Presiden Terima 21 Nama Calon Pimpinan LPSK, Ada yang TNI/Polri hingga Pegawai Komnas HAM

Kompas.com - 18/09/2018, 19:26 WIB
Logo LPSK. KOMPAS.com/SRI LESTARILogo LPSK.

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Seleksi Calon Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ( LPSK), Selasa (18/9/2018) siang, menyerahkan 21 nama calon pimpinan LPSK untuk periode 2018-2023 ke Presiden Joko Widodo melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Ketua Pansel Harkristuti Harkrisnowo mengatakan bahwa dari 21 nama yang diserahkan, 14 orang diketahui berjenis kelamin laki-laki dan 7 orang berjenis kelamin perempuan. Mereka berasal dari berbagai daerah dan berbagai latar belakang profesi.

Mereka antara lain personel TNI/Polri serta purnawirawan, dosen, advokat, psikolog, aktivis, petahana LPSK, pegawai LPSK, hingga pegawai Komnas HAM.

"Ke-21 nama ini telah kami serahkan ke Ketua LPSK untuk kemudian diserhakan lagi ke Presiden Jokowi melalui Mensesneg," ujar Harkristuti, usai penyerahan ke Mensesneg di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (18/9/2018).


Baca juga: LPSK Sebut jika Pelanggaran HAM Berat Tak Diselesaikan, Korban Terus Menuntut

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Presiden akan menyeleksi menjadi 14 orang dan kemudian dikirimkan ke DPR RI. Setelah itu, wakil rakyat akan memilih 7 orang di antaranya untuk menjadi pimpinan LPSK periode 2018-2023.

Ia berharap, LPSK sudah dapat memiliki 7 orang pimpinan baru paling lambat Oktober 2018 mendatang.

Berikut 21 nama calon pimpinan LPSK hasil seleksi Pansel :

1. Brigjen Pol Dr. Achmadi, S. H., M. AP

2. (Dr. iur) Antonius PS Wibowo, S. H., M. H

3. Irjen Pol (Purn) Drs Arief Wicaksono Sudiutomo

4. Kolonel Dr. Aguistinus Purnomo Hadi, S. H., M. H

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Melchias Mekeng Dipanggil KPK Terkait Kasus Terminasi Kontrak PKP2B Kementerian ESDM

Melchias Mekeng Dipanggil KPK Terkait Kasus Terminasi Kontrak PKP2B Kementerian ESDM

Nasional
Dinonaktifkan Sebagai Dirut TVRI, Helmy Yahya dan Dewan Pengawas Akan Bermediasi

Dinonaktifkan Sebagai Dirut TVRI, Helmy Yahya dan Dewan Pengawas Akan Bermediasi

Nasional
Waketum PAN Setuju Pileg dan Pilpres Kembali Dipisah

Waketum PAN Setuju Pileg dan Pilpres Kembali Dipisah

Nasional
Sidak Layanan BPJS di RSUD Kota Cilegon, Jokowi Minta Perbaikan Fasilitas

Sidak Layanan BPJS di RSUD Kota Cilegon, Jokowi Minta Perbaikan Fasilitas

Nasional
Keluarga Jokowi Maju di Pilkada, PAN Anggap Itu Hak Warga Negara

Keluarga Jokowi Maju di Pilkada, PAN Anggap Itu Hak Warga Negara

Nasional
Menkominfo: Google dan Facebook Berencana Bangun Pusat Data di Indonesia

Menkominfo: Google dan Facebook Berencana Bangun Pusat Data di Indonesia

Nasional
Berkas Perkara Polwan yang Lontarkan Ujaran Rasis dalam Kasus Surya Anta Dinyatakan Lengkap

Berkas Perkara Polwan yang Lontarkan Ujaran Rasis dalam Kasus Surya Anta Dinyatakan Lengkap

Nasional
Prabowo Tunjuk 5 Jubir Gerindra: Muzani sampai Habiburokhman

Prabowo Tunjuk 5 Jubir Gerindra: Muzani sampai Habiburokhman

Nasional
Mahfud MD Pimpin Rapat untuk Atasi Kebakaran Hutan, Undang Kepala Daerah

Mahfud MD Pimpin Rapat untuk Atasi Kebakaran Hutan, Undang Kepala Daerah

Nasional
Kode-kode Kapolri bagi Kapolda Metro Jaya, Terkait Jabatan Kabareskrim?

Kode-kode Kapolri bagi Kapolda Metro Jaya, Terkait Jabatan Kabareskrim?

Nasional
Wakapolri Ari Dono Akan Pensiun, Siapa Kandidat Penggantinya? Ini Kata Polri

Wakapolri Ari Dono Akan Pensiun, Siapa Kandidat Penggantinya? Ini Kata Polri

Nasional
Banyak Kader Incar Kursi Ketum, PAN Yakin Tak Bakal Pecah

Banyak Kader Incar Kursi Ketum, PAN Yakin Tak Bakal Pecah

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ketegasan Erick Thohir | Radikalisme di Kementerian BUMN

[POPULER NASIONAL] Ketegasan Erick Thohir | Radikalisme di Kementerian BUMN

Nasional
Anak dan Menantu Jokowi Jadi Calon Wali Kota, Presiden PKS: Jangan Kembangkan Dinasti

Anak dan Menantu Jokowi Jadi Calon Wali Kota, Presiden PKS: Jangan Kembangkan Dinasti

Nasional
Dorongan Mencapreskan Airlangga di 2024 Dinilai Positif untuk Kaderisasi

Dorongan Mencapreskan Airlangga di 2024 Dinilai Positif untuk Kaderisasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X