Kompas.com - 19/09/2018, 19:22 WIB

KOMPAS.com - Pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara telah membuka proses perekrutan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2018 mulai hari ini, Rabu (19/9/2018).

Berbagai informasi mengenai formasi dan persyaratan telah dicantumkan di situs sscn.bkn.go.id, meski pendaftaran baru akan dibuka pada 26 September 2018.

Adapun, saat ini pihak kementerian/lembaga/daerah satu persatu mulai membagikan informasi terkait formasi dan persyaratan untuk seleksi CPNS 2018.

Salah satu kementerian yang membuka lowongan CPNS adalah Kementerian Keuangan. Tahun ini, Kemenkeu membuka 597 formasi yang terbagi menjadi 15 posisi jabatan.

Menurut situs resmi Kemenkeu, www.kemenkeu.go.id,  formasi tersebut didistribusikan ke sembilan unit kerja, yakni:

1. Sekretariat enderal (SETJEN)
2. Direktorat jenderal Pajak (DJP)
3. Direktorat Jenderal Anggaran (DJA)
4. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPBN)
5. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)
6. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)
7. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR)
8. Badan Kebijakan Fiskal (BKF)
9. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK)

Adapun posisi jabatannya meliputi:

a. Analis Hukum
b. Analis Kerja Sama
c. Analis Keuangan
d. Analis Pendidikan
e. Analis Publikasi
f. Analis Sistem Informasi
g. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur
h. Operator Komputer Grafis
i. Pengawas Perpustakaan
j. Pengelola Administrasi Pemerintahan
k. Pengelola Data
l. Pengelola Keuangan
m. Pengelola Laboratorium
n. Pengelola Teknologi Informasi
o. Teknisi Laboratorium

Dari total formasi Kemenkeu, terdapat 542 formasi untuk umum, 38 formasi untuk lulusan predikat cumlaude, 12 formasi untuk disabilitas, dan lima formasi untuk putra/putri Papua.

Selain itu, jurusan yang dibutuhkan Kemenkeu antara lain:

1. S1 dan S2 Psikologi
2. S1 Ilmu Hubungan Internasional/Hubungan Internasional
3. S1 Ilmu Komunikasi
4. S1 Akuntansi
5. S1 Bahasa Indonesia
6. S1 Ilmu Ekonomi/Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IESP)/Ekonomi Pembangunan/Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan/Ekonomi Studi Pembangunan
7. S1 Manajemen
8. S1 Matematika
9. S1 Statistika
10. S1 Teknik Perminyakan
11. S1 Teknil Sipil
12. S1 Teknologi Pendidikan
13. S1 Desain Komunikasi Visual
14. S1 Sistem Informasi/Teknologi Informasi/Sistem Informatika
15. S1 Teknik Informatika/Sistem dan Teknologi Informasi/Teknik Komputer
16. S1 Hukum/Ilmu Hukum
17. S1 Administrasi Negara
18. S1 Perpustakaan
19. D3 Grafika
20. D3 Ilmu Komunikasi
21. D3 Manajemen Perkantoran
22. D3 Perpustakaan
23. D3 Sekretaris
24. D3 Desain Komunikasi Visual
25. D3 Administrasi Perkantoran
26. D3 Akuntansi
27. D3 Ekonomi/Manajemen
28. D3 Fisika
29. D3 Kearsipan
30. D3 Penilaian
31. D3 Statistika
32. D3 Teknik Elektro
33. D3 Teknik Mineral/Teknik Pertambangan Logam/Teknik Pengecoran Logam
34. D3 Farmasi/Analis Farmasi
35. D3 Kimia/Analis Kimia/Analisis Kimia/Kimia Analis/Kimia Analisis
36. D3 Sistem Informasi/manajemen Informatika/Teknik Informatika/Ilmu Komputer
37. D3 Farmasi Industri
38. D3 Teknik Kimia/Kimia/Kimia Industri

Pendaftaran online dilaksanakan mulai 26 September-10 Oktober 2018 pada portal sscn.bkn.go.id.

Informasi selengkapnya dapat diakses melalui: rekrutmen.kemenkeu.go.id.

Kompas TV Aparat Polres Sragen, Jawa Tengah membongkar praktik penipuan calon PNS dengan total kerugian lebih dari 1 miliar rupiah.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Targetkan 1 Juta Penanaman Kelapa Genjah, Jokowi Minta Segera Siapkan Industrialisasinya

Targetkan 1 Juta Penanaman Kelapa Genjah, Jokowi Minta Segera Siapkan Industrialisasinya

Nasional
Presiden Ukraina Disebut Bakal Hadiri KTT G20 jika Putin Datang, Ini Kata Kemenlu

Presiden Ukraina Disebut Bakal Hadiri KTT G20 jika Putin Datang, Ini Kata Kemenlu

Nasional
UPDATE 11 Agustus 2022: Bertambah 5.532, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.267.137

UPDATE 11 Agustus 2022: Bertambah 5.532, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.267.137

Nasional
Ungkap Keinginan Lepas Jabatan Ketum PDI-P, Megawati: Semua Bilang, 'Ndak!'

Ungkap Keinginan Lepas Jabatan Ketum PDI-P, Megawati: Semua Bilang, "Ndak!"

Nasional
Moeldoko: Masyarakat Harus Diberi Tahu, Negara Menanggung Subsidi yang Tak Sedikit

Moeldoko: Masyarakat Harus Diberi Tahu, Negara Menanggung Subsidi yang Tak Sedikit

Nasional
Kemenlu: Tak Ada WNI Terdampak Langsung Banjir di Seoul

Kemenlu: Tak Ada WNI Terdampak Langsung Banjir di Seoul

Nasional
Kementerian ATR/BPN Komitmen Jamin Kepastian Hukum Aset Muhammadiyah

Kementerian ATR/BPN Komitmen Jamin Kepastian Hukum Aset Muhammadiyah

Nasional
Ratu Kalinyamat Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional

Ratu Kalinyamat Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional

Nasional
Belasungkawa Bharada E untuk Ayah, Ibu, dan Adik Brigadir J dalam Secarik Surat Tulisan Tangan

Belasungkawa Bharada E untuk Ayah, Ibu, dan Adik Brigadir J dalam Secarik Surat Tulisan Tangan

Nasional
Keterwakilan Perempuan Rendah di Provinsi, Bawaslu Klaim Tak Bisa Intervensi Timsel

Keterwakilan Perempuan Rendah di Provinsi, Bawaslu Klaim Tak Bisa Intervensi Timsel

Nasional
KPK Limpahkan Berkas Oon Nusihono ke PN Yogyakarta

KPK Limpahkan Berkas Oon Nusihono ke PN Yogyakarta

Nasional
Mendes: BLT Desa Rp 300.000 Tetap Ada Tahun Depan, tetapi untuk Warga Miskin Ekstrem

Mendes: BLT Desa Rp 300.000 Tetap Ada Tahun Depan, tetapi untuk Warga Miskin Ekstrem

Nasional
Buron Kejagung Surya Darmadi Dicegah ke Luar Negeri

Buron Kejagung Surya Darmadi Dicegah ke Luar Negeri

Nasional
Luhut Ingin TNI Duduki Jabatan Sipil, Anggota DPR: Ini Bukan Bagi-bagi Jabatan

Luhut Ingin TNI Duduki Jabatan Sipil, Anggota DPR: Ini Bukan Bagi-bagi Jabatan

Nasional
Polri Dalami Dugaan “Obstruction of Justice” 31 Polisi yang Langgar Kode Etik di Kasus Brigadir J

Polri Dalami Dugaan “Obstruction of Justice” 31 Polisi yang Langgar Kode Etik di Kasus Brigadir J

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.