Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

4 Kritik SBY untuk Jokowi di HUT Ke-17 Partai Demokrat

Kompas.com - 18/09/2018, 10:10 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

• Kita memberikan raskin, dan menjalankan PKH bagi rakyat yang sangat miskin.

• Kita menjalankan Jamkesmas dan BPJS untuk membantu pelayanan kesehatan bagi rakyat kita.

• Kita memberikan bantuan kepada Lansia dan penyandang disabilitas.

• Kita menjalankan program BOS dan Bidikmisi untuk membantu kaum tidak mampu dalam bidang pendidikan.

• Kita memberikan KUR untuk membantu dan mengembangkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

• Kita menjalankan PNPM untuk melakukan pembangunan di kecamatan, termasuk infrastruktur di desa-desa, yang diperkuat dengan pemberian Dana Desa sebagai Implementasi Undang-Undang Desa tahun 2014.

• Kita terus meningkatkan gaji pegawai negeri, guru, TNI dan Polri serta upah buruh secara signifikan.

• Kita juga memberikan bantuan subsidi kepada para petani, nelayan dan peternak.

Program-program pro rakyat ini jelas membutuhkan anggaran yang besar. Sebagian dari padanya, merupakan subsidi.

Ada yang mengkritik saya dan tidak setuju dengan banyaknya anggaran yang tersedot untuk program pro rakyat ini.

Bahkan ada yang mengatakan program-program ini tidak produktif dan konsumtif sifatnya. Saya dan Partai Demokrat tentu tidak setuju, kalau membantu rakyat kecil dan rakyat yang sedang susah itu salah dan tidak produktif. Negara dan pemerintah justru wajib membantu rakyatnya yang susah dan tidak mampu.

Dewasa ini kita mendengar bahwa sebagian dari program-program itu diganti namanya, atau dikemas ulang.

Sebagian yang lain ditiadakan. Hal ini tentu merupakan hak dari pemerintahan yang sekarang. Yang penting, bagi Partai Demokrat, negara dan pemerintah tidak mengabaikan kewajibannya untuk membantu rakyat kecil atau wong cilik. Ini adalah konsep keadilan dan pemerataan.

Kenaikan harga dan pengangguran

Sekarang dan ke depan, Partai Demokrat akan terus mendengarkan suara rakyat, mengetahui persoalan yang dihadapi dan mencarikan solusinya. Satu tahun terakhir ini, saya pribadi, dan para kader utama Partai Demokrat telah berkeliling nusantara, mengunjungi ratusan kabupaten dan kota, untuk berdialog langsung dengan berbagai lapisan masyarakat.

Halaman:


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com