Sejarah PNS, dari Pekerjaan Bumiputra di Era Kolonial hingga Politisasi Korpri

Namun sejak era reformasi, cara pandang pegawni negeri terhadap pemerintah diubah. Mereka yang sebelumnya dikenal sebagai alat kekuasaan pemerintah harus bisa menjadi seorang abdi negara yang netral dan tak ditunggai partai.

Dalam rangka menjamin kenetralan itu, seorang pegawai negeri tak diperbolehkan untuk terjun menjadi anggota partai politik. Mereka harus menanggalkan status pegawai negeri ketika terjun dalam politik/partai.

Baca juga: Upacara HUT Korpri Dipimpin Jokowi, PNS Nongkrong di Lenggang Jakarta

Kepastian karier

Harapan terbesar dari pegawai negeri pada waktu itu adalah agar jenjang kariernya semakin membaik ketika terbentuknya Korpri.

Harian Kompas edisi 6 Desember 1971 menulis, terbentuknya Korpri adalah untuk menjamin direalisasikannya kepastian karier dari pegawai negeri.

Dalam bidang pendidikan, Korpri bisa menekankan intensitas dan gotong royong antara pemerintah dengan pegawainya.

Selain itu, terbentuknya Korpri bisa menjadi sarana untuk menyalurkan aspirasi dari pegawai negeri kepada pemerintah berkaitan dengan suatu hal.

Struktur awal Korpri

Ketika terbentuk, Korpri terbagi dalam beberapa tingkatan. Masing-masing terbagi dalam tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Soeharto memimpin sendiri Korpri pada tingkat pusat yang terdiri dari beberapa menteri.

Sedangkan struktur di tingkat provinsi, gubernur sebagai ketua dengan dibantu pimpinan dari instansi-instansi terkait tingkat provinsi.

Untuk tiap daerah, biasanya dipimpin oleh bupati/wali kota yang telah terorganisasi dengan ikatan dinas lainnya untuk mengawal Korpri ini.

Pada saat ini, kegiatan Korpri biasanya untuk menyejahterakan anggotanya termasuk mendirikan badan/lembaga profit maupun non profit.

Sumpah Panca Prasetya Korpri sering juga disebut sebagai sumpah/janji pegawai negeri sipil agar bisa mencetak sosok pegawai negeri yang profesional, jujur, bersih, berjiwa sosial dan sebagainya.