Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita di Balik Permintaan Mundur Johan Budi dari Posisi Jubir Jokowi-Ma'ruf

Kompas.com - 18/09/2018, 19:11 WIB
Yoga Sukmana,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengungkapkan cerita permintaan Johan Budi Saptopribowo yang mengajukan mundur dari posisinya sebagai juru bicara Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Menurut dia, soal ini sudah lama didiskusikan.

"Ini sebenarnya sudah lama didiskusikan," ujar Hasto, di Jakarta, Selasa (18/9/2018).

Baca juga: Johan Budi Mundur dari Posisi Jubir TKN Jokowi-Maruf

Hasto mengatakan, Johan Budi menemuinya pada 10 Agustus 2018. Saat itu, Johan menyampaikan niatnya untuk mengundurkan diri dari posisi di tim kampanye Jokowi-Ma'ruf Amin.

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Rumah Cemara, Jakarta, Kamis (30/8/2018).KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Rumah Cemara, Jakarta, Kamis (30/8/2018).
Menurut Hasto, Johan, yang merupakan bakal caleg PDI Perjuangan, punya alasan. Sebelum datang menemui Hasto, ia sempat menyambangi daerah pemilihannya di sejumlah daerah di Jawa Timur yakni Ngawi, Pacitan, dan Trenggalek.

Dari hasil kunjungan, Johan melihat bahwa daerah pemilihannya punya banyak tantangan.

"Beliau ingin berkonsentrasi di situ dan ini merupakan hal yang positif bagaimana Beliau adalah sosok yang memiliki sikap yang totalitas di dalam setiap tugas-tugasnya," kata Hasto.

Baca juga: Johan Budi Mundur, TKN Akan Cari Pengganti Jubir

Ia yakin, keluarnya Johan Budi sebagai Jubir TKN Jokowi-Ma'ruf Amin tidak akan mengganggu kerja tim kampanye.

Dengan fokus Johan di dapilnya, menurut Hasti, akan berdampak positif. Johan bisa ikut menyampaikan capaian-capaian Jokowi serta komitmen PDI-P sebagai partai politik kepada masyarakat.

Sebelumnya, Johan mengatakan, ia mundur karena ingin fokus pada pencalonannya sebagai anggota legislatif dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Selain itu, Johan saat ini masih bertugas sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi.

"Saya akan fokus mengurusi proses pencalegan dan sebagai staf khusus Presiden. Kedua hal tersebut membutuhkan alokasi waktu dan pikiran," kata Johan Budi saat dikonfirmasi, Senin (17/9/2018).

Johan khawatir tugasnya sebagai Staf Khusus Presiden dan sebagai caleg PDI-P akan terganggu jika ia menjadi juru bicara TKN Jokowi-Ma'ruf.

Kompas TV Johan Budi memilih mundur agar fokus kampanye menjadi calon legislatif dari PDI-P dan fokus menjadi staf khusus presiden.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com