Presiden Terima 21 Nama Calon Pimpinan LPSK, Ada yang TNI/Polri hingga Pegawai Komnas HAM

Kompas.com - 18/09/2018, 19:26 WIB
Logo LPSK. KOMPAS.com/SRI LESTARILogo LPSK.

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Seleksi Calon Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ( LPSK), Selasa (18/9/2018) siang, menyerahkan 21 nama calon pimpinan LPSK untuk periode 2018-2023 ke Presiden Joko Widodo melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Ketua Pansel Harkristuti Harkrisnowo mengatakan bahwa dari 21 nama yang diserahkan, 14 orang diketahui berjenis kelamin laki-laki dan 7 orang berjenis kelamin perempuan. Mereka berasal dari berbagai daerah dan berbagai latar belakang profesi.

Mereka antara lain personel TNI/Polri serta purnawirawan, dosen, advokat, psikolog, aktivis, petahana LPSK, pegawai LPSK, hingga pegawai Komnas HAM.

"Ke-21 nama ini telah kami serahkan ke Ketua LPSK untuk kemudian diserhakan lagi ke Presiden Jokowi melalui Mensesneg," ujar Harkristuti, usai penyerahan ke Mensesneg di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (18/9/2018).

Baca juga: LPSK Sebut jika Pelanggaran HAM Berat Tak Diselesaikan, Korban Terus Menuntut

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Presiden akan menyeleksi menjadi 14 orang dan kemudian dikirimkan ke DPR RI. Setelah itu, wakil rakyat akan memilih 7 orang di antaranya untuk menjadi pimpinan LPSK periode 2018-2023.

Ia berharap, LPSK sudah dapat memiliki 7 orang pimpinan baru paling lambat Oktober 2018 mendatang.

Berikut 21 nama calon pimpinan LPSK hasil seleksi Pansel :

1. Brigjen Pol Dr. Achmadi, S. H., M. AP

2. (Dr. iur) Antonius PS Wibowo, S. H., M. H

3. Irjen Pol (Purn) Drs Arief Wicaksono Sudiutomo

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Selidiki Dugaan Kampanye di Luar Jadwal oleh Mulyadi-Ali Mukhni

Polisi Selidiki Dugaan Kampanye di Luar Jadwal oleh Mulyadi-Ali Mukhni

Nasional
Mensos Tegaskan Tak Semua Masyarakat Berpendapatan Rendah Terima Bantuan Usaha

Mensos Tegaskan Tak Semua Masyarakat Berpendapatan Rendah Terima Bantuan Usaha

Nasional
PSKH: Prolegnas Prioritas 2021 Utamakan Penanganan Pandemi dan Memperkuat Demokrasi

PSKH: Prolegnas Prioritas 2021 Utamakan Penanganan Pandemi dan Memperkuat Demokrasi

Nasional
KPK Minta Calon Kepala Daerah Laporkan Sumbangan Kampanye dengan Jujur

KPK Minta Calon Kepala Daerah Laporkan Sumbangan Kampanye dengan Jujur

Nasional
Keterisian Tempat Tidur Rumah Sakit Meningkat, Satgas: Penularan Covid-19 Masih Tinggi

Keterisian Tempat Tidur Rumah Sakit Meningkat, Satgas: Penularan Covid-19 Masih Tinggi

Nasional
IBC: DPR Tiap Tahun Sama, Rencana Tinggi tetapi Minim Realisasi

IBC: DPR Tiap Tahun Sama, Rencana Tinggi tetapi Minim Realisasi

Nasional
Dukung Pengembangan Vaksin Covid-19, Kemlu Teken Perjanjian Kontribusi Bilateral dengan CEPI

Dukung Pengembangan Vaksin Covid-19, Kemlu Teken Perjanjian Kontribusi Bilateral dengan CEPI

Nasional
Minta Pemda Beri Sanksi Warga yang Menolak Dites Covid-19, Satgas: Jangan Pandang Bulu

Minta Pemda Beri Sanksi Warga yang Menolak Dites Covid-19, Satgas: Jangan Pandang Bulu

Nasional
Kritisi Rencana Revisi UU BPK, Formappi Khawatir Ada Kepentingan Politik

Kritisi Rencana Revisi UU BPK, Formappi Khawatir Ada Kepentingan Politik

Nasional
Penuhi Undangan Istana, Konsorsium Pembaruan Agraria Nilai Respons Jokowi Tak Sesuai Harapan

Penuhi Undangan Istana, Konsorsium Pembaruan Agraria Nilai Respons Jokowi Tak Sesuai Harapan

Nasional
Kasus Covid-19 DKI Tinggi, Satgas Minta Anies Tindak Tegas Pelanggar Protokol Kesehatan

Kasus Covid-19 DKI Tinggi, Satgas Minta Anies Tindak Tegas Pelanggar Protokol Kesehatan

Nasional
Prolegnas Prioritas 2021, PSHK: Prioritaskan RUU Percepat Penanganan Covid-19

Prolegnas Prioritas 2021, PSHK: Prioritaskan RUU Percepat Penanganan Covid-19

Nasional
Kemenkes Minta Daerah Siapkan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19

Kemenkes Minta Daerah Siapkan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19

Nasional
Megawati: Tak Bisakah Sejarah 1965 Diluruskan Kembali?

Megawati: Tak Bisakah Sejarah 1965 Diluruskan Kembali?

Nasional
Covid-19 Meningkat, 3 Minggu Berturut-turut DKI Masuk 5 Besar Penambahan Kasus Tertinggi

Covid-19 Meningkat, 3 Minggu Berturut-turut DKI Masuk 5 Besar Penambahan Kasus Tertinggi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X