Asia Sentinel Minta Maaf kepada SBY dan Demokrat

Kompas.com - 20/09/2018, 08:36 WIB
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono saat memberi sambutan di acara Diskusi Sistem Integritas Partai Politik di kantor DPP Partai Demokrat, di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (13/9/2017). Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, partainya menolak upaya pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono saat memberi sambutan di acara Diskusi Sistem Integritas Partai Politik di kantor DPP Partai Demokrat, di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (13/9/2017). Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, partainya menolak upaya pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

JAKARTA, KOMPAS.com — Media asal Hong Kong, Asia Sentinel, meminta maaf kepada Susilo Bambang Yudhoyono dan Partai Demokrat. Permintaan maaf ini dilayangkan atas pemberitaan mereka sebelumnya yang mengaitkan pemerintahan SBY dengan skandal Bank Century.

"Kami sudah menarik berita tersebut, tapi kami juga turut meminta maaf kepada SBY, Partai Demokrat, dan berbagai pihak yang merasa tersinggung dengan artikel tersebut," tulis Asia Sentinel di laman situsnya, Rabu (19/9/2018).

"Di atas semua itu, kami juga meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kerugian yang kami timbulkan atas berita tersebut."

Baca juga: Demokrat Gugat Asia Sentinel karena Tuduh SBY Cuci Uang lewat Century

Asia Sentinel mengakui bahwa berita yang ditulis oleh kepala editornya, John Berthelsen, adalah sebuah berita yang tidak memenuhi kaidah jurnalistik.

"Kami menyadari bahwa kami tidak mencari konfirmasi dari orang-orang yang namanya ditayangkan di artikel. Artikel itu tak berimbang dan menciderai praktik jurnalisme. Artikel itu juga memuat headline yang menghasut dan tidak adil bagi Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono."

Permintaan maaf media Asia Sentinel kepada mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono yang dimuat di lamannya, Rabu (19/9/2018) capture Permintaan maaf media Asia Sentinel kepada mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono yang dimuat di lamannya, Rabu (19/9/2018)

Proses hukum tetap berjalan

Partai Demokrat mengapresiasi sikap Asia Sentinel yang telah meminta maaf. Kendati demikian, Demokrat menegaskan langkah hukum terhadap Asia Sentinel tetap akan dilakukan.

Baca juga: Demokrat Tetap Perkarakan Asia Sentinel meski Sudah Ada Permintaan Maaf

Demokrat bahkan sudah mengirimkan tim ke dua negara sebagai langkah untuk memerkarakan Asia Sentinel.

Hal ini sesuai instruksi SBY yang memastikan akan mengejar pihak yang memfitnahnya sampai ke ujung dunia mana pun.

"Kami sudah kirim tim ke Hong Kong dan Mauritius untuk melakukan investigasi dan mengumpulkan bahan-bahan," kata Kepala Divisi Hukum dan Advokasi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean kepada Kompas.com, Kamis.

Ferdinand mengatakan, tim yang dikirim ke Hong Kong bertugas untuk mencari jejak kantor Asia Sentinel di sana. Sebab, Asia Sentinel merupakan media yang berbasis di Hong Kong.

Selain itu, tim ini juga akan menemui Dewan Pers Hong Kong untuk melaporkan pemberitaan yang dianggap merugikan SBY dan Partai Demokrat.

Sementara di Mauritius, tim akan mengunjungi gedung pengadilan di sana untuk mengecek materi gugatan persidangan antara Weston Capital versus LPS.

Sumber tulisan Asia Sentinel mengenai SBY dan Bank Century berasal dari materi gugatan ini.

"Tim akan mengumpulkan keterangan dari kedua negara itu," kata Ferdinand.

Baca juga: Demokrat Akan Adukan Asia Sentinel ke Dewan Pers Hong Kong

Asia Sentinel, pada Rabu (12/9/2018), memuat artikel soal dugaan konspirasi kejahatan keuangan di era pemerintahan SBY.

Pada artikel yang ditulis editor yang juga pendiri Asia Sentinel, John Berthelsen, disebut bahwa Bank Century digunakan untuk merampok uang negara. Menurut tulisan tersebut, Century direkayasa sebagai bank gagal pada 2008.

Tulisan tersebut juga menyebut bahwa SBY menggunakan Bank Century untuk melakukan pencucian uang. Artikel tersebut dihapus beberapa hari setelah terbit. 

 



PenulisIhsanuddin
EditorKrisiandi

Terkini Lainnya

Ini Nama 9 Perwira Tinggi Polri yang Daftar Seleksi Capim KPK

Ini Nama 9 Perwira Tinggi Polri yang Daftar Seleksi Capim KPK

Nasional
KPAI: Iklan Rokok di Internet Lebih Parah Dibanding di Televisi

KPAI: Iklan Rokok di Internet Lebih Parah Dibanding di Televisi

Nasional
TKN Sebut Permintaan Perlindungan Saksi Tim Hukum 02 Dramatisasi Belaka

TKN Sebut Permintaan Perlindungan Saksi Tim Hukum 02 Dramatisasi Belaka

Nasional
Sudah 800 Hari, Tak Ada Kemajuan dalam Kasus Novel Baswedan

Sudah 800 Hari, Tak Ada Kemajuan dalam Kasus Novel Baswedan

Nasional
Minta Sidang Ditunda karena Lelah, Kuasa Hukum 02 Singgung Kematian Petugas KPPS

Minta Sidang Ditunda karena Lelah, Kuasa Hukum 02 Singgung Kematian Petugas KPPS

Nasional
Ahli 02: Situng Harusnya Terstandarisasi, Apalagi Skala Nasional

Ahli 02: Situng Harusnya Terstandarisasi, Apalagi Skala Nasional

Nasional
Di Sidang MK, Saksi Ungkap TKN Ajarkan Kecurangan dalam Pelatihan Saksi

Di Sidang MK, Saksi Ungkap TKN Ajarkan Kecurangan dalam Pelatihan Saksi

Nasional
Dengar Kesaksian Para Saksi, TKN Nilai Gugatan 02 Sulit Dikabulkan MK

Dengar Kesaksian Para Saksi, TKN Nilai Gugatan 02 Sulit Dikabulkan MK

Nasional
Otto dan Maqdir Bukan Kuasa Hukum Sjamsul Nursalim Terkait Kasus Pidana BLBI

Otto dan Maqdir Bukan Kuasa Hukum Sjamsul Nursalim Terkait Kasus Pidana BLBI

Nasional
Jokowi Bertolak ke Surabaya, Kondangan hingga Bagikan Sertifikat

Jokowi Bertolak ke Surabaya, Kondangan hingga Bagikan Sertifikat

Nasional
Sidang MK Hari Ini, KPU Akan Hadirkan 15 Saksi dan 2 Ahli

Sidang MK Hari Ini, KPU Akan Hadirkan 15 Saksi dan 2 Ahli

Nasional
Ahli Prabowo-Sandi Sebut Ada 27 Juta 'Ghost Voters' Dalam Pemilu 2019

Ahli Prabowo-Sandi Sebut Ada 27 Juta 'Ghost Voters' Dalam Pemilu 2019

Nasional
Ahli 02: Di Situng, Suara Prabowo-Sandi Turun, Jokowi-Ma'ruf Selalu Naik

Ahli 02: Di Situng, Suara Prabowo-Sandi Turun, Jokowi-Ma'ruf Selalu Naik

Nasional
Berbekal Dokumen RDP DPR, Pihak Sjamsul Nursalim Sebut Kasus BLBI Tak Bisa Diselidiki

Berbekal Dokumen RDP DPR, Pihak Sjamsul Nursalim Sebut Kasus BLBI Tak Bisa Diselidiki

Nasional
Percepat Kongres, PDI-P Ingin Sinkronkan Agenda Nasional dan Partai

Percepat Kongres, PDI-P Ingin Sinkronkan Agenda Nasional dan Partai

Nasional

Close Ads X