Kalau Tetap Ngotot Ajukan Caleg Eks Koruptor, Ada Apa dengan Parpol?

Kompas.com - 19/09/2018, 16:45 WIB
Ilustrasi caleg KOMPASIlustrasi caleg

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai politik masih punya kesempatan untuk mencoret eks koruptor yang ada dalam daftar bakal calon anggota legislatif yang diajukannya.

Hari ini, Rabu (19/9/2018), kesempatan terakhir bagi partai politik peserta Pemilu 2019 untuk membersihkan partainya dari caleg mantan narapidana kasus korupsi.

Jika tetap memilih mempertahankannya, ada apa dengan partai politik?

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyayangkan jika parpol memilih tetap memasukkan eks koruptor dalam daftar calegnya.

Baca juga: KPU: Hari Ini Kesempatan Terakhir Partai Tarik Caleg Eks Koruptor

Menurut Titi, langkah tersebut membuktikan partai lebih mengedepankan pragmatisme daripada memenuhi harapan publik untuk menghadirkan kader terbaik.

“Tetap dipaksakannya pengusungan mantan napi korupsi memperlihatkan partai politik membantah sendiri pernyataannya bahwa mereka tidak kurang kader untuk diusung,” ujar Titi saat dihubungi Kompas.com, Rabu (19/9/2018).

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Pemaksaan mantan napi kasus korupsi akhirnya menunjukkan parpol memiliki keterbatasan kader-kader untuk ditampilkan di ruang-ruang publik,” lanjut dia.

Baca juga: KPU: Revisi PKPU Selesai Siang Ini, Eks Koruptor Resmi Boleh Jadi Caleg

Titi menduga, para eks koruptor yang dipertahankan dalam daftar caleg memiliki kontribusi besar bagi partai.

"Bahkan sebagian adalah orang-orang yang menjadi struktur elite partai. Mereka relatif punya popularitas. Yang terpenting punya modal yang cukup sebagai dasar untuk bisa memenangi pemilu,” kata Titi.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo 30 Bacaleg Eks Napi Korupsi di Tingkat Provinsi

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 20 Juni: Ada 142.719 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 20 Juni: Ada 142.719 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 20 Juni: Tambah 6.385, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 1.792.528 Orang

UPDATE 20 Juni: Tambah 6.385, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 1.792.528 Orang

Nasional
UPDATE 20 Juni: Tambah 371, Pasien Covid-19 Meninggal Capai 54.662

UPDATE 20 Juni: Tambah 371, Pasien Covid-19 Meninggal Capai 54.662

Nasional
UPDATE: Tambah 13.737, Kini Ada 1.989.909 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Tambah 13.737, Kini Ada 1.989.909 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Lapor Covid-19: Transparansi Data Kunci Penting Publik Pahami Wabah

Lapor Covid-19: Transparansi Data Kunci Penting Publik Pahami Wabah

Nasional
Waketum PAN: Wacana Jokowi Tiga Periode Sama dengan Pembunuhan Karakter

Waketum PAN: Wacana Jokowi Tiga Periode Sama dengan Pembunuhan Karakter

Nasional
Survei SMRC: Pemilih Gerindra dan PKS Paling Menolak Jokowi Maju Lagi di Pilpres 2024

Survei SMRC: Pemilih Gerindra dan PKS Paling Menolak Jokowi Maju Lagi di Pilpres 2024

Nasional
Demer Ajak Pemuda Muhammadiyah Bali Jadi Prajurit Ekonomi

Demer Ajak Pemuda Muhammadiyah Bali Jadi Prajurit Ekonomi

Nasional
SMRC: 52,9 Persen Responden Tak Setuju Jokowi Maju Pilpres Lagi, 40,2 Persen Setuju

SMRC: 52,9 Persen Responden Tak Setuju Jokowi Maju Pilpres Lagi, 40,2 Persen Setuju

Nasional
Dilema RS antara Dahulukan Pasien Covid-19 atau Non-Covid-19

Dilema RS antara Dahulukan Pasien Covid-19 atau Non-Covid-19

Nasional
Survei SMRC: 74 Persen Responden Sepakat, Masa Jabatan Presiden Hanya 2 Periode

Survei SMRC: 74 Persen Responden Sepakat, Masa Jabatan Presiden Hanya 2 Periode

Nasional
Usul Agar Pemerintah Terapkan Lockdown Regional, IAKMI: Ini Paling Logis

Usul Agar Pemerintah Terapkan Lockdown Regional, IAKMI: Ini Paling Logis

Nasional
Novel Baswedan Jawab Isu 'Taliban' di KPK

Novel Baswedan Jawab Isu "Taliban" di KPK

Nasional
Pemerintah Didesak Ambil Kebijakan Luar Biasa Atasi Lonjakan Kasus Covid-19, IAKMI: Lockdown Regional

Pemerintah Didesak Ambil Kebijakan Luar Biasa Atasi Lonjakan Kasus Covid-19, IAKMI: Lockdown Regional

Nasional
Aturan Klaim Covid-19 Sangat Kuat, PERSI Bantah Ada RS Covid-kan Pasien

Aturan Klaim Covid-19 Sangat Kuat, PERSI Bantah Ada RS Covid-kan Pasien

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X