Komisioner KPU sebut Iklan Bendungan Jokowi di Bioskop Bukan Kampanye

Kompas.com - 18/09/2018, 13:58 WIB
Komisioner KPU Wahyu Setiawan KOMPAS.com/Fitria Chusna FarisaKomisioner KPU Wahyu Setiawan
Penulis Yoga Sukmana
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan bahwa iklan bendungan pemerintahan Jokowi di bioskop bukanlah iklan kampanye.

"Sekarang ini saya sampaikan bahwa saya juga menonton tayangan iklan bendungan itu," ujar komisioner KPU Wahyu Setiawan di Posko Cemara, Jakarta, Selasa (18/9/2018).

Menurut dia, untuk menilai apakah iklan bendungan pemerintahan Jokowi kampanye atau bukan, maka harus bersandar ke aturan terkait kampanye.

Baca juga: Komisioner Bawaslu Nilai Iklan Bendungan Jokowi di Bioskop Bukan Kampanye

Wahyu mengatakan, kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, program, dan atau citra diri yang bertujuan untuk meyakinkan pemilih.

KPU memiliki pertimbangan bahwa iklan bendungan tersebut bukan kampanye dengan merujuk pada aturan yang sudah dibuat. 

Pertama, KPU menyatakan bahwa iklan bendungan pemerintahan Jokowi di bioskop tidak mengandung visi, misi, dan program capres-cawapres. Terlebih, hingga saat ini belum ada capres-cawapres.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno masih bakal capres-cawapres karena belum ada penetapan dari KPU.

Kedua, KPU juga menyatakan bahwa iklan bendungan itu tidak mengandung citra diri. Sebab, kata dia, citra diri berbentuk foto, gambar, atau suara pasangan capres-cawapres berpasangan.

Selain itu, tidak ada pula nomor urut paslon yang ditampilkan.

Baca juga: Tak Akan Dicopot, Iklan Bendungan Jokowi Tayang di Bioskop hingga 20 September

"Ya enggak masalah (kalau iklanya sendiri) karena ini konteksnya adalah informasi yang dilakukan oleh pemerintah ya kan, posisi Jokowi sebagai kepala pemerintahan. Jadi Itu bukan iklan kampanye," kata Wahyu.

Sebelumnya, iklan bendungan pemerintahan Jokowi di bioskop menuai polemik. Beberapa masyarakat mengeluhkan iklan tersebut karena ada di ruang publik berbayar.

Tak sedikit pula yang menilai iklan tersebut sebagain kampanye Jokowi jelang Pilpres 2019.

Kompas TV Presiden juga menyatakan pemerintah khususnya Kementerian Kominfo memang bertugas menyampaikan setiap perkembangan kinerja.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Pengadaan E-KTP, KPK Panggil 4 Saksi Termasuk Eks Dirut Pecetakan Negara

Kasus Pengadaan E-KTP, KPK Panggil 4 Saksi Termasuk Eks Dirut Pecetakan Negara

Nasional
Munarman Minta Hadir Langsung di Sidang Kasus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Munarman Minta Hadir Langsung di Sidang Kasus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Nasional
Terdakwa Terorisme Munarman Minta Dihadirkan Langsung di Pengadilan, Sidang Ditunda

Terdakwa Terorisme Munarman Minta Dihadirkan Langsung di Pengadilan, Sidang Ditunda

Nasional
Wapres Minta Pemenuhan Gizi Anak Cegah Stunting Manfaatkan Kearian Lokal

Wapres Minta Pemenuhan Gizi Anak Cegah Stunting Manfaatkan Kearian Lokal

Nasional
Bamsoet Nilai Sri Mulyani Tak Hargai MPR karena Tak Pernah Datang Rapat

Bamsoet Nilai Sri Mulyani Tak Hargai MPR karena Tak Pernah Datang Rapat

Nasional
KPAI Minta Orangtua Dampingi Anak dalam Berkomunikasi di Dunia Maya

KPAI Minta Orangtua Dampingi Anak dalam Berkomunikasi di Dunia Maya

Nasional
Ungkit Tebalnya Naskah, Eks Ketua MK Sarankan UU Cipta Kerja Dipecah 10 RUU

Ungkit Tebalnya Naskah, Eks Ketua MK Sarankan UU Cipta Kerja Dipecah 10 RUU

Nasional
Satgas Covid-19: Indonesia Perlu Belajar dari 7 Negara untuk Antisipasi Varian Omicron

Satgas Covid-19: Indonesia Perlu Belajar dari 7 Negara untuk Antisipasi Varian Omicron

Nasional
Diresmikan Jokowi, Revitalisasi Pasar Pon Trenggalek Diharapkan Tingkatkan Perdagangan

Diresmikan Jokowi, Revitalisasi Pasar Pon Trenggalek Diharapkan Tingkatkan Perdagangan

Nasional
Rektor UPN Veteran Jakarta Diminta Investigasi Penyebab Kematian Mahasiswi Saat Pembaretan Menwa

Rektor UPN Veteran Jakarta Diminta Investigasi Penyebab Kematian Mahasiswi Saat Pembaretan Menwa

Nasional
Tanggapi Putusan MK Soal UU Cipta Kerja, Jimly Sebut 2 UU Perlu Direvisi

Tanggapi Putusan MK Soal UU Cipta Kerja, Jimly Sebut 2 UU Perlu Direvisi

Nasional
Saat Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu: Buat Main Drum dan Motor-motoran

Saat Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu: Buat Main Drum dan Motor-motoran

Nasional
4 Fakta Seputar Predator Seksual Anak Bermodus Game Online Free Fire

4 Fakta Seputar Predator Seksual Anak Bermodus Game Online Free Fire

Nasional
Munarman Jalani Sidang Perdana Kasus Dugaan Tindak Pidana Terorisme Hari Ini

Munarman Jalani Sidang Perdana Kasus Dugaan Tindak Pidana Terorisme Hari Ini

Nasional
Menko PMK Minta Masukan PGI Soal Kebijakan Libur Nataru

Menko PMK Minta Masukan PGI Soal Kebijakan Libur Nataru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.