Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kominfo Buka 6 Formasi CPNS 2018 untuk Tunadaksa dan Tunanetra

Kompas.com - 20/09/2018, 11:22 WIB
Retia Kartika Dewi,
Bayu Galih

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) membuka 291 formasi dalam seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2018.

Jenis formasi yang tersedia di setiap kementerian/lembaga/daerah yakni umum, cumlaude (lulusan terbaik), dan putra/putri Papua. Selain itu, Kementerian Kominfo juga membuka kesempatan untuk penyandang disabilitas.

Berdasarkan situs resmi Kementeran Kominfo, penyandang disabilitas diharapkan mampu melakukan tugas seperti menganalisis, mengetik, menyampaikan buah pikiran dan diskusi. 

Adapun penyandang disabilitas yang dapat mendaftar CPNS 2018 adalah tuna daksa kaki dan tuna netra.

Dalam proses rekrutmen, khusus bagi pelamar penyandang disabilitas tuna netra hanya dapat melamar untuk jabatan peneliti ahli pertama dengan rencana penempatan pada Pusat Penelitian Aplikasi Informatika dan Informasi Komunikasi Publik.

Kemudian, jabatan mana saja yang membuka formasi untuk penyandang disabilitas? Berikut formasinya.

1. Analis Data dan Informasi, kualifikasi pendidikan: S1 Teknik Informatika/Ilmu Ekonomi

2. Analis Pengembangan Kinerja, kualifikasi pendidikan: S1 Komunikasi/Administrasi Negara

3. Auditor Ahli pertama, kualifikasi pendidikan: S1 Teknik Elektro/Teknik Informatika/Manajemen Informatika/Akuntansi/Hukum/Ilmu Komunikasi/Sosial Politik/Statistik/Ekonomi

4. Instruktur Ahli Pertama, kualifikasi pendidikan: S1 Teknik Informatika/Menejemen Informatika/Sistem Informasi

5. Pengelola Anggaran, kualifikasi pendidikan: D3 Akuntansi/Ekonomi

6. Pengelola Gaji, kualifikasi pendidikan: D3 Akuntansi/Ekonomi

Untuk pendaftaran online CPNS 2018 pada 26 September-10 Oktober 2018. Sementara, untuk pengumuman hasil seleksi administrasi akan diumumkan pada 13 Oktober 2018.

Informasi lengkap mengenai rincian informasi di lingkungan Kominfo dapat diakses melalui situs resmi Kementerian Kominfo di kominfo.go.id.

Kompas TV Aparat Polres Sragen, Jawa Tengah membongkar praktik penipuan calon PNS dengan total kerugian lebih dari 1 miliar rupiah.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com