Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

MUI Akan Ajak MPU Aceh Diskusi soal Vaksin MR

Kompas.com - 19/09/2018, 07:48 WIB
Devina Halim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin akan mengajak Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh untuk berdiskusi terkait vaksin measles rubella (MR).

MPU Aceh merupakan salah satu pihak yang masih menolak vaksin MR tersebut. Padahal, MUI sudah mengeluarkan fatwa yang memperbolehkan penggunaan vaksin MR, meski tidak halal, dengan alasan darurat.

Nantinya, Ma'ruf menyebutkan akan mengutus Komisi Fatwa MUI untuk berdiskusi ke Aceh.

"Kita akan ajak berdiskusi nanti, alasan dia menolak apa, kenapa dia menolak," tutur Ma'ruf saat diskusi Forum Merdeka Barat, di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta Pusat, Selasa (18/9/2018).

Baca juga: Polemik Vaksin MR di Aceh Belum Selesai...

"Nanti Komisi Fatwa kita kalau perlu, kita kirim ke Aceh untuk berdiskusi tentang imunisasi dan tentang kebolehan menggunakan vaksin MR,"

Ia pun optimistis dapat mengubah pandangan MPU Aceh soal vaksin MR, sebab organisasi itu juga merupakan bagian dari MUI.

"Apakah yakin bisa melunakkan MPU, saya yakin, MPU itu sebelumnya MUI Aceh, karena Aceh punya Undang-undang Otonomi Khusus, dia pake nama MPU. Dia punya dua baju, MUI dan MPU," jelasnya.

Menurut Ma'ruf, perbedaan pendapat itu akan segera selesai, demi mencegah wabah penyakit campak dan rubella menyebar di masyarakat.

Data hingga 17 September 2018, capaian imunisasi MR secara nasional baru mencapai 49,07 persen.

Berdasarkan data hingga 12 September 2018, Aceh menduduki peringkat terakhir dengan capaian program terendah sebesar 4,94 persen. Sementara, hanya ada satu provinsi yang memenuhi target, yaitu Papua Barat.

Baca juga: Presiden Jokowi: Vaksin MR untuk Kebaikan Anak-Anak

Proses vaksin tersebut dibagi ke dalam dua fase. Fase pertama telah dilakukan pada Agustus hingga September 2017 di enam provinsi di Pulau Jawa.

Fase pertama dinilai sukses dengan tingkat cakupan mencapai 100,98 persen. Jumlah anak yang mendapat vaksin tersebut sebanyak 34,9 juta anak usia 9 bulan hingga 15 tahun.

Sementara fase kedua dijadwalkan pada Agustus sampai September 2018. Kali ini, program akan dilangsungkan pada 28 provinsi di luar Pulau Jawa dengan jumlah 31,9 juta anak.

Program pada fase kedua masih terus diselenggarakan dan jumlah cakupannya belum memuaskan.

Kompas TV Soal kehalalan vaksin itu, orang nomor satu di Jambi itu siap menanggung dosanya jika vaksin itu haram.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Nasional
Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Nasional
MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

Nasional
Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com