Pemilu 2019, KPU Optimistis Target 77,5 Persen Partisipasi Pemilih Tercapai

Kompas.com - 18/09/2018, 12:45 WIB
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Senin (18/9/2019). Reza JurnalistonKetua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Senin (18/9/2019).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Arief Budiman mengungkapkan, KPU menargetkan tingkat partisipasi pemilih sebesar 77,5 persen pada Pemilu serentak 2019.

"Target kita partisipasi mencapai 77,5 persen. Insya Allah (optimis)," ujar Arief di lapangan silang Monas, Jakarta Pusat, Senin (18/9/2019).

Menurut Arief, angka 77,5 persen termasuk realistis bagi negara demokratis seperti Indonesia.

Angka itu, kata Arief, cukup tinggi ketimbang negara lain. Apalagi, masyarakat Indonesia semakin sadar untuk menggunakan hak pilihnya.

"Di negara yang demokratis sekalipun yang disebut paling demokratis sekalipun angka partisipasinya itu lebih rendah daripada kita. Karena apa? karena orang makin banyak yang sadar dia tahu, ‘oh ini memang saya harus memilih, oh ini saya enggak bisa memilih’,”ujar Arief.

"Jadi dia menggunakan hak memilih dan tidak memilih itu dengan paling sadar dengan kesadaran penuh itu, bukan karena intimidasi, bukan karena dilarang, bukan karena uang," sambung Arief.

Baca juga: Kapolri: Strategi Pengamanan Pemilu Paling Strategis adalah Kekompakan Semua Pihak

Lebih lanjut, Arief menjelaskan, KPU tak menetapkan target partisipasi hingga 100 persen lantaran Indonesia adalah negara demokratis dimana warga bisa memilih maupun tidak.  

"Nah biasanya kalau partisipasi 100 persen itu dua kemungkinannya yaitu negaranya itu mewajibkan pemilu. Kalau di tempat kita (Indonesia) pemilu itu hak untuk memilih bukan wajib untuk memilih, kalau di negara-negara yang wajib itu angka partisipasi bisa di atas 90 persen," jelas Arief.

"Tapi wajib pun banyak orang juga yang masih tidak mau menggunakan hak pilihnya, ada juga negara yang partisipasinya 100 persen, nah biasanya negara itu yang mohon maaf ya yang otoriter, semua takut dan patuh pada pemimpin," sambung Arief.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pendistribusian Bansos di Papua dan Papua Barat Dilakukan Melalui Himbara dan PT Pos

Pendistribusian Bansos di Papua dan Papua Barat Dilakukan Melalui Himbara dan PT Pos

Nasional
Setahun Usia Pemerintahan, Jokowi Dinilai Semakin Berjarak dengan Masyarakat

Setahun Usia Pemerintahan, Jokowi Dinilai Semakin Berjarak dengan Masyarakat

Nasional
Menhub: Penumpang Kereta dan Pesawat Tetap Harus Lampirkan Hasil Tes Covid-19

Menhub: Penumpang Kereta dan Pesawat Tetap Harus Lampirkan Hasil Tes Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19: Jangan ke Tempat Wisata yang Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Satgas Covid-19: Jangan ke Tempat Wisata yang Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Jokowi Belum Tanda Tangani UU Cipta Kerja, Moeldoko: Tinggal Tunggu Waktu

Jokowi Belum Tanda Tangani UU Cipta Kerja, Moeldoko: Tinggal Tunggu Waktu

Nasional
Perkuat Ketahanan Sosial KPM Selama Pandemi, Kemensos Kembali Salurkan BSB

Perkuat Ketahanan Sosial KPM Selama Pandemi, Kemensos Kembali Salurkan BSB

Nasional
Komnas HAM: Perlindungan Masyarakat Adat atas Konflik Agraria Dipinggirkan Pemerintah

Komnas HAM: Perlindungan Masyarakat Adat atas Konflik Agraria Dipinggirkan Pemerintah

Nasional
Sterilisasi, DPR Berlakukan WFH Dua Hari

Sterilisasi, DPR Berlakukan WFH Dua Hari

Nasional
Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Nasional
Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Nasional
6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

Nasional
Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Nasional
Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Nasional
Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Nasional
Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X