Periksa Marcus Mekeng, KPK Telusuri Dugaan Aliran Dana Suap PLTU Riau-1 ke Golkar

Kompas.com - 19/09/2018, 15:44 WIB
Anggota DPR dari fraksi Golkar Melchias Marcus Mekeng saat memenuhi panggilan KPK sebagai saksi kasus e-KTP , Kamis (10/8/2017) Kompas.com/Robertus BelarminusAnggota DPR dari fraksi Golkar Melchias Marcus Mekeng saat memenuhi panggilan KPK sebagai saksi kasus e-KTP , Kamis (10/8/2017)

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) memeriksa anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Golkar, Melchias Marcus Mekeng sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau.

Mekeng diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Sekjen Golkar Idrus Marham.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menuturkan, pihaknya masih menelusuri bukti-bukti terkait dugaan aliran dana suap PLTU Riau-1 ke Golkar.

"Dari awal saya sudah katakan, prediksi (dugaan aliran dana suap ke Golkar) itu ada. Tapi sampai sekarang kita belum bisa membuktikan. Tapi prediksi itu ada," ujar Basaria di gedung KPK, Jakarta, Rabu (19/9/2018).

Baca juga: Soal Kasus E-KTP, Novanto Sebut Gamawan Fauzi dan Mekeng Punya Peran

Basaria menuturkan, KPK pada dasarnya tak menutup kemungkinan memeriksa pihak lain dari Golkar.

"Bisa saja. Bisa saja kemana-mana penyidikan. Tapi kita enggak bisa target, oh si ini harus diperiksa, kita tunggu penyidik saja," jelasnya.

Di sisi lain, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menuturkan pada dasarnya dugaan aliran dana untuk pembiayaan kegiatan partai Golkar sudah diidentifikasi.

Febri menyinggung pengembalian uang sebesar Rp 700 juta dari salah satu pengurus Golkar beberapa waktu lalu ke KPK.

Baca juga: Mekeng Laporkan Lima Inisiator Generasi Muda Partai Golkar ke Polisi

"Itu yang baru diakui oleh salah satu pengurus partai Golkar. Apakah ada yang lain? Tentu penyidikan masih berjalan. Kami masih menelusuri lebih lanjut dugaan aliran dana pada pihak-pihak lain selain tersangka," kata Febri.

Sebelumnya tersangka kasus ini, Eni Maulani Saragih yang merupakan anggota Fraksi Partai Golkar mengakui bahwa uang yang ia terima terkait proyek pembangunan PLTU di Riau, ada kaitannya dengan ketua umum Partai Golkar.

Namun, Eni tidak menyebut nama ketua umum yang memerintahkannya menerima uang.

Menurut Eni, segala seuatu terkait dengan proyek dan uang yang ia terima telah diceritakan kepada penyidik.

Salah satunya, penerimaan uang yang diduga untuk membiayai musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Partai Golkar.

"Saya kan bendahara Munaslub. Semua yang mas dan mbak tanya, saya sudah sampaikan semua ke penyidik dengan detail. Nanti kalau saya sampaikan sedikit, takutnya diplintir menjadi yang lain," kata Eni seusai diperiksa.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bamsoet Jamin Tetap 'All Out' Dukung Jokowi jika Jadi Ketua Umum Golkar

Bamsoet Jamin Tetap "All Out" Dukung Jokowi jika Jadi Ketua Umum Golkar

Nasional
Jelang HUT OPM, Tim Intelijen Polri Analisis Peta Kerawanan di Papua

Jelang HUT OPM, Tim Intelijen Polri Analisis Peta Kerawanan di Papua

Nasional
Apkasi Ingatkan Pemerintah Berhati-hati soal Rencana ASN Kerja dari Rumah

Apkasi Ingatkan Pemerintah Berhati-hati soal Rencana ASN Kerja dari Rumah

Nasional
Tak Kerja Full Time, Staf Khusus Jokowi Dapat Gaji Rp 51 Juta

Tak Kerja Full Time, Staf Khusus Jokowi Dapat Gaji Rp 51 Juta

Nasional
Menpan-RB Tegaskan Gaji ASN Tak Dipangkas meski Kerja dari Rumah

Menpan-RB Tegaskan Gaji ASN Tak Dipangkas meski Kerja dari Rumah

Nasional
Jika Dihidupkan Lagi, KKR Diharapkan Dapat Ungkap Pelanggaran HAM Berat Suatu Rezim

Jika Dihidupkan Lagi, KKR Diharapkan Dapat Ungkap Pelanggaran HAM Berat Suatu Rezim

Nasional
Pengamat: Aklamasi Bukan Tradisi Munas Golkar

Pengamat: Aklamasi Bukan Tradisi Munas Golkar

Nasional
Menpan RB Dukung ASN Kerja di Rumah, asal Kinerja Tetap Maksimal

Menpan RB Dukung ASN Kerja di Rumah, asal Kinerja Tetap Maksimal

Nasional
Pencegahan Radikalisme Jadi Materi Bimbingan Pranikah

Pencegahan Radikalisme Jadi Materi Bimbingan Pranikah

Nasional
Tujuh Staf Khusus Milenial Presiden Jokowi Wajib Lapor Kekayaan? Ini Kata KPK

Tujuh Staf Khusus Milenial Presiden Jokowi Wajib Lapor Kekayaan? Ini Kata KPK

Nasional
Politisi Golkar Nilai Masa Jabatan Presiden 3 Periode Bisa Ciptakan Otoritarian

Politisi Golkar Nilai Masa Jabatan Presiden 3 Periode Bisa Ciptakan Otoritarian

Nasional
Polri Sebut Akan Copot Firli Bahuri Sebelum Dilantik sebagai Ketua KPK

Polri Sebut Akan Copot Firli Bahuri Sebelum Dilantik sebagai Ketua KPK

Nasional
KBRI Kuala Lumpur Belum Dengar Ada Penusukan terhadap Suporter Indonesia

KBRI Kuala Lumpur Belum Dengar Ada Penusukan terhadap Suporter Indonesia

Nasional
Tokoh Senior Golkar Nilai Partai Lain Sulit Punya Kandidat Ketum Lebih dari Satu

Tokoh Senior Golkar Nilai Partai Lain Sulit Punya Kandidat Ketum Lebih dari Satu

Nasional
BKKBN Usul Hasil Sertifikasi Perkawinan Berbentuk Rekomendasi

BKKBN Usul Hasil Sertifikasi Perkawinan Berbentuk Rekomendasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X