KPK Sebut 22 Tersangka Kasus DPRD Kota Malang Tak Kooperatif Kembalikan Uang Suap

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengungkapkan, 22 tersangka anggota DPRD Kota Malang dalam kasus dugaan suap pembahasan APBD-P Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015 belum kooperatif mengembalikan uang suap ke KPK.

"Sepertinya 22 tersangka tahap ketiga ini, sejauh ini ya, kami melihat belum ada itikad baik untuk kooperatif mengembalikan uang, seperti yang dlakukan 18 orang tersangka sebelumnya," kata Febri di gedung KPK, Jakarta, Rabu (19/9/2018) malam.

Padahal jika mereka kooperatif mengembalikan uang suap, KPK akan mempertimbangkannya sebagai faktor yang meringankan hukuman. Hal itu mengingat rentang ancaman hukumannya sekitar 4 hingga 20 tahun.

Baca juga: Berkaca Kasus DPRD Kota Malang, Parpol Diminta Serius Benahi Internal

"Kalau tidak kooperatif bahkan berkelit sementara bukti cukup kuat, tentu dapat dipertimbangkan dituntut semaksimal mungkin," katanya.

Febri mengungkapkan, masih ada peluang bagi mereka untuk segera mengembalikan uang. KPK juga berharap agar pihak keluarga mendorong tersangka untuk mengembalikan uang yang diterima.

"Sebenarnya salah satu pihak penting dari keluarga juga. Jika memang ingin ancaman yang rendah maka sikap kooperatif dan pengembalian uang akan dipertimbangkan," ujar dia.

Penetapan 22 tersangka ini merupakan bagian dari pengembangan penyidikan KPK dalam perkara tersebut.

Baca juga: Di Balik Korupsi Massal Belasan Juta Rupiah DPRD Kota Malang

KPK menduga uang suap dialirkan ke DPRD agar penetapan rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang APBD-P Tahun Anggaran 2015 disetujui.

Sebanyak 22 orang yang ditetapkan tersangka diduga menerima fee Rp 12,5 juta hingga Rp 50 juta dari Wali Kota Malang nonaktif Moch Anton.

Mereka diduga menerima fee Rp 12,5 juta hingga Rp 50 juta dari Wali Kota Malang nonaktif Moch Anton.