Kompas.com - 18/09/2018, 15:23 WIB
Komisioner KPU Hasyim Asyari KOMPAS.com/Fitria Chusna FarisaKomisioner KPU Hasyim Asyari

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari menyebut, setelah adanya putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan larangan mantan napi korupsi maju sebagai calon legislatif (caleg), caleg yang sudah ditarik mundur oleh partai tak bisa kembali maju nyaleg.

Hal itu lantaran masa pendaftaran caleg telah ditutup. Masa pergantian bakal caleg pun telah berakhir sejak 11 September 2018.

Hasyim mengatakan, ada bakal caleg eks koruptor yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh KPU lantaran statusnya sebagai mantan napi korupsi, tapi kemudian sudah ditarik mundur oleh partainya sendiri.

Baca juga: Bawaslu Usul Foto Caleg Eks Koruptor Dipampang di TPS

Ada pula caleg eks koruptor yang pada masa pendaftaran dinyatakan TMS oleh KPU bukan karena statusnya sebagai mantan napi korupsi, tetapi juga langsung diganti oleh partai dengan caleg lainnya.

"Enggak otomatis (lolos). Kalau yang bersangkutan sudah ditarik partai, nggak bisa dipulihkan lagi," kata Hasyim di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (18/9/2018).

Hasyim mengatakan, caleg eks koruptor yang kemungkinan dipulihkan statusnya dari TMS menjadi Memenuhi Syarat (MS) adalah caleg yang pernah dinyatakan tidak lolos oleh KPU, tetapi kemudian mengajukan sengketa ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan menang, serta belum ditarik partai.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Yang memungkinkan dipulihkan adalah yang pernah di-TMS KPU kemudian mengajukan sengketa ke Bawaslu lalu menang," ujar Hasyim.

Baca juga: Eks Koruptor Boleh Nyaleg, MA Mengaku Konsisten Dukung Pemberantasan Korupsi

Sebagaimana diketahui, sebelumnya terdapat puluhan bakal caleg mantan napi korupsi yang tidak diloloskan KPU lantaran statusnya sebagai eks koruptor, tetapi diloloskan oleh Bawaslu melalui sidang sengketa. Namun, atas putusan Bawaslu tersebut, KPU memilih menundanya sampai putusan MA terhadap PKPU yang memuat larangan mantan napi korupsi nyaleg keluar.

Nantinya, KPU juga harus melihat dan mempelajari satu per satu kasus caleg eks koruptor yang bakal dipulihkan.

"Kalau kemudian di-TMS sebelum DCS, berarti kan yang bersangkutan belum masuk DCS. Apa kita perlu mengumumkan DCS lagi apa langsung DCT saja misalkan," tutur Hasyim.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Akan Tetapkan Tersangka Dugaan Penganiayaan terhadap Muhammad Kece dalam Waktu Dekat

Polri Akan Tetapkan Tersangka Dugaan Penganiayaan terhadap Muhammad Kece dalam Waktu Dekat

Nasional
Kemenag akan Usul Pembentukan FKUB Tingkat Pusat

Kemenag akan Usul Pembentukan FKUB Tingkat Pusat

Nasional
Kejagung Sita 4 Aset Tanah Milik Teddy Tjokro dalam Kasus Korupsi Asabri

Kejagung Sita 4 Aset Tanah Milik Teddy Tjokro dalam Kasus Korupsi Asabri

Nasional
Jokowi: Meski Sudah Divaksin, Jangan Senang-senang Berlebihan

Jokowi: Meski Sudah Divaksin, Jangan Senang-senang Berlebihan

Nasional
Kedatangan 2 Juta Dosis Vaksin Sinovac, Total 273.603.790 Dosis Vaksin Covid-19 Sudah Diterima Indonesia

Kedatangan 2 Juta Dosis Vaksin Sinovac, Total 273.603.790 Dosis Vaksin Covid-19 Sudah Diterima Indonesia

Nasional
Kemensos Usulkan Anggaran Bansos Yatim Piatu Rp 11,64 Triliun, DPR Dukung agar Disetujui Kemenkeu

Kemensos Usulkan Anggaran Bansos Yatim Piatu Rp 11,64 Triliun, DPR Dukung agar Disetujui Kemenkeu

Nasional
Menteri PPPA: Kunci Utama Menyiapkan Manusia Berkualitas Ada di Desa

Menteri PPPA: Kunci Utama Menyiapkan Manusia Berkualitas Ada di Desa

Nasional
Jokowi: Covid-19 Tak Mungkin Hilang Total, tapi Kita Bisa Kendalikan Penyebarannya

Jokowi: Covid-19 Tak Mungkin Hilang Total, tapi Kita Bisa Kendalikan Penyebarannya

Nasional
Dugaan Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara, KPK Penggil Bupati sebagai Saksi

Dugaan Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara, KPK Penggil Bupati sebagai Saksi

Nasional
Elite Demokrat: Yusril Mengaku Netral, tetapi Kok Jadi Kuasa Hukum Moeldoko

Elite Demokrat: Yusril Mengaku Netral, tetapi Kok Jadi Kuasa Hukum Moeldoko

Nasional
Respons Kemenkes Soal Siswi SMK Tetap Disuntik Meski Sudah Beri Tahu Petugas Medis Riwayat Sesak Napas

Respons Kemenkes Soal Siswi SMK Tetap Disuntik Meski Sudah Beri Tahu Petugas Medis Riwayat Sesak Napas

Nasional
Menteri PPPA Sebut Perempuan dan Anak Tahu Solusi Tepat Atasi Ketimpangan

Menteri PPPA Sebut Perempuan dan Anak Tahu Solusi Tepat Atasi Ketimpangan

Nasional
Berkas Perkara Eks Dirut Perumda Sarana Jaya Yoory Corneles Dinyatakan Lengkap

Berkas Perkara Eks Dirut Perumda Sarana Jaya Yoory Corneles Dinyatakan Lengkap

Nasional
TNI AL Gelar Doa Lintas Agama di KRI Semarang-594

TNI AL Gelar Doa Lintas Agama di KRI Semarang-594

Nasional
Muncul Klaster Covid-19 Akibat PTM, Satgas Ingatkan Sekolah Hati-hati

Muncul Klaster Covid-19 Akibat PTM, Satgas Ingatkan Sekolah Hati-hati

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.