Alissa Wahid Sebut PKB Seret NU ke Politik Praktis

Kompas.com - 20/09/2018, 10:22 WIB
Alissa Wahid saat mengisi acara Satu Meja yang ditayangkan Kompas TV, Rabu (19/9/2018). Youtube KOMPAS TVAlissa Wahid saat mengisi acara Satu Meja yang ditayangkan Kompas TV, Rabu (19/9/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Putri pertama almarhum Abdurrahman Wahid, Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid mengkritik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dinilainya membawa organisasi Nahdlatul Ulama (NU) ke ranah politik praktis.

Hal itu disampaikan Alissa dalam wawancara khusus di program Satu Meja yang tayang di Kompas TV, Rabu (19/9/2018) malam.

"Kalau menurut saya, iya (PKB membawa NU ke politik praktis). Ya kita tahulah PKB saat ini sedang gencar untuk merasa seperti merepresentasikan NU," ujar Alissa.

Baca juga: Alissa Wahid: PKB Jadikan Gus Dur sebagai Komoditas Politik

Padahal, menurut Alissa, publik harus melihat bahwa NU sebenarnya terdiri dari kelompok struktural dan kelompok kultural. Jumlahnya, tentu lebih besar NU kelompok kultural dibandingkan struktural.

Berdasarkan hasil Pemilihan Legislatif 2014 silam, lanjut Alissa, perolehan suara PKB jelas tak mampu menunjukkan bahwa ia merupakan representasi NU secara organisasi.

"Faktanya, kalau berdasarkan riset, NU itu sekitar 60 jutaan di seluruh Indonesia. Sementara angka perolehan PKB kelihatan, di kisaran 9 juta (data KPU pada Pileg 2014: 11.298.957 atau 9,04 persen)," papar Alissa.

"Tidak semua calon pemimpin daerah yang didukung PKB kemudian juga menang, walaupun daerah itu kantong NU. Jadi artinya, kita sendiri melihat bahwa NU tidak sama dengan PKB yang sekarang, PKB yang tahun 2018 ini," lanjut dia.

Alissa berharap struktur Pengurus Besar NU menyadari hal ini dan melakukan pembenahan internal.

Baca juga: PKB: Koalisi Prabowo-Sandiaga Jangan Panik Lihat Iklan Capaian Pemerintah Jokowi

Ia berharap NU kembali ke asalnya sebagai organisasi masyarakat Islam yang fokus pada isu peningkatan spiritualitas, sosial dan kesejahteraan masyarakat.

"NU diperjuangkan Gus Dur tahun 1994. Gus Dur dengan kiai-kiai saat itu bersusah payah untuk mendekonstruksi fase perjalanan NU yang dekat, dari bagian gerakan politik praktis, untuk kembali ke khittahnya sebagai organisasi sosial kemasyarakatan," ujar Alissa.

"Kalau sekarang diseret- seret lagi untuk kepentingan elektoral, ini warisan Gus Dur, warisan para kiai yang dipertaruhkan. Apa harga yang dibayar oleh NU?" lanjut dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dideportasi, Kristen Gray Berangkat ke Amerika Serikat Kamis Pagi

Dideportasi, Kristen Gray Berangkat ke Amerika Serikat Kamis Pagi

Nasional
DPR Akan Gelar Rapat Paripurna Tetapkan Listyo Sigit Jadi Kapolri Hari Ini

DPR Akan Gelar Rapat Paripurna Tetapkan Listyo Sigit Jadi Kapolri Hari Ini

Nasional
Menko PMK: Pemerintah Telah Petakan Potensi Bencana

Menko PMK: Pemerintah Telah Petakan Potensi Bencana

Nasional
Langkah Komjen Listyo Sigit Prabowo hingga Jadi Kapolri...

Langkah Komjen Listyo Sigit Prabowo hingga Jadi Kapolri...

Nasional
Moeldoko: Vaksinasi Covid-19 terhadap Korban Bencana Pertimbangkan Jumlah Vaksin

Moeldoko: Vaksinasi Covid-19 terhadap Korban Bencana Pertimbangkan Jumlah Vaksin

Nasional
Dugaan Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, KSPI: Buruh Merasa Dirampok Pejabat Berdasi

Dugaan Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, KSPI: Buruh Merasa Dirampok Pejabat Berdasi

Nasional
BPOM dan Kemenkes Bakal Kaji Keamanan Vaksin Covid-19 Buatan Pfizer

BPOM dan Kemenkes Bakal Kaji Keamanan Vaksin Covid-19 Buatan Pfizer

Nasional
Tanggapi Moeldoko Soal Menteri yang Tak Terbuka Positif Covid-19, Pengamat: Publik Butuh Keteladanan

Tanggapi Moeldoko Soal Menteri yang Tak Terbuka Positif Covid-19, Pengamat: Publik Butuh Keteladanan

Nasional
Kementerian Pertahanan Akan Rekrut 25.000 Orang untuk Komponen Cadangan

Kementerian Pertahanan Akan Rekrut 25.000 Orang untuk Komponen Cadangan

Nasional
IDI Minta Pemerintah Kaji Ulang Kebijakan yang Tidak Prioritaskan Vaksin untuk Penyintas Covid-19

IDI Minta Pemerintah Kaji Ulang Kebijakan yang Tidak Prioritaskan Vaksin untuk Penyintas Covid-19

Nasional
Teka-teki Penyebab Banjir Besar di Kalimantan Selatan

Teka-teki Penyebab Banjir Besar di Kalimantan Selatan

Nasional
Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang Kepada PPK Kemensos

Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang Kepada PPK Kemensos

Nasional
PMI Salurkan 250.000 Liter Air Bersih ke Sulbar dan Kalsel

PMI Salurkan 250.000 Liter Air Bersih ke Sulbar dan Kalsel

Nasional
Banjir Bandang Puncak Bogor, Menko PMK Minta PTPN Relokasi Permukiman Karyawan

Banjir Bandang Puncak Bogor, Menko PMK Minta PTPN Relokasi Permukiman Karyawan

Nasional
Saat Pemda Diminta Perbaiki Penanganan Covid-19 di Tengah Tingginya Laju Kasus Harian

Saat Pemda Diminta Perbaiki Penanganan Covid-19 di Tengah Tingginya Laju Kasus Harian

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X