Jokowi: Beda Pilihan Enggak Apa-apa, asal Rukun, Bersatu, dan Bersaudara

Kompas.com - 21/09/2018, 16:00 WIB
Presiden Joko Widodo (tengah) bersama Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) terpilih Zulkifliemansyah (kiri) dan Wakil Gubernur terpilih Sitti Rohmi Djalilah (kanan) mengikuti prosesi kirab di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/9/2018). Presiden Joko Widodo melantik  Zulkifliemansyah dan Sitti Rohmi Djalilah menjadi gubernur dan wakil gubernur NTB periode 2018-2023. ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO APresiden Joko Widodo (tengah) bersama Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) terpilih Zulkifliemansyah (kiri) dan Wakil Gubernur terpilih Sitti Rohmi Djalilah (kanan) mengikuti prosesi kirab di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/9/2018). Presiden Joko Widodo melantik Zulkifliemansyah dan Sitti Rohmi Djalilah menjadi gubernur dan wakil gubernur NTB periode 2018-2023.

JAKARTA, KOMPAS.com -- Presiden Joko Widodo mengingatkan kembali agar masyarakat Indonesia tetap rukun dan bersatu selama masa Pemilu 2019.

Beda pilihan politik, lanjut Jokowi, harus ditempatkan pada posisi yang biasa saja. Jangan sampai perbedaan pilihan politik itu membuat sesama warga negara menjadi tidak rukun.

"Mau milih siapa saja, silakan. Karena memang ini pesta demokrasi. Beda pilihan juga enggak apa-apa. Tapi yang namanya kerukunan, persatuan, persaudaraan sebagai saudara sebangsa setanah air jangan sampai dilupakan," ujar Jokowi saat dijumpai di rumah makan bilangan Jakarta Pusat, Jumat (21/9/2018).

Baca juga: Ke Mana Suara Pecinta Gus Dur di Pilpres 2019?

Presiden Jokowi menegaskan bahwa pemilihan umum di Indonesia terjadi setiap lima tahun sekali. Pemilihan umum seharusnya menjadi hal yang biasa saja untuk disikapi.

"Pesta demokrasi setiap lima tahun sekali. Bukan hanya Pilpres, ada pemilihan gubernur, bupati, wali kota, bahkan kepala desa. Proses demokrasi ini yang menjadi amanat undang-undang," ujar Jokowi.

Ia pun berharap masyarakat menyadari hal itu dan pada akhirnya, pesta demokrasi berjalan dengan lancar tanpa perlu mengorbankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pusat Kajian Gender UGM: Kekerasan Seksual Dianggap Tak Terlalu Penting, Bahkan Ditoleransi

Pusat Kajian Gender UGM: Kekerasan Seksual Dianggap Tak Terlalu Penting, Bahkan Ditoleransi

Nasional
Pusat Kajian Gender UGM: Tak Semua Bentuk Kekerasan Seksual Diatur Undang-undang

Pusat Kajian Gender UGM: Tak Semua Bentuk Kekerasan Seksual Diatur Undang-undang

Nasional
Tarif Rapid Test Rp 150.000, Anggota Komisi IX: Sebaiknya Pemerintah Fasilitasi

Tarif Rapid Test Rp 150.000, Anggota Komisi IX: Sebaiknya Pemerintah Fasilitasi

Nasional
Sidang Tahunan MPR di Tengah Pandemi, Anggota yang Hadir Dibatasi

Sidang Tahunan MPR di Tengah Pandemi, Anggota yang Hadir Dibatasi

Nasional
KPK Harap Segera Keluar Perma yang Mengatur Sidang Online

KPK Harap Segera Keluar Perma yang Mengatur Sidang Online

Nasional
Kunjungi Sukabumi yang Jadi Zona Hijau Covid-19, Ini Pesan Wapres Ma'ruf Amin

Kunjungi Sukabumi yang Jadi Zona Hijau Covid-19, Ini Pesan Wapres Ma'ruf Amin

Nasional
Kisah Pendamping Desa yang Sukses Antarkan Anaknya jadi Lulusan Terbaik Akpol

Kisah Pendamping Desa yang Sukses Antarkan Anaknya jadi Lulusan Terbaik Akpol

Nasional
KSAD Pantau Laporan Pengadaan Lab PCR di RS TNI AD

KSAD Pantau Laporan Pengadaan Lab PCR di RS TNI AD

Nasional
Tarif Tertinggi Rapid Test Rp 150.000 Dinilai Masih Terlalu Mahal

Tarif Tertinggi Rapid Test Rp 150.000 Dinilai Masih Terlalu Mahal

Nasional
Wapres Ingin SMAN 4 Sukabumi Jadi Contoh Belajar Tatap Muka di Zona Hijau

Wapres Ingin SMAN 4 Sukabumi Jadi Contoh Belajar Tatap Muka di Zona Hijau

Nasional
SKB CPNS 2019 Dijadwalkan September-Oktober, Menpan RB Pastikan Protokol Kesehatan Diterapkan

SKB CPNS 2019 Dijadwalkan September-Oktober, Menpan RB Pastikan Protokol Kesehatan Diterapkan

Nasional
Menteri Nadiem Teken Permendikbud Keringanan Biaya Kuliah

Menteri Nadiem Teken Permendikbud Keringanan Biaya Kuliah

Nasional
Kementerian PPPA Sebut Media Sosial Kini Dipakai untuk Rekrut Anak dalam Aksi Terorisme

Kementerian PPPA Sebut Media Sosial Kini Dipakai untuk Rekrut Anak dalam Aksi Terorisme

Nasional
Wapres Ingatkan Daerah Berstatus Zona Hijau Covid-19 Tak Kembali Kuning atau Merah

Wapres Ingatkan Daerah Berstatus Zona Hijau Covid-19 Tak Kembali Kuning atau Merah

Nasional
Mendagri: Pemerintah Tak Boleh Kalah dengan Warga yang Langgar Protokol Kesehatan

Mendagri: Pemerintah Tak Boleh Kalah dengan Warga yang Langgar Protokol Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X