Presiden Terima 21 Nama Calon Pimpinan LPSK, Ada yang TNI/Polri hingga Pegawai Komnas HAM

Kompas.com - 18/09/2018, 19:26 WIB
Logo LPSK. KOMPAS.com/SRI LESTARILogo LPSK.

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Seleksi Calon Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ( LPSK), Selasa (18/9/2018) siang, menyerahkan 21 nama calon pimpinan LPSK untuk periode 2018-2023 ke Presiden Joko Widodo melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Ketua Pansel Harkristuti Harkrisnowo mengatakan bahwa dari 21 nama yang diserahkan, 14 orang diketahui berjenis kelamin laki-laki dan 7 orang berjenis kelamin perempuan. Mereka berasal dari berbagai daerah dan berbagai latar belakang profesi.

Mereka antara lain personel TNI/Polri serta purnawirawan, dosen, advokat, psikolog, aktivis, petahana LPSK, pegawai LPSK, hingga pegawai Komnas HAM.

"Ke-21 nama ini telah kami serahkan ke Ketua LPSK untuk kemudian diserhakan lagi ke Presiden Jokowi melalui Mensesneg," ujar Harkristuti, usai penyerahan ke Mensesneg di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (18/9/2018).

Baca juga: LPSK Sebut jika Pelanggaran HAM Berat Tak Diselesaikan, Korban Terus Menuntut

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Presiden akan menyeleksi menjadi 14 orang dan kemudian dikirimkan ke DPR RI. Setelah itu, wakil rakyat akan memilih 7 orang di antaranya untuk menjadi pimpinan LPSK periode 2018-2023.

Ia berharap, LPSK sudah dapat memiliki 7 orang pimpinan baru paling lambat Oktober 2018 mendatang.

Berikut 21 nama calon pimpinan LPSK hasil seleksi Pansel :

1. Brigjen Pol Dr. Achmadi, S. H., M. AP

2. (Dr. iur) Antonius PS Wibowo, S. H., M. H

3. Irjen Pol (Purn) Drs Arief Wicaksono Sudiutomo

4. Kolonel Dr. Aguistinus Purnomo Hadi, S. H., M. H

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Nasional
Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Nasional
Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Nasional
Akar Persoalan 'Mati Satu Tumbuh Seribu' Pelaku Terorisme

Akar Persoalan "Mati Satu Tumbuh Seribu" Pelaku Terorisme

Nasional
DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

Nasional
Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Nasional
PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

Nasional
Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Nasional
Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Nasional
Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Nasional
Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Nasional
Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Nasional
Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Nasional
Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Nasional
Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X