Periksa Marcus Mekeng, KPK Telusuri Dugaan Aliran Dana Suap PLTU Riau-1 ke Golkar

Kompas.com - 19/09/2018, 15:44 WIB
Anggota DPR dari fraksi Golkar Melchias Marcus Mekeng saat memenuhi panggilan KPK sebagai saksi kasus e-KTP , Kamis (10/8/2017) Kompas.com/Robertus BelarminusAnggota DPR dari fraksi Golkar Melchias Marcus Mekeng saat memenuhi panggilan KPK sebagai saksi kasus e-KTP , Kamis (10/8/2017)

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) memeriksa anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Golkar, Melchias Marcus Mekeng sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau.

Mekeng diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Sekjen Golkar Idrus Marham.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menuturkan, pihaknya masih menelusuri bukti-bukti terkait dugaan aliran dana suap PLTU Riau-1 ke Golkar.

"Dari awal saya sudah katakan, prediksi (dugaan aliran dana suap ke Golkar) itu ada. Tapi sampai sekarang kita belum bisa membuktikan. Tapi prediksi itu ada," ujar Basaria di gedung KPK, Jakarta, Rabu (19/9/2018).

Baca juga: Soal Kasus E-KTP, Novanto Sebut Gamawan Fauzi dan Mekeng Punya Peran

Basaria menuturkan, KPK pada dasarnya tak menutup kemungkinan memeriksa pihak lain dari Golkar.

"Bisa saja. Bisa saja kemana-mana penyidikan. Tapi kita enggak bisa target, oh si ini harus diperiksa, kita tunggu penyidik saja," jelasnya.

Di sisi lain, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menuturkan pada dasarnya dugaan aliran dana untuk pembiayaan kegiatan partai Golkar sudah diidentifikasi.

Febri menyinggung pengembalian uang sebesar Rp 700 juta dari salah satu pengurus Golkar beberapa waktu lalu ke KPK.

Baca juga: Mekeng Laporkan Lima Inisiator Generasi Muda Partai Golkar ke Polisi

"Itu yang baru diakui oleh salah satu pengurus partai Golkar. Apakah ada yang lain? Tentu penyidikan masih berjalan. Kami masih menelusuri lebih lanjut dugaan aliran dana pada pihak-pihak lain selain tersangka," kata Febri.

Sebelumnya tersangka kasus ini, Eni Maulani Saragih yang merupakan anggota Fraksi Partai Golkar mengakui bahwa uang yang ia terima terkait proyek pembangunan PLTU di Riau, ada kaitannya dengan ketua umum Partai Golkar.

Namun, Eni tidak menyebut nama ketua umum yang memerintahkannya menerima uang.

Menurut Eni, segala seuatu terkait dengan proyek dan uang yang ia terima telah diceritakan kepada penyidik.

Salah satunya, penerimaan uang yang diduga untuk membiayai musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Partai Golkar.

"Saya kan bendahara Munaslub. Semua yang mas dan mbak tanya, saya sudah sampaikan semua ke penyidik dengan detail. Nanti kalau saya sampaikan sedikit, takutnya diplintir menjadi yang lain," kata Eni seusai diperiksa.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Update 13 Juli: 1.175 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, 2 Kasus Perdana di Sudan

Update 13 Juli: 1.175 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, 2 Kasus Perdana di Sudan

Nasional
Usai Disinggung Jokowi, Prabowo Jajal Rantis Besutan Pindad

Usai Disinggung Jokowi, Prabowo Jajal Rantis Besutan Pindad

Nasional
Survei Litbang Kompas: 69,6 Responden Nilai Perombakan Kabinet Jokowi Mendesak Dilakukan

Survei Litbang Kompas: 69,6 Responden Nilai Perombakan Kabinet Jokowi Mendesak Dilakukan

Nasional
Adaptasi Kebiasaan Baru, Wapres Minta Pelaku Ekonomi Lebih Kreatif

Adaptasi Kebiasaan Baru, Wapres Minta Pelaku Ekonomi Lebih Kreatif

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Eks Pimpinan DPRD Jambi

KPK Perpanjang Masa Penahanan Eks Pimpinan DPRD Jambi

Nasional
Survei Litbang Kompas: 87,8 Responden Tak Puas pada Kinerja Menteri Tangani Covid-19

Survei Litbang Kompas: 87,8 Responden Tak Puas pada Kinerja Menteri Tangani Covid-19

Nasional
Kadispenad: 98 Orang di Secapa AD Negatif Covid-19

Kadispenad: 98 Orang di Secapa AD Negatif Covid-19

Nasional
Gugus Tugas Jelaskan 6 Protokol Penerimaan Paket di Masa Pandemi Covid-19

Gugus Tugas Jelaskan 6 Protokol Penerimaan Paket di Masa Pandemi Covid-19

Nasional
Kerap Diucapkan Jokowi, Frasa 'New Normal' Kini Direvisi Pemerintah...

Kerap Diucapkan Jokowi, Frasa "New Normal" Kini Direvisi Pemerintah...

Nasional
Zulkifli Hasan: PAN Ya Muhammadiyah, Muhammadiyah Ya PAN

Zulkifli Hasan: PAN Ya Muhammadiyah, Muhammadiyah Ya PAN

Nasional
Pemerintah Minta Masyarakat Gunakan Masker yang Nyaman, Cukup Ruang untuk Bernapas

Pemerintah Minta Masyarakat Gunakan Masker yang Nyaman, Cukup Ruang untuk Bernapas

Nasional
Terawan Berkantor di Jatim, Kemenkes: Penyebaran Covid-19 di Sana Butuh Perhatian Khusus

Terawan Berkantor di Jatim, Kemenkes: Penyebaran Covid-19 di Sana Butuh Perhatian Khusus

Nasional
Geledah Rumah Kepala Dinas PUPR Banjar, KPK Amankan Uang dan Dokumen

Geledah Rumah Kepala Dinas PUPR Banjar, KPK Amankan Uang dan Dokumen

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jangan Turunkan Masker ke Dagu | Penambahan Kasus Covid-19

[POPULER NASIONAL] Jangan Turunkan Masker ke Dagu | Penambahan Kasus Covid-19

Nasional
Tim Pemburu Koruptor, Wacana Dihidupkan Kembali dan Prestasinya yang Biasa Saja

Tim Pemburu Koruptor, Wacana Dihidupkan Kembali dan Prestasinya yang Biasa Saja

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X