Ketum Golkar Enggan Komentar soal Partainya yang Usung 4 Eks Koruptor

Kompas.com - 21/09/2018, 19:42 WIB
Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto. KOMPAS.com/PUTRA PRIMA PERDANAKetua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto enggan berkomentar soal langkah partainya mengusung empat eks narapidana kasus korupsi.

Ditemui saat pengambilan nomor urut calon presiden dan wakil presiden di Gedung Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, awalnya Airlangga mau meladeni wawancara dengan wartawan seputar pengambilan nomor urut dan kampanye damai.

Namun, saat ditanya mengenai langkah partainya mengusung empat eks koruptor, Airlangga bergeming. Ia juga enggan menanggapi saat ditanya apakah tak khawatir langkah mengusung eks koruptor itu akan mempengaruhi elektabilitas partai.

"Ini lagi ambil nomor urut," kata Airlangga sambil berlalu.

Baca juga: Golkar Ajukan Empat Caleg Eks Koruptor

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik : 41 Eks Koruptor Ikuti Pileg


Partai Golkar mengajukan empat caleg mantan narapidana korupsi.

Caleg eks korutpor tersebut, satu orang maju di tingkat DPRD Provinsi. Sedangkan tiga lainnya maju di tingkat DPRD Kabupaten/Kota

Satu orang caleg mantan napi korupsi di DPRD Provinsi itu bernama Hamid Usman. Ia maju di Dapil Maluku Utara 3.

Sementara tiga caleg eks koruptor di tingkat DPRD Kabupaten/Kota antara lain, Heri Baelanu dari Dapil Pandeglang, Dede Widarso dari Pandeglang, dan Saiful T Lami dari Dapil Tojo Una-Una.

Sejak awal, Airlangga mengaku partainya berpegang pada putusan MA yang membolehkan eks koruptor maju dalam pileg.

Baca tentang
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dalam RKUHP, Gelandangan dan Pengganggu Ketertiban Umum Diancam Denda Rp 1 Juta

Dalam RKUHP, Gelandangan dan Pengganggu Ketertiban Umum Diancam Denda Rp 1 Juta

Nasional
KPK Dalami Dugaan Uang Suap Imam Nahrawi Mengalir ke Pihak Lain

KPK Dalami Dugaan Uang Suap Imam Nahrawi Mengalir ke Pihak Lain

Nasional
Kritik Revisi KUHP, Pakar Hukum: Kita Sedang Krisis Negarawan

Kritik Revisi KUHP, Pakar Hukum: Kita Sedang Krisis Negarawan

Nasional
Revisi UU KPK, Pemerintah dan DPR Dinilai Membentengi Diri dari KPK

Revisi UU KPK, Pemerintah dan DPR Dinilai Membentengi Diri dari KPK

Nasional
Sempat Alot soal Dana Abadi, RUU Pesantren Akhirnya Disepakati Dibawa ke Rapat Paripurna

Sempat Alot soal Dana Abadi, RUU Pesantren Akhirnya Disepakati Dibawa ke Rapat Paripurna

Nasional
Soal Pengesahan RUU KPK, Mahasiswa Sampaikan Mosi Tidak Percaya ke DPR

Soal Pengesahan RUU KPK, Mahasiswa Sampaikan Mosi Tidak Percaya ke DPR

Nasional
Terima Surat Keberatan Koalisi Masyarakat Sipil, PBB Bakal Analisis Isi Revisi UU KPK

Terima Surat Keberatan Koalisi Masyarakat Sipil, PBB Bakal Analisis Isi Revisi UU KPK

Nasional
Mahasiswa: Kami Lihat DPR Tidak Peduli dengan Masyarakat

Mahasiswa: Kami Lihat DPR Tidak Peduli dengan Masyarakat

Nasional
Waktu Sudah Mepet, Jokowi Disarankan Tak Usah Tunjuk Menpora Baru

Waktu Sudah Mepet, Jokowi Disarankan Tak Usah Tunjuk Menpora Baru

Nasional
Imam Nahrawi Dicegah Bepergian ke Luar Negeri

Imam Nahrawi Dicegah Bepergian ke Luar Negeri

Nasional
Jadi ASN, Pegawai KPK Dikhawatirkan Tergoda Suap

Jadi ASN, Pegawai KPK Dikhawatirkan Tergoda Suap

Nasional
4 Anggota DPRD Lampung Tengah Didakwa Terima Suap dengan Total Rp 9,69 Miliar

4 Anggota DPRD Lampung Tengah Didakwa Terima Suap dengan Total Rp 9,69 Miliar

Nasional
Narapidana dengan Hepatitis C di Lapas dan Rutan DKI Jakarta Akan Dipisahkan

Narapidana dengan Hepatitis C di Lapas dan Rutan DKI Jakarta Akan Dipisahkan

Nasional
Menhan: Dari Dulu Saya Bilang, TNI-Polri Tak Akan Ditarik dari Papua

Menhan: Dari Dulu Saya Bilang, TNI-Polri Tak Akan Ditarik dari Papua

Nasional
Mahasiswa Penolak RUU KPK dan RKUHP Kecewa Tak Bisa Bertemu Pimpinan DPR

Mahasiswa Penolak RUU KPK dan RKUHP Kecewa Tak Bisa Bertemu Pimpinan DPR

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X