KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Nasional
Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com